SOSIOLOGI ANTROPOLOGI

MID TEST BIOLOGI MIPA.....A dan B

2011-11-28T15:02:00.001-08:00

TAKE HOME EXAM

1. MENGAPA SOSIOLOGI LAHIRNYA LEBIH LAMBAT DIBANDINGKAN DENGAN DISIPLINILMU EKSAK ? DAN MENGAPA ILMU PENGETAHUAN BERSIFAT KUMULATIF ?

2. BAGAIMANA KELAHIRAN TEORI SOSIOLOGI DAN BAGAIMANA KAITANNYA DENGAN KEKALAHANMASYARAKAT YUNANI DALAM PERANG PELOPONESUS ? REVOLUSI PERANCIS DAN REVOLUSIINDUSTRI DAN REVOLUSI INFORMASI (JELASKAN MENGGUNAKAN RUJUKAN DARI INTERNET,BUKU DLL DAN SEBUTKAN SUMBERNYA YANG BERKAITAN DENGAN TEORI COMTE, MARX DANTOFFLER)

3. JELAS KELEMAHAN TEORI SOSIOLOGI DAN BAGAIMANA SANGGAHANNYA DALAMMEMANDANG FENOMENA SOSIAL ? BERIKAN CONTOH KASUS DAN ANALISISNYA MENURUT SDR

ketik pesan di sini

2010-11-09T13:43:00.000-08:00

Free Shoutbox by ShoutCamp

toko baju & busana wanita

TUGAS SISTEM SOSIAL DAN BUDAYA INDONESIA

2010-11-01T15:42:00.000-07:00

KHUSUS MAHASISWA UIR KELAS A,B DAN C

1. CERITAKAN DAN TULIS MENGENAI PROSES KONSILIASI YANG TERJADI ANTAR BERBAGAI KULTUR DI INDONESIA DALAM BINGKAI BHINEKA TUNGGAL IKA NKRI. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN (HAMBATAN) DAN KEBERHASILAN YANG TERJADI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NEGARA PERSATUAN NKRI.

2. MENGAPA BANYAKNYA PARTAI DALAM PEMILU YG LALU MENJADIKAN KONFLIK 2. 2. 2. MENGAPA BANYAKNYA PARTAI DALAM PEMILU YG LALU MENJADIKAN KONFLIK DAN PERPECAHAN ANTAR PENDUKUNGNYA DAN KERUSUHAN DALAM PILKADA DI BEBERAPA DAERAH. JELASKAN DENGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

GUNAKAN RUJUKAN DALAM MENJAWAB DAN SEBUTKAN SUMBERNYA...

BUDAYA KORUPSI: SEBUAH BENTUK MASALAH SOSIAL DI INDONESIA

2010-09-16T16:11:00.000-07:00

A. Latar Belakang

”Beberapa Bupati dan Gubernur antri menunggu giliran diperiksa KPK” demikian bunyi sebuah headline surat kabar Metro Riau edisi 5 Juli 2007. Dari sinyalemen berita tersebut tampak bahwa budaya korupsi sudah semakin marak di Indonesia, termasuk di daerah Riau. Akhir-akhir ini masalah korupsi bukan lagi sebagai sebuah fenomena baru, bahkan setiap hari dalam berbagai media massa disajikan kasus-kasus penyelewangan dana yang dilakukan berbagai oknum, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif.
Korupsi bukan hanya di pusat pemerintahan tetapi sekarang sudah merambah ke berbagai pelosok daerah, bahkan ke desa-desa. Buktinya banyak kepala desa, kepala sekolah yang dituntut mundur oleh warganya karena diindikasikan melakukan penyelewangan dana BLT, raskin, dana BOS, pungutan liar dan sebagainya.
Apakah korupsi sejak era reformasi semakin meningkat dilakukan masyarakat ?, bila kita amati di berbagai media massa yang melaporkan masalah korupsi, memang di era reformasi seperti sekarang ini intensitas laporan dan persidangan kasus-kasus korupsi semakin meningkat. Tetapi bukan berarti masalah korupsi baru muncul di era sekarang ini saja, tetapi sudah ada sejak era Orde Baru. Cuma bedanya ketika era Orde Baru kasus-kasus korupsi tidak terungkapkan secara murni dan jelas, karena peran media massa ketika itu masih tumpul dan kemampuan masyarakat untuk menyuarakannyapun terbatas.
Bila bercermin pada perkembangan sejarah bangsa Indonesia, sejak zaman dahulu negeri Indonesia dikenal sebagai negeri agraris. Sebagai negeri agraris maka sebagian besar rakyat Indonesia adalah sebagai petani. Dalam masyarakat petani di Indonesia, sebagaimana kita maklumi umumnya mereka adalah golongan masyarakat miskin.
Maka di alam kemerdekaan seperti sekarang ini muncullah dorongan yang amat kuat di tengah masyarakat kita untuk menaikkan taraf kehidupan dan memperbaiki status sosial; khususnya terdapat di kalangan para pemimpin. Selain pengaruh budaya konsumerisme, lingkungan sosial dan sebagainya mendorong perubahan pola hidup masyarakat di Indonesia. Tambahan pula, sebagai hasil daripada proses pendidikan yang lebih baik di zaman kemerdekaan ini, muncullah aspirasi-aspirasi materil, harapan dan ambisi-ambisi yang kuat untuk mengangkat diri.
Ketika era pembangunan mulai berlangsung di alam Orde Baru, semakin mendorong keinginan yang kuat dari sebagian besar bangsa Indonesia untuk merubah nasib dengan cara-cara yang radikal. Di tengah gejolak ambisi yang meluap-luap sedemikian itu tidak sedikit tokoh pemimpin yang dihinggapi obsesi untuk cepat menjadi makmur dan lekas menjadi kaya. Dengan segala daya dan upaya orang berlomba menduduki kursi pimpinan, untuk cepat menjadi kaya dan makmur, dengan cara yang paling mudah dan dengan biaya paling murah. Sehingga berkembang pola konsumsi mewah, tingkah laku menyeleweng untuk berkorupsi.
Korupsi sedemikian ini cepat berkembang, karena masa transisi itu mengandung banyak kelemahan di bidang hukum, sehingga memberikan banyak kesempatan bagi usaha-usaha penyelewengan dan perbuatan illegal. Setiap kesempatan, tiap jabatan dan fungsi formal, dipakai sebagai alat untuk memperkaya diri. Maka penyimpangan situasional berkembang menjadi endemis bahkan cenderung sistematis.

B. Tinjauan Pustaka.

Uang sering kali dianggap sebagai alat yang bersifat netral, bebas dari makna-makna sosial. Uang hanya merupakan alat transaksi pasar, yang merupakan satuan hitung dan bersifat obyektif, dalam penggunaannya uang tunduk pada aturan main pasar. Dalam perkembangannya uang saat ini bukan lagi sebagai instrumen alat pembayaran semata, melainkan juga sebagai komoditas yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk mendorong atas terjadinya perubahan social, bahkan uang dapat dijadikan sebagai alat kekuatan politik yang mampu mempengaruhi pihak lain, serta mampu membuat ketergantungan pihak lain terhadap mereka yang memiliki uang.
Bahkan uang dalam hubungannya dengan politik, ekonomi, hukum dan sosial kemasyarakatan berada pada pengaruh yang dominan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh dua sosiolog klasik Weber dan Simmel ,dalam buku yang ditulis Heru Nugroho (2001) dalam Risdayati (2004) bahwa : uang dapat dijadikan sebagai entrypoint untuk memahami proses rasional dalam masyarakat. Uang adalah sarana paling akurat untuk transaksi dan interaksi sosial ekonomi, akibatnya memiliki kemampuan mentransformasikan dunia sosial ke dalam “Problem aritmatik” ; bahkan Lebih lanjut ditegaskan bahwa uang merupakan sarana reifikasi paling murni karena kemampuan kalkulatifnya.
Atas pandangan di atas, apabila dikaitkan dengan perilaku masyarakat ada kecenderungan bahwa uang dapat mereduksi tindakan sosial ke dalam kalkulasi kuantitatif. Masyarakat kini tidak lagi cenderung bertanya apa dan bagaimana terhadap nilai uang dan makna-makna sosial, melainkan uang dapat difungsikan sebagai instrumen dalam membangun hukum pasar, baik perlakuannya antar individu, lembaga dengan individu, maupun antar lembaga.
Kecenderungan fungsi uang tersebut, apabila dikaitkan dalam teori Durkheim tentang uang dan fakta-fakta sosial (Nugroho, 2001) dalam Risdayati (2004) bahwa : Uang keberadaannya dalam masyarakat bersifat bebas dari motif-motif personal, obyektif bahkan memaksa terhadap individu. Esensi paling mendalam dari uang adalah kemampuan mempertukarkan berbagai obyek yang berbeda yang tidak terikat ruang dan waktu. Jadi uang melayani transaksi pasar yang impersonal dan mengekspresikan hubungan-hubungan ekonomi antar berbagai obyek dalam bentuk kuantitatif. Dengan uang dapat merubah seluruh perbedaan kualitatif menjadi kalkulasi aritmatik atau sistem angka-angka yang berpengaruh terhadap fakta-fakta sosial yang berkembang di masyarakat.
Senada dengan pandangan diatas menurut aliran sosiologi klasik, dari Marx dalam buku Sosiologi Uang ( Hugh dalziel duncan, 1997 dalam Risdayati, 2004) tentang fungsi uang yang menegaskan bahwa : Kemampuan uang dalam merubah fenomena sosial menjadi bentuk kuantitatif cenderung mengganggu dan mengacaukan seluruh aspek kehidupan sosial budaya. Marx mengamati bahwa uang sebagai instrumen yang obyektif mampu melenyapkan seluruh hubungan-hubungan subyektif antar obyek dan individu, dan mereduksi hubungan-hubungan personal ke dalam ikatan-ikatan instrumental yang kalkulatif.
Bertolak dari pandangan diatas, maka fungsi uang ternyata dapat menjadi penyekat hubungan sosial yang memiliki dimensi positif dan sebaliknya uang dapat berakibat pada dimensi negatif. Dalam kerangka tersebut, uang agar memiliki makna sosial yang kontrukstif secara alamiah, telah berlangsung suatu mekanisme hukum pasar, dimana akan berlaku suatu tatanan permintaan dan penawaran sebagaimana hukum ekonomi. Oleh karena demikian penting nilai uang, maka uang jadi diperebutkan dan sumber kekuasaan, kemewahan dan lain sebagainya.
Ditambah dengan masuknya arus kebudayaan “modern” di tanah air yang sangat menjunjung tinggi aspirasi materil dan kebudayaan uang, kebahagian hidup dinilai dengan standar uang. Maka uang mendominir segala pertimbangan; uang menjadi moral kebenaran. Muncullah kemudian kelompok Orang Kaya Baru. Muncul pula kelompok elite megah dengan kekayaan yang melimpah-limpah, sebagai hasil dari praktek-praktek koruptif. Maka koruptor-koruptor yang kaya raya, politisi yang berani ceroboh, pejabat yang korup baik yang sipil maupun yang berbaju uniform dan kaya raya, semua dipuja-puja dan dielu-elukan banyak orang. Tumpukan kekayaan dan kemewahan hidup tadi menjadi selendang penutup bagi praktek-praktek korupsinya.
Dalam kontek korupsi, sebenarnya tindakan ini termasuk dalam kategori penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial diartikan sebagai perbuatan yang abnormal dari kebiasaan umum (Ahmadi, 1987) dalam Marliana (2008). Tentang normal tidaknya perilaku menyimpang, pernah dijelaskan dalam pemikiran Emile Durkheim (dalam Soerjono Soekanto, 1985) . Bahwa perilaku menyimpang (tidak bermoral) atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal. Dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja. Jadi kebalikan dari perilaku yang dianggap normal yaitu perilaku nakal/jahat (tak bermoral) yaitu perilaku yang disengaja meninggalkan keresahan pada masyarakat, termasuk dalam kontek ini adalah masalah korupsi.

C. Analisis.

Korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan, dan menjadi hambatan paling utama bagi pembangunan. Bahkan orang mengatakan, korupsi sudah menjadi salah satu aspek kebudayaan kita. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan politisi korup yang berlebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elite yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka juga menduduki status social yang tinggi.
Korupsi itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan); juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak korupsi bisa dilakukan secara sadar ; yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar; misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya.
Memang benar bahwa manusia itu bisa bebas berbuat menurut kemauannya. Dengan kemauan bebas dia berhak menetukan pilihan dan sikapnya. Untuk menjamin agar setiap perbuatan berdasarkan kemauan bebas cocok dengan keinginan masyarakat, maka manusia harus diatur dan ditekan, yaitu dengan hukum, norma-norma sosial, dan pendidikan. Hukum dan hukuman biasanya menyertai ancaman-ancaman pidana yang menakutkan, agar manusia merasa ngeri untuk berbuat korupsi dan tidak menyimpang dari pola kehidupan normal.
Di Indonesia, korupsi berkembang subur disegala bidang pemerintahan dan sector kehidupan. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sangsi, pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Di satu pihak mereka sangat bangga dan takjub akan kemewahan dan cara hidup orang golongan “jet-set” dan para koruptor. Namun dibalik itu juga terdapat dongkol terhadap tingkah laku mereka yang berlebihan. Selanjutnya sikap rakyat menjadi semakin apatis dengan semakin luasnya praktek-praktek korupsi oleh pejabat local, regional maupun nasional.
Tanggapan pemerintah terhadap korupsi juga cukup serius, sejak tahun-tahun 60an dilancarkan tim-tim pemberantasan korupsi, komisi empat dan OPSTIB (operasi tertib) pusat dan daerah. Perkembangan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan yang baru ini memang memberikan banyak celah untuk berlangsungnya tidak korup, terutama korupsi materiil dari kelas-kelas social menengah dan tinggi. Namun jelas bagi kita, bahwa korupsi itu menjadi tanda pengukur bagi:
1. tidak adanya perkembangan politik yang efektif
2. tidak adanya partisipasi politik dari sebagian besar rakyat Indonesia khususnya rakyat miskin dan masyarakat di daerah pedesaan
3. tidak adanya badan hukum dan sanksi yang mempunyai kekuatan riil
Untuk memberantas korupsi yang sudah berurat berakar dalam sendi-sendi masyarakarat kita, diperlukan adanya partisipasi segenap lapisan rakyat. Tanpa partisipasi dan dukungan mereka, segala usaha, undang-undang dan komisi-komisi akan terbentur pada kegagalan. Beberapa saran diungkapkan disini, antara lain adalah:
1. Adanya kesadaran rakyat ikut memikul tanggungjawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara.
3. para pemimpin dan pejabat memberikan teladan yang baik dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial.
4. adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberabtas, dan menghukum tindak korupsi. Tanpa kekuatan riil dan berani bertindak tegas, semua undang-undang, tim, komisi, dan operasi menjadi mubazir.
5. reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintahan, melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan-jawatan sebawahnya.
6. adanya sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip achievement atau keteranpilan teknik. Dan bukan berdasarkan norma ascription. Sehingga memberikan keluasaan bagi berkembangnya nepotisme.
7. adanya kebutuhan pada pegawai-pegawai negeri yang non politik, demi kelancaran administrasi pemerintah. Ditunjang oleh gaji yang memadai bagi para pegawai, dan ada jaminan masa tua, sehingga bertukarlah kecenderungan untuk melakukan korupsi.
8. menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur, kompleksitas hierarki administratif harus disertai disiplin kerja yang tinggi.
9. sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi.
10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok, dengan pengenaan pajak yang tinggi. Kekayaan yang statusnya tidak jelas dan diduga menjadi hasil korupsi, disita oleh negara (Marliana, 2008)

D. Kesimpulan

Ringkasnya, tindak korupsi itu merupakan tindak pidana yang sangat merugikan bangsa dan negara. Selain itu menjadi hambatan utama pada pembangunan. Salah satu tugas negara ialah menghadapi bahaya-bahaya subversi dan ancaman dari luar dengan sarana angkatan bersenjata. Maka tugas lainnya yang teramat penting ialah: mampu menyusun kekuatan riil untuk menanggulangi bahaya dari dalam, salah satunya ialah korupsi.

TANAH SEBAGAI MODAL DAN JAMINAN SOSIAL

2010-09-16T15:28:00.000-07:00

1. Pengantar.

Konflik masalah tanah seakan melekat dalam tata kehidupan manusia. Tanah, sampai kapanpun akan menjadi komuditas menarik yang bukan saja bernilai ekonomi tapi juga sosial. Dalam tataran sosiologi seringkali penguasaan tanah dijadikan indikator strata sosial dalam suatu masyarakat (Saad, 1985). Sehingga tidak jarang konflik mengiringi kepemilikan atas penguasaan tanah. Bahkan untuk memiliki atau mempertahankannya bisa terjadi korban jiwa. Hal itu bisa terjadi antara rakyat dan negara, antar tetangga antar teman bahkan antar saudara.
Tentu konflik tersebut akan menarik perhatian umum bila sudah bersifat kolektif. Masih lekat dalam ingatan kita dalam media massa akhir-akhir ini kasus penggusuran di Jakarta dan kota-kota lain. Di mana mereka dengan mengatas namakan rakyat menduduki tanah yang dianggapnya tidak bertuan atau mereka minta ganti rugi karena sudah mereka bangun dan ditempati sekian lama.
Konflik tersebut akan semakin menarik perhatian publik, baik local, nasional maupun internasional bila sudah menimbulkan korban jiwa atau kerusakan alam. Seperti yang terjadi di beberapa wilayah hutan dan perkebunan di Jatim, Kalimantan Timur, Riau dan Jambi akibat konflik kondisi alam jadi rusak berat. Bagaimana tidak, yang tadinya hutan kini berubah tanah gersang dan panas. Begitu pula, tidak sedikit perkebunan, baik kopi, coklat, kelapa sawit, dan karet yang juga bernasib sama.
Tapi memang konflik tanah tersebut tidak bisa dijeneralisasikan, dengan mengkalim sebagai tindak penjarahan tapi harus dilihat kasus per kasus. Ada kasus tanah yang sifatnya memang murni untuk menuntut balik hak nya atas tanah yang telah lama hilang. Namun ada pula pendudukan secara paksa, kendati secara histories tidak ada ikatan kepemilikan. Namun apapun bentuknya tindakan represip terhadap mereka akan menimbulkan kontroversial.
Harus diakui bahwa selama ini konflik tanah selalu disikapi dengan pendekatan represif untuk menekan gejolak. Tindakan represif jelas melanggar HAM. Karena dalam keadaan apapun setiap orang berhak untuk hidup, tidak disiksa , persamaan hukum dan seterusnya. Jadi yang perlu digaris bawahi adalah kata kondisi apapun. Artinya dalam kondisi perangpun hak mereka harus dilindungi apalagi dalam kondisi damai. Gerakan radikal dari masyarakat terjadi tidak begitu saja, tapi ada pra kondisi. Perlu pula dipahami bahwa masyarakat itu terbentuk lebih dahulu baru kemudian terbentuk negara . Dan dalam masyarakat tradisional tersebut telah punya organisasi otonomi yang mengatur kehidupan mereka termasuk hak atas tanah.

B. Teori.

Kinerja modal memiliki prinsip, bagaimana mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya seefisien mungkin. Bisa jadi kinerja ‘modal’ pada hakekatnya adalah mesin uang atau sebagai pengganda kapital belaka. Kinerja ‘modal’ berhasil menumbuhkan kekayaan, akan tetapi hasil kekayaannya tidak dinikmati oleh semua orang. Inilah yang disebut bahwa modal menjadi hukum privat, maka wajar jika kinerja ‘modal’ mengelak dari peran sosial, karena peran sosial tidak ada korelasi langsung dengan kenerjanya. Kinerja ‘modal’ memilik prinsip bahwa kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab organ publik (pemerintah).
Menurut Mahdy, (2005) Ada dua pemahaman terhadap ‘modal’: Pertama, ‘modal’ menjadi hukum privat, demi kepentingan kekayaan pribadi ( prinsip ekonomi). Kedua, ‘modal’ memiliki fungsi sosial. Persoalan sekarang adalah bagaimana pemerintah menjembatani dua pemahaman tentang ‘modal’ menjadi kesejahteraan bersama.
Pengertian modal sosial, dalam kajian ilmu-ilmu sosial kontemporer, terkait dengan perilaku kooperatif yang terorganisasikan secara horisontal, meski sering kali tidak formal, yang bisa mendorong pada adanya keteraturan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di samping itu, dalam modal sosial ini terkandung pula hubungan saling mempercayai di antara warga masyarakat dan antara masyarakat dengan negara, bukan hubungan-hubungan dominasi dan otoritarianisme.
Konsep modal sosial telah menjadi pemahaman yang lebih penting dalam pembangunan ekonomi di zaman globalisasi seperti saat ini. Konsep ini, modal sosial perlu dipahami dalam kondisi:
1. Modal sosial harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan jaringan sosial
2. Modal sosial berkaitan dengan asosiasi institusi dalam pembangunan ekonomi lokal.
Bila bercermin dengan konsep modal sosial yang menekankan bahwa aspek komunitas, jaringan, asosiasi dann norma merupakan hal yang penting. Maka dalam kontek masalah tanah dapat dijadikan sumber modal sosial. Untuk menjelaskan hubungan masyarakat dengan sumber daya tanah yang merupakan lingkungan hidupnya, maka hubungan tersebut harus dilihat dari hubungan fungsional masyarakat dan lingkungan hidupnya.
Menurut Rajab (2005) mengutip Fukuyama, banyak juga pemerintah yang cakap dalam menghancurkan modal sosial. Umpamanya, bagaimana negara telah gagal memberikan dan melindungi hak-hak keamanan dan kepemilikan yang stabil kepada publik, sehingga mengakibatkan para warga negara tidak percaya bukan hanya pada pemerintah tapi juga saling tidak percaya di antara mereka sendiri dan menjadi sangat sulit untuk diasosiasikan. Pertumbuhan negara-negara kesejahteraan modern di Eropa Barat, sentralisasi fungsi-fungsinya, dan turut campurnya pada hampir seluruh perjalanan kehidupan warga negaranya cenderung melemahkan sosiabilitas spontan.
Sebagai contoh, misalnya seperti dilaporkan Hidir (2008), bahwa keadaan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, maka masyarakatnya secara erat dan turun-temurun telah memanfaatkan lingkungan sebagai sumber sosial,ekonomi dan budayanya. Komunitas dan kebersamaan antar mereka dalam memanfaatkan sumber daya tanah tetap mereka pertahankan karena bagaimanapun juga tanah adalah sumber hidup mereka bersama. Dengan kata lain, tanah merupakan modal dan jaminan sosial mereka.
Namun ketika banyaknya pembangunan ke daerah mereka, maka komunitas desa semakin heterogen, norma berubah dan jaringanpun berubah sesama mereka. Dahulu struktur sosial masyarakat desa dimanapun bercirikan homogen, berlaku suatu nilai yang mengutamakan kesederhanaan dan persamaan. Ketika ma-suknya berbagai pembangunan dan penggusuran ke daerah mereka dan banyaknya kaum pendatang serta pertambahan penduduk, sehingga homogenitas mengarah pada diferensiasi. Hal ini akan mengancam modal sosial mereka dalam kontek persatuan atas penguasaan tanah. Maka tanah sebagai sumber modal sosial akan mengalami erosi maka kemudian yang muncul adalah konflik pertanahan (Hidir, 2008).

C. Analisis.
Dalam sejarah konflik pertanahan di Indonesia, bila kita melihat ke zaman kolonial, tanah-tanah tersebut banyak yang bergeser kepemilikan. Baik itu dirampas secara paksa, disewa maupun dibeli dengan harga murah (cultur stelsel). Diantaranya tanah-tanah tersebut banyak yang berubah menjadi perkebunan. Ketika zaman kemerdekaan, perkebunan tersebut bergeser kepemilikannya kepada negara. ( Hidir, 2008).
Di masa orde baru, rakyat masih belum berani melakukan gerakan. Karena waktu itu tekanan pemerintah terhadap setiap gerakan rakyat sangat kuat. Ketika era sudah berubah, euproria- pun melanda mereka (rakyat yang merasa punya hak tanah. Berubahlah dendam yang terpendam menjadi gerakan radikal.
Dalam UUD 45 pasal 33 ada kata menguasai tapi makna kata tersebut adalah hak untuk mengatur bukan memiliki. Memang dalam hal ini secara legal formal rakyat kalah karena surat-surat bukti kepemilikan tanah tidak dimiliki. Seharusnya gerakan radikal tersebut tidak harus dihadapi dengan tindakan represif tapi dengan melakukan konsolidasi hak atas tanah. Dalam hal ini negara maupun pihak yang merasa memiliki atas tanah (misal HPH, HTI, perkebunan) lebih dahulu harus menelusuri sejarah kepemilikan tanah, baru setelah itu dibuat ketentuan yang baru.
Memang hal ini tidak mudah, untuk itu sebaiknya mengembalikan fungsi tanah sebagai social capital. Artinya status tanah dirubah menjadi hak sewa kepada desa. Dan pembayarannya haruslah bersifat komunal, seperti pembangunan sarana publik, penyantunan fakir miskin ataupun anak yatim yang ada didesa tersebut.
Kepemilikan tanah pada masyarakat agraris tradisional sebetulnya telah cukup baik. Tapi sejak masa kolonial secara lambat laun hal itu terhapus hingga sekarang. Dalam masyarakat tradisional tanah punya fungsi social yang telah menjadi kesepakatan bersama. Seperti tanah punya fungsi Sengkeran dimana hasil dari tanah tersebut dimanfaatkan untuk acara bersih desa. Tanah titisara yang hasilnya untuk membantu fakir miskin dan anak yatim. Kemudian tanah guron yang dipergunakan untuk pendidikan. Tanah pangonan yang digunakan untuk ternak, tanah ganjaran untuk biaya hidup pamong desa, tanah cawisan yang digunakan untuk para tamu desa (Fakih dalam Hidir, 2008).
Tapi dalam perkembangan, fungsi tanah tersebut hilang yang ada tinggal tanah ganjaran. Itupun di perkotaan juga sudah menghilang seirig dengan digantinya kepala desa jadi lurah yang digaji pemerintah. Padahal tidak otomatis pergantian tersebut menjadikan kepemilikan tanah bergeser ke pemerintah. Inilah konflik yang kemudian marak muncul di perkotaan dan beberapa tempat lainnya.
Perlu dipahami pula bahwa tanah tidak hanya berdimensi ekonomi sehingga cukup diberi ganti rugi uang. Tanah juga punya dimensi religi, social maupun solidaritas yang menjadi sumber integrasi social. Selama ini mereka kehilangan sumber cultural maupun ruang imajenasi sehingga begitu datang era keterbukaan merekapun bergerak menuntut haknya.
Sementara itu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang selama ini menjadi benteng pertahanan terakhir kaum tani, secara substansial (misalnya land reform) sejak Orde Baru berkuasa tidak pernah dilaksanakan. Bila kita runtut ke belakang, ketika UUPA dilahirkan pada tahun 1960, suasana saat itu antimodal asing. Berbeda dengan saat ini, kehadiran modal asing sudah menjadi kebutuhan negara. Demikian pula, secara ideologis, tanah untuk petani yang diamanatkan dalam UUPA tidak lagi menjadi kenyataan, tetapi sudah menjadi objek spekulan dan komoditas.
Bahkan, pada fase kapitalisme global, tanah tidak lagi menjadi nilai guna tetapi berubah menjadi nilai tukar dalam bentuk saham -saham yang setiap saat dapat diperjualbelikan melalui pasar bebas.
Mau tidak mau, suka tidak suka, kini zaman sudah berubah. Para petani tidak lagi selalu berhadapan dengan tuan tanah, tetapi langsung dengan pemodal besar. Jika demikian, penetrasi kapital berskala global tak terbendung lagi yang pada akhirnya melahirkan proletarisasi besar-besaran..
Konsekuensinya, maraknya penetrasi kapital dengan berbagai bentuknya yang masuk ke pedesaan di Indonesia telah pula menimbulkan berbagai kemiskinan di pedesaan. Dampak lebih lanjut dikatakan oleh Poerwanto, bahwa kemiskinan di pedesaan seringkali diungkapkan sebagai akibat isolasi dan rusaknya sumber daya alam dengan berbagai sebabnya. Selain itu masuknya berbagai penetrasi kapital ke dalam masyarakat sekitar hutan (hutan) dapat mengancam keanekaragaman hayati yang ada.
Jika hutan tropis ditebangi bukan tidak mungkin akan banyak jenis tumbuhan yang berpotensi menjadi makanan di masa mendatang sudah punah lebih dulu. Pada hal masyarakat sekitar hutan ketergantungannya terhadap hutan masih sangat tinggi. Hutan yang sehat dapat meningkatkan mutu kehidupan, melestarikan nilai-nilai tradisional dan budaya dan memacu kebanggaan regional dan nasional sekaligus sebagai modal sosial kebersamaan mereka.
Sebenarnya generasi sekarang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melestarikan hutan bagi generasi mendatang. Hilangnya hutan bagi umat manusia bukan hanya berarti hilangnya kayu tetapi juga berkurang atau tidak ada lagi suplai air bersih dan lebih jauh lagi meningkatkan resiko banjir. Hilangnya serangga bisa menyebabkan berkurangnya panenan tanaman pangan yang penyerbukannya tergantung dari serangga.
Kenyataannya masyarakat desa sangat menghargai keragaman hayati karena ketergantungan mereka pada keragaman mahluk hidup sangat nyata. Mereka mengambil berbagai jenis buah yang bisa dimakan. Non masyarakat hutanlah sebenarnya yang paling banyak mengeksploitasi sumber daya alamnya, karena keterkaitannya secara langsung tidak pernah mereka rasakan.

TINJAUAN MODAL SOSIAL SEBAGAI PEMBENTUK JAMINAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT

2010-09-14T18:40:00.000-07:00

1. Pendahuluan

Banyak bukti yang dapat dilihat, betapa program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini dan telah menghabiskan biaya relatif besar, namun kemudian kurang dapat bermanfaat secara optimal. Hal ini antara lain terjadi karena program-program tersebut sebenarnya kurang dibutuhkan oleh masyarakat dan hal di atas terjadi karena selama ini pemerintah menganggap bahwa pemerintahlah yang serba tahu dan masyarakat dianggap tidak mampu untuk mengurus hal-hal yang demikian. Ketidakmampuan itu tidak lain sebenarnya adalah karena kesalahan pemerintah dalam menempatkan masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat ditempatkan pada posisi yang lemah yaitu sebagai objek pembangunan dan tidak dikembangkan dayanya agar menjadi kreatif sehingga mereka harus menerima keputusan yang sudah diambil.
Namun kemudian paradigma tersebut berubah, terutama setelah disadarinya oleh banyak orang bahwa segala sesuatu yang dipaksakan dari atas, tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi bagi daerah Kabupaten/Kota dengan keluarnya UU N. 22/1999 dan UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, disamping itu Pemerintah Daerah ditantang oleh segenap komponen masyarakat untuk rnelaksanakan kepemerintahan yang baik.
Dalam kontek pembangunan masyarakat dewasa ini muncul konsep baru yang cukup mengemuka, yaitu konsep modal sosial. Dalam konsep ini pembangunan diupayakan untuk membangkitkan kembali partisipasi masyarakat.
Partisipasi masyarakat dimulai dengan menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan akan tetapi juga sekaligus sebagai subjek/ pelaku pembangunan. Dengan menempatkan masyarakat seperti ini, maka tumbuhlah daya kreatif dalam dirinya sehingga mereka sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka.

2. Telaah Pustaka.
Modal sosaial merupakan kekuatan yang mampu membangun masyarakat dan dapat menimbulkan pembangunan patisipatif dan mengandung nilai sosial. Mahdy (2005), mengilustrasikan modal sosial sebagai jalan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran dalam bentuk kesetaraan dan kemitraan sehingga tidak muncul perbedaan perlakuan antar warga. Modal sosial juga bisa diartikan sebagai pengetahuan bersama, saling memahami untuk dapat bekerja bersama-sama.
Untuk dapat melihat dan mengidentifikasi potensi modal sosial yang ada dalam suatu masyarakat (komunitas) maka terlebih dahulu harus diketahui elemen-elemen dari modal sosial (social capital) tersebut.
Coleman (1988) dalam badaruddin (2005) mendefinisikan modal sosial sebagai aspek-aspek dari struktur hubungan antar individu yang memungkinkan menciptakan nilai-nilai baru. Modal sosial berintikan elemen-elemen pokok, yaitu:
1. Saling percaya (trust), yang meliputi adanya kejujuran (honesty), kewajaran (fairness), sikap egaliter (egalitarianism), toleransi (tolerance) dan kemurahan hati (generosity);
2. Jaringan sosial (networks), yang meliputi adanya partisipasi (participations), pertukaran timbal balik, solidaritas, kerjasama, dan keadilan;
3. Pranata, yang meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama, norma-norma dan sanksi-sanksi, dan aturan-aturan (Badaruddin, 2005).
Dari elemen-elemen pokok modal sosial tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi modal sosial yang ada dalam komunitas. Potensi modal sosial tersebut terwujud dalam bentuk kelembagaan, baik yang masih eksis maupun yang sudah tidak eksis lagi dalam komunitas.
Sementara itu pengertian modal sosial, dalam kajian ilmu-ilmu sosial kontemporer, terkait dengan perilaku kooperatif yang terorganisasikan secara horisontal, meski sering kali tidak formal, yang bisa mendorong pada adanya keteraturan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di samping itu, dalam modal sosial ini terkandung pula hubungan saling mempercayai di antara warga masyarakat dan antara masyarakat dengan negara, bukan hubungan-hubungan dominasi dan otoritarianisme.
Dalam rumusan Robert D. Putnam (Mahdy, 2005), modal sosial menunjuk pada ciri-ciri organisasi sosial yang berbentuk jaringan-jaringan horisontal yang di dalamnya berisi norma-norma yang memfasilitasi koordinasi, kerja sama, dan saling mengendalikan yang manfaatnya bisa dirasakan bersama anggota organisasi. Dalam konteks ekonomi, jaringan horisontal yang terkoordinasi dan kooperatif itu akan menyumbang pada kemakmuran dan pada gilirannya diperkuat oleh kemakmuran tersebut.
Modal sosial dalam bentuk asosiasi-asosiasi horisontal ini umpamanya berperan penting dalam mendukung kemajuan ekonomi pada komunitas

3. Pembahasan: Refleksi Beberapa Kasus.

3.1. Patron-Klien
Dilihat dari elemen-elemen pokok sosial (social capital), maka kelembagaan sosial ekonomi, yaitu hubungan patron – klien yang ditemui pada berbagai komunitas, merupakan salah satu potensi modal sosial yang ada. Meskipun tidak sepenuhnya elemen-elemen pokok modal sosial tersebut ditemui dan berjalan sebagaimana mestinya, tetapi sejumlah elemen sosial merupakan dasar bagi lahirnya kelembagaan patron – klien.
Sikap saling percaya (trust) sebagai salah satu elemen dari modal sosial merupakan salah satu dasar bagi lahirnya hubungan patron-klien. Adanya sikap saling percaya yang terbangun antara beberapa golongan komunitas merupakan dasar bagi munculnya keinginan untuk membentuk jaringan sosial (network), yang akhirnya dimapankan dalam wujud pranata (institutions), yang dikenal dengan pranata patron-klien (toke-anak buah)
Secara umum pranata patron-klien merupakan sebuah pranata yang lahir dari adanya saling percaya antara beberapa golongan komunitas baik nelayan maupun petani, yaitu:
1. Golongan pemilik modal yang di Kepulauan Riau dikenal dengan sebutan “toke”, yang berperan sebagai patron.
2. Golongan komunitas petani/nelayan yang tidak memiliki modal ekonomi tetapi memiliki modal lain, diantaranya keahlian dan tenaga.
Adanya saling percaya diantara beberapa golongan komunitas tersebut membuat mereka mampu membentuk jaringan sosial. Jaringan sosial tersebut terbentuk antar golongan yang berperan sebagai “patron” dan golongan yang berperan sebagai “klien”. Jaringan sosial juga terbentuk antar sesama golongan “klien”.
Fenomena pranata patron-klien merupakan hal yang umum ditemukan pada masyarakat agraris (baik pertanian maupun maritim). Persistensi kelembagaan patron-klien di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat agraris, menunjukkan bahwa kelembagaan patron-klien masih berfungsi sentral di tengah-tengah kemajuan masyarakat.

3.2. Arisan
Sampai saat ini arisan dapat dikatakan sebagai wujud aktifitas kemasyarakatan yang masih populer di wilayah indonesia, dalam realitasnya, arisan dilakukan hampir oleh semua lapisan masyarakat.
Berdasarkan hasil riset yang pernah dilakukan oleh Hotze Lont, (Pilo, 2007), arisan mudah berkembang, karena masyarakat terutama ibu-iu rumahtangga kesulitan mendapatkan akses kredit dari bank mapun lembaga keuangan lainnya. Dari sini dapat diambil suatu pengertian bahwa uang hasil arisan dinilai efektif untuk memenuhi kebutuhan (keuangan mendadak). Namun ada satu hal positif yang dapat diraih penyelenggaraan arisan, yakni adanya semacam disiplin kelompok yang dapat “memaksa” setiap anggotanya untuk menyimpan sehingga upaya tersebut bermanfaat untuk menolong pada saat salah satu anggotanya menghadapi krisis keuangan.
Setiap anggota berkewajiban menyetor sejumlah uang tanpa adanya perhitungan bunga, giliran ditentukan secara undian atau berdasarkan musyawarah anggota, jumlah pesertanya cenderung terbatas, dan tidak ada staf pengelola khusus. Sedangkan pertemuan acara arisan dilakukan ditempat salah satu peserta yang telah mendapat undian, dan biasanya tuan rumah menyediakan minuman dan makanan ringan bagi par peserta yang hadir.
Dengan demikian, pertemuan arisan merupakan ajang silaturahmi bagi peserta untuk kumpul-kumpul.
Arisan merupakan modal sosial yang semestinya ada dalam setiap masyarakat Kemampuan komunitas mendayagunakan modal sosial ini membuat penggunaan modal menjadi lebih efektif dan efisien sehingga memungkinkan terciptanya sistem pengelolaan yang berkelanjutan.
Dengan tidak mengecilkan arti modal lainnya dalam pengelolaan “arisan” uraian di bawah ini lebih menyoroti bagaimana bekerjanya modal sosial dalam pengelolaan “arisan”. Ada sejumlah faktor yang saling terkait yang menyebabkan pendayagunaan modal sosial dalam “arisan” dapat bertahan, diantaranya adalah :
1. Kemampuan Membangum Konsensus. Semua pengelolaan “arisan” yang dapat bertahan memperlihatkan fakta adanya kemampuan warganya untuk merumuskan konsensus bersama dalam menentukan cara pengelolaan “arisan”. Ketika konsensus akan dibuat, warga komunitas dihadapkan pada suatu keharusan untuk melakukan tindakan kolektif atau perilaku kerjasama kolektif Tindakan atau perilaku kerjasama kolektif itu dimungkinkan melalui cara paksaan atau sukarela atas dasar saling percaya. Konsensus bulat pada kasus “arisan” yang dapat bertahan ditandai oleh pilihan mereka pada yang kedua, yaitu tindakan kerjasama kolektif atas dasar sukarela dan saling percaya.
2. Kemampuan Menetapkan Tujuan. Suatu hal yang paling penting sejalan dengan terbangunnya konsensus membentuk “arisan” adalah kemampuan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan “arisan” tersebut. Tujuan yang dimaksud tentu bukan saja hanya berupa sasaran terkumpulnya sejumlah uang yang ingin diraihnya nanti, tetapi suatu misi yang disepakati untuk diemban bersama warga komunitas yang dengan itu mereka terdorong untuk bekerjasama satu sama lain. Kekeliruan dalam menetapkan tujuan bisa berakibat pada runtuhnya komitmen warga komunitas untuk mendukung sistem pengelolaan “arisan” tersebut.
3. Kemampuan Membangun Jaringan Sosial Yang Kompak. Keputusan untuk membentuk “arisan”, menentukan tujuan, membangun sistem aturan main, dan lain sebagainya tidak ditetapkan dari atas (top down), tetapi diproses dari bawah (botton up) dengan melibatkan semua anggota dalam kedudukan yang setara. Pelibatan setiap orang di dalam komunitas dalam menentukan suatu tindakan kolektif yang akan dibuat merupakan bagian penting dari partisipasi masyarakat. Dengan pelibatan warga dalam jaringan sosial yang akan menjadi satuan sosial/organisasi lokal. Dengan kemampuan warga kolektif mengalihkan kepentingan ‘saya’ menjadi ‘kita’ terbangunlah kekompakan dan solidaritas antar warga.
4. Kemampuan Merajut Pranata. Dalam sistem “arisan” terkandung seperangkat aturan-aturan, norma-norma, dan sanksi-sanksi. Dalam kasus “arisan” yang dapat bertahan, ditandai oleh adanya ketegasan dalam menegakkan aturan dan norma-norma. Kemampuan suatu kolektif atau komunitas merajut aturan-aturan, merupakan prakondisi untuk mengembangkan pengelolaan arisan yang berkelanjutan. Aturan-aturan tersebut diperkuat pula oleh sistem norma dan nilai-nilai yang dianut bersama oleh warga komunitas, yang menjadi paduan moral bagi mereka dalam bertindak. Hal itu bersifat kontekstual dan dikreasi bersama oleh warga komunitas secara partisipasif. Dalam konteks negara, kepatuhan warga terhadap aturan-aturan yang ada biasanya bersifat satu arah, karena warga tidak disertakan dalam proses pembuatan aturan-aturan itu sehingga kepatuhan yang demikian biasanya dilandasi oleh suatu paksaan (coercion) melalui badan-badan negara yang diberi wewenang untuk itu.
5. Kemampuan Membangun Kepercayaan. Kepercayaan antar anggota dan antar anggota dengan pengurus “arisan” merupakan perekat kuat untuk terjalinnya kerjasama yang lebih baik. Anggota percaya kepada pengurus karena mereka jujur, bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan anggota (bukan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok individu), dan menjaga kepercayaan itu ketika ditunjuk sebagai pengurus dalam musyawarah anggota. Beberapa faktor tersebut merupakan prasyarat agar modal sosial dapat lebih efektif dan efisien didayagunakan dalam bentuk kerjasama kolektif. Faktor tersebut menjadi prasyarat bagi suatu model alternatif kreasi modal sosial.

3.3. Koperasi.
Pranata koperasi merupakan potensi modal sosial juga untuk beberapa komunitas. Karena beberapa elemen pokok dari koperasi memenuhi kriteria modal sosial. Sikap dasar saling percaya merupakan elemen pokok dari koperasi. Sikap saling percaya ini membentuk jaringan sosial dalam bentuk partisipasi anggota terhadap keberlangsungan koperasi.
Pranata koperasi yang berhasil menjalankan seluruh unsur dari elemen modal sosial secara baik akan mampu menjadi kekuatan yang cukup potensial dalam menghadapi tekanan eksternal dalam jaminan sosial warganya.
Demikianlah kira-kira beberapa pola pengembangan modal sosial yang dapat dikembangkan dalam beberapa komunitas untuk menjamin kepentingan sosial warga masyarakat.

4. Kesimpulan.

Dari beberapa uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat dibuat dari bahasan ringkas ini adalah:
1. Potensi modal sosial untuk jaminan sosial pada komunitas di Indonesia dapat dikembangkan antara lain, hubungan patron-klien, arisan, dan koperasi. Potensi modal sosial tersebut merupakan aset yang perlu dibangun untuk menumbuhkan kesadaran dan tindakan kolektif dalam menghadapi tekana struktural untuk keluar dari belenggu kemiskinan.
2. Arisan merupakan salah satu potensi modal sosial yang memanfaatkan elemen modal sosial secara efektif dan efisien, dan menunjukkan hasil yang sangat positif dalam arti sosial semakin kuatnya rasa solidaritas sosial dalam menghadapi kesulitan dan jaminan sosial.

5. Saran.

Sesuai dengan topik bahasan, maka saran yang diajukan dalam penulisan ini adalah:
1. Pengembangan dan kreasi modal sosial dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan alternatif bagi pembangunan, khususnya bagi upaya penanggulangan kemiskinan.
2. Pengembangan modal sosial diperlukan kolaborasi dengan lembaga lain. Hal ini dilakukan untuk penguatan internal, misalnya keterlibatan LSM, swasta, pemerintah dan berbagai pihak yang relevan.

PERUBAHAN SOSIAL

2010-07-14T17:08:00.000-07:00

A. Perspektif Perubahan Sosial.
Perubahan sosial merupakan bagian dari kehidupan manusia dan konteks bermasyarakat. Dalam kenyataannya, paling tidak bentuk umum dari perubahan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam 2 bentuk perubahan, yaitu: Bentuk perubahan yang lambat, disebut evolusi. Bentuk perubahan ini sangat lambat, hampir tidak dirasakan karena masyarakat yang sedang mengalami proses evolusi dinilai sebagai masyarakat statis, meski sebenarnya mereka sedang mengalami perubahan itu. Evolusi sebagai bentuk perubahan yang lambat dapat berbentuk:
1. Cosmic Evolution (Perubahan hidup manusia)
2. Mental Evolution
Sedangkan bentuk perubahan lain yang sangat cepat dan mendadak dalam kehidupan bermasyarakat disebut revolusi. Mac Iver (1974) mengklasifikasikan revolusi menjadi :
1. Revolusi nasional
2. Revolusi kelas
• Ad.1. Revolusi nasional merupakan gerakan terhadap kekuasaan asing. Gerakan ini dijiwai penderitaan baik material maupun spiritual. Dasarnya nasionalisme patriotisme penuh emosi dan harga diri.
• Ad.2. Pendobrakan terhadap rezim yang bersifat oligarkis yang bersifat menindas dan mengekang.( Mirip dengan asumsi Marx atau gerakan reformasi 1998 di Indonesia lalu = penulis)
Dalam kehidupan sosial, revolusi ini lebih cenderung masuk kategori pada perubahan yang direncanakan. Dari dimensi sejarah, dapat dideskripsikan bahwa tidak selamanya setiap revolusi itu dilakukan dengan kekerasan. Jika revolusi Perancis atau revolusi Rusia berlangsung dengan awal kekerasan, maka revolusi industri di Inggris adalah contoh revolusi yang berlangsung secara damai bahkan cenderung bersifat gradual.
Tetapi suatu pertanyaan yang seringkali diajukan oleh para sosiolog dari penganut evolusi sosial adalah; kapan suatu revolusi itu akan terjadi apabila secara sosiologis terpenuhi syarat-syarat;
1. Adanya unsur ketidakpuasan yang bersifat menyeluruh dalam sistem sosial, sehingga lahir keinginan umum dari masyarakat untuk mengadakan perubahan atau perbaikan keadaan.
2. Ada seseorang (publik figur) yang dipandang memiliki kemampuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya sesuai alur dalam sistem yang dikehendaki masyarakat.
3. Adanya pemimpin yang mampu memainkan peranan dan menunjukkan tujuan yang hendak dicapai dalam perubahan sosial.
4. Ada momentum sebagai suasana sosial yang matang.
Dari fenomena ini, maka harus diakui bahwa di dalam teori-teori sosiologi terutama pada abad 19 dalam memandang perubahan sosial jadi terbagi dalam 2 aliran besar, yaitu perspektif perubahan sosial yang bersifat evolusi dan revolusi. Perspektif evolusi dikembangkan dari pemikiran Lamark dan Darwin untuk kemudian dikembangkan oleh Auguste Comte, Spencer dan Durkheim. Sementara perspektif evolusi ini juga kemudian berkembang lagi menjadi 2 aliran besar yaitu; pendekatan evolusi dan neo-evolusi.
Teori evolusi (yang progresif linear) dikembangkan oleh Ferdinand Tonies (1957), sedangkan teori evolusi multilienar (neo evolusi) dikembangkan antara lain oleh; Oswald Spengler dan Arnold Toynbee yang menjelaskan bahwa suatu kebudayaan atau perubahan mengandung itu beberapa persamaan yaitu; kebangkitan dan keruntuhan (rise and fall) seperti dikemukakan oleh ahli filsafat timur Ibnu Khaldun. Perubahan menurut perspektif ini laksana gelombang pasang air laut mengalami turun-naik.
Sementara perspektif perubahan sosial dalam kacamata revolusi dikembangkan oleh kaum Marxis yang dipelopori oleh Karl Marx. Teori dari marx ini mementingkan konflik dan perjuangan kelas dan politik sebagai prinsip perubahan struktural. Teori ini kemudian berkembang pula lagi menjadi beberapa model; Marxis, Non Marxis dan Neo-Marxis.
Kembali kepada pendekatan evolusi, salah seorang penganut teori evolusi kelahiran Inggris bernama Spencer menggaris bawahi;
1. Perkembangan kehidupan organik maupun sosial merupakan proses diversifikasi, karena kehidupan sosial telah berubah dari sejumlah besar bentuk-bentuk aslinya yang lebih kecil (sedehana).
2. Dalam setiap perkembangan, bentuk-bentuk struktur dan organisasi yang lebih kompleks muncul dari bentuk yang lebih sederhana. Di dalamnya terjadi perubahan evolusi dari kebersamaan yang tak teratur menjadi keserbaanekaan yang teratur.
Sedangkan aliran struktural fungsional yang juga penganut teori neo-evolusi menyebutkan bahwa, evolusi sosial merupakan suatu proses peningkatan deferensiasi sosial, yaitu dalam arti meningkatnya kebebasan struktur utama masyarakat, seperti agama, administrasi pemerintahan, pengadilan dan perekonomian di satu pihak dan munculnya bentuk-bentuk pengintegrasian baru di pihak lain. Umumnya penganut teori neo evolusi juga sependapat bahwa ada kriteria obyektif yang dapat dipakai untuk menilai kemajuan suatu masyarakat.
Mengutip Riggs yang memakai model Parsons guna merumuskan pengertian evolusi sosial sebagai suatu proses peningkatan diferensiasi struktural. Ankie menjelaskan bahwa Riggs menganggap masyarakat dunia ketiga sebagai masyarakat yang relatif tidak mengenal diferensiasi struktural. Riggs menyebut masyarakat di negara dunia ketiga relatif tidak mengenal diferensiasi struktural itu sebagai masyarakat tergabung (fusef). Sedangkan masyarakat modern yang tinggi tingkat diferensiasinya disebutnya sebagai masyarakat terurai (diffracted).
Melalui satu kiasan pancaran sinar yang masuk menembus suatu prisma, Riggs ingin mengatakan bahwa masyarakat dunia ketiga sangat khas bersifat prismatik. Masyarakat dunia ketiga menampilkan ciri-ciri masyarakat “tergabung” dan masyarakat “terurai” sekaligus sebagai suatu masyarakat peralihan (transisi) menuju modern. Pendapat Riggs ini sekaligus hendak menjelaskan dan mengoreksi bahwa proses evolusi itu terjadi secara bertahap dan tidak bersifat dikotomi, yaitu tradisional- modern, terbelakang dan maju saja, tetapi ada fase peralihan yang disebutnya sebagai masyarakat prismatik.

Model Masyarakat Prismatik Fred Riggs
Untuk membedakan diferensiasi struktural yang terjadi, selanjutnya Riggs menggunakan variabel pola dari Parsons. Variabel pola Parsons yang dipakai Riggs sebagai acuan menguraikan perbedaan dan pertentangan struktur organisasi dalam masyarakat yang telah terurai dan tergabung itu adalah penyebaran fungsi versus pengkhususan fungsi, penerapan norma khusus versus norma umum, dan askripsi dan prestasi. Lebih jelas berikut tersaji pada tabel di bawah ini:
Variabel Pola Parsons dan Modifikasi oleh Riggs (1964)
No. Variabel Pola Parsons Yang Dikotomis Variabel Antara dari Riggs
1 Afektivitas Afektif Netral Karitas (Charity)
2. Orientasi diri Orientasi kolektif Orientasi karya
3. Universalisme Partikularisme Selektivisme
4. Prestasi Askripsi Loyalitas
5. Spesifitas Keberagaman Polifungsional
Sumber: Ankie W.W Hoogvlet, 1989

MODEL PEMBINAAN DAN PEMBELAJARAN ANAK USIA SEKOLAH 7-15 TAHUN PADA MASYARAKAT MINORITAS DALAM MENUNTASKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TA

2010-07-04T15:21:00.000-07:00

Masyarakat Riau dalam usia 13-15 tahun masih banyak yang belum tertampung di SMP. Masalah utama dalam bidang pendidikan pada masyarakat terpencil di Riau berdasarkan kajian dapat disebutkan :
1. Anak-anak tersebut tinggal didaerah (terutama daerah terpencil) yang layanan pendidikannya tidak dapat menjangkau semua anak atau sama sekali tidak ada layanan pendidikan. Dengan kata lain sekolah yang tersedia belum dapat menampung semua anak.
2. Kemiskinan dan akses terhadap dunia pendidikan yang cenderung rendah.
3. Budaya masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan tidak begitu perlu.
Rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan dasar di Riau dapat disebutkan karena kombinasi dari masalah ekonomi, minimnya fasilitas sosial yang ada dan budaya mereka yang kurang kondusif terhadap pendidikan.
1. Masalah ekonomi adalah masalah klasik dari masalah bangsa kita. Kemiskinan telah menyebabkan mata rantai yang menggelinding dan terus semakin membesar karena persoalan ini tidak pernah tuntas diselesaikan dengan baik. Maka pada gilirannya telah menyebabkan multidimensi dalam berbagai lini kehidupan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan bahwa masyarakat komunitas adat terpencil mereka sangat tergantung pada kemurahan alam dalam bermata pencaharian. Mereka umumnya sebagai petani/peladang dan nelayan yang penuh ketidak pastian pendapatan, maka rata-rata pendapatan mereka jadi minimal. Kalaupun mereka berhasil dalam panenan tetapi pemasaran hasil panen nyaris tidak ada, sehingga berhasil/tidak nya suatu panenan adalah sama saja bagi mereka. Kondisi ini ditemui di desa Titi Akar (Rupat Utara) dan Talang Mamak Indragiri Hulu.
2. Untuk kasus desa Sungai Laut; anak sekolah masih dipungut untuk uang bangku atau uang sabun, sehingga inipun menyebabkan animo masyarakat jadi kecil untuk bersekolah. Menurut pihak sekolah pungutan ini dilakukan karena memang bangku tidak ada dan memang kurang.
3. Bagi mereka yang berkeinginan untuk tetap bersekolah; karena kemiskinannnya itu menyebabkan mereka meminjam pada sesama suku mereka untuk kebutuhan sekolah; pada hal mereka adalah sesama kaum miskin. Sehingga sirkulasi kemiskinan terjadi diantara mereka, sementara roda penggerak untuk keluar dari kemiskinan nyaris tidak ada, stimulus ekonomi berupa kredit kecil nyaris tidak menyentuh oleh mereka.
4. Fasilitas sosial, khusus di bidang pendidikan di desa-desa penelitian sangat minim. Baik secara kuantitas maupun kualitas. Banyak lokal dibagi 2 karena minimnya ruang belajar. Jarak antar dan lokasi sekolah sebagian besar dianggap jauh oleh penduduk. Bahkan menurut salah seorang kepala sekolah di Talang Gedabu, jarak itu bisa mencapai 7-12 Km yang tidak mungkin ditempuh oleh anak usia 8-10 tahun dengan berjalan kaki.
5. Untuk kasus Rupat Utara, banyak pulau-pulau kecil disekitar pulau Rupat yang tidak tersedia SD. Selain tidak ada SD di daerah Rupat Utara juga banyak kekurangan guru, sehingga banyak guru merangkap baik di SD maupun di SLTP. Konsekuensinya konsentrasi guru menjadi terbagi dan tidak concern dalam mengajar.
6. Minimnya fasilitas sosial ini; maka banyak anak – anak sekolah di kawasan Rupat Utara harus menyebrang dengan sampan ke desa Titi Akar dengan mendayung sendiri. Karena di sekitar pulau-pulau itu memang tidak tersedia SD sama sekali. Sehingga pilihan satu-satunya harus menyebrang ke Titi Akar. Hal ini telah menyulitkan bagi orang tua dan anak-anak usia di bawah 10 tahun untuk menyebrang dengan sampan sendiri.
7. Angka kemiskinan berkorelasi dengan kemampuan melanjutkan studi. Karena kemiskinannya, banyak dari mereka putus sekolah di kelas 3 dan 4 SD. Mereka hanya memiliki target bisa baca-tulis saja sudah cukup. Anak putus sekolah kelas 3-4 SD ini sekitar 9 – 11 tahun untuk usia anak desa. Dengan rentang usia ini banyak dari mereka melibatkan dan dilibatkan untuk tenaga produksi keluarga dengan bekerja sebagai peladang maupun mencari kerang di pinggir pantai.
8. Angka putus sekolah juga disebabkan fasilitas sosial untuk jenjang pendidikan setingkat SLTP dan SLTA tidak cukup tersedia di daerah penelitian. SMP dan SMA banyak tersedia di kecamatan, ini cukup menyulitkan bagi masyarakat Talang mamak, Akit dan suku Laut, karena harus menyekolahkan anak-anak mereka ke luar desa.
9. Minimnya fasilitas sosial selain sarana pendidikan, juga transportasi dan penerangan. Jalan-jalan di desa penelitian hampir seluruhnya harus ditempuh dengan jalan kaki dan dengan kondisi yang jelek. Apalagi untuk menuju Rupat Utara dan Sungai Laut harus menggunakan jasa speedboat. Untuk sarana penerangan hanya hidup waktu malam hari saja dan dilakukan secara bergilir 2 hari sekali.
10. Faktor budaya menurut tim peneliti sebenarnya tidak begitu menjadi kendala utama; sepanjang ada stimulus yang positif dalam dunia pendidikan. Memang dalam budaya mereka; anak adalah faktor produksi serta ada sinyalemen bahwa; sekolah dan tidak sekolah adalah sama saja karena mereka akan menjadi peladang/nelayan juga akhirnya. Tetapi pameo ini dapat diubah; karena sebenarnya mereka itu tidaklah bodoh dan merekapun sudah mengerti akan arti pentingnya pendidikan. Tetapi karena tidak adanya stimulus ekonomi dan fasilitas sosial yang ada ditambah minimnya reference group ( kelompok teladan) dari orang-orang yang berhasil dikalangan mereka sendiri menjadikan mereka apatis terhadap dunia pendidikan secara umum.
11. Stigmatisasi dari kalangan umum yang menyebutkan mereka adalah kalangan terbelakang; miskin; barbar dan lain sebagainya memberikan efek psikologis bagi rasa percaya diri mereka. Ini menyebabkan mereka minder untuk bergaul, bersosialisasi dengan dunia lain yang seolah-olah “ bukan “ miliknya. Maka sekat ini harus dihilangkan dengan jalan membuka akses dalam bidang pendidikan dan komunikasi (transportasi) serta kesempatan untuk mereka berkiprah pada sektor-sektor lain yang berpeluang untuk mereka masuki; yang pada gilirannya secara tidak langsung memberikan wadah untuk tampilnya reference-reference group baru dari kalangan mereka.
Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, seperti Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) yang selama ini telah dirasakan manfaatnya, terutama oleh para peserta didik. Kendatipun demikian, ternyata tidak semudah itu untuk melibatkan masyarakat untuk bersekolah. Dari fakta dan temuan memberikan beberapa informasi penting, antara lain ;

1. Untuk kasus suku Akit (Rupat Utara):
Perbandingan anak usia sekolah dengan mereka yang tidak sekolah masih tergolong tinggi dengan rasio sebesar 1: 2,19. Artinya masih ada anak yang tidak sekolah sebesar 2,19 orang diantara 1 anak yang sudah sekolah. Tetapi bila seluruh anak usia sekolah tersebut bersekolah, maka akan ada kelebihan siswa yang tidak tertampung untuk sekolah di desa Titi Akar, terutama untuk SLTP yang jumlahnya hanya 1 (di Tanjung Medang).
Rasio untuk kebutuhan dan kecukupan guru dengan anak usia sekolah cukup besar dimana diperoleh hasil 1: 31, 35 (dengan catatan seluruh anak usia sekolah tersebut bersekolah). Tetapi dari hasil yang ada perbandingan guru dengan anak sekolah hanya sebesar 1: 14,25. Ini artinya bahwa rasio guru dengan siswa cukup kecil yang menandakan anak yang bersekolah masih minim. Dengan rata-rata siswa persekolah (SD) hanya sebesar 55,25 siswa untuk seluruh kelas dari kelas 1 sampai kelas 6.
Rasio Guru dengan sekolah masih sangat minim dengan perbandingan 1: 3,87. Ini menandakan bahwa setiap sekolah hanya tersedia sebanyak 3,87 (4) orang guru saja (dalam hal ini termasuk guru honor). Bila dihitung guru PNSnya saja maka dipastikan akan jauh lebih besar lagi angka rasionya.
2. Untuk Kasus Talang Mamak (Inhu).
Kondisi di Indragiri Hulu lebih buruk daripada di Rupat Utara. Di mana rasio anak usia sekolah dengan anak yang bersekolah jumlahnya cukup besar yaitu: 1: 5,17. Ini artinya masih ada sekitar 5 orang anak yang tidak sekolah diantara 1 anak yang bersekolah.
Rasio kecukupan guru dengan anak usia sekolah sebesar 1:61, sedangkan dengan anak sekolah sebesar 1: 11,95. Ini juga menandakan bahwa banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah. Indikasi ini dilihat dari perbandingan guru - anak usia sekolah dibandingkan dengan rasio guru – anak sekolah. Karena rasio guru-siswa sebenarnya kecil, di mana guru rata-rata hanya memiliki siswa sebesar 11, 95 (12) orang saja per kelas. Sementara itu rata-rata siswa per SD hanya sebesar 10,2 siswa. Tetapi sebaliknya; bila seluruh anak usia sekolah tersebut bersekolah, maka akan terjadi kekurangan guru yang sangat besar di daerah Talang Mamak sebesar 1: 61 siswa.
Rasio kecukupan guru per sekolah sebesar 1:4,2. Jumlah ini mengindikasikan bahwa setiap sekolah masih terjadi kekurangan guru, di mana setiap sekolah hanya tersedia guru sebanyak 4 orang (termasuk guru honor).
Untuk SLTP di daerah Rakit Kulim belum tersedia, karena kecamatan ini merupakan pengembangan dari Kecamatan Kelayang. Maka bila anak-anak Talang Mamak akan melanjutkan ke SLTP harus keluar desa/kecamatan.
3. Kasus Suku Laut (Inhil).
Perbandingan anak usia sekolah dengan mereka yang tidak sekolah masih di daerah suku Laut juga masih tergolong tinggi dengan rasio sebesar 1: 3,31 lebih tinggi dibandingkan dengan di suku Akit (Rupat Utara) tetapi lebih rendah dibandingkan dengan suku Talang Mamak di Indragiri Hulu. Ini juga artinya masih ada anak yang tidak sekolah sebesar 3,31 orang diantara 1 anak yang sudah sekolah di kalangan mereka. Untuk kasus sekolah SLTP di desa kajian tidak tersedia.
Kemudian untuk rasio kebutuhan dan kecukupan guru dengan anak usia sekolah di desa Sungai L:aut cukup besar dimana diperoleh hasil 1: 34 (inipun tetap dengan catatan bila seluruh anak usia sekolah tersebut bersekolah). Tetapi dari hasil yang ada perbandingan guru dengan anak sekolah di desa Sungai Laut hanya sebesar 1: 10,28. Inipun artinya bahwa rasio guru dengan siswa cukup kecil yang menandakan bahwa anak yang bersekolah masih minim, di mana rata-rata guru hanya mengajar 10 orang saja. Dengan rata-rata siswa persekolah (SD) hanya sebesar 36 siswa untuk seluruh kelas dari kelas 1 sampai kelas 6.
Untuk rasio Guru dengan sekolah masih sangat minim dengan perbandingan 1: 3,5 hampir mirip dengan kasus di Titi Akar. Inipun menandakan bahwa setiap sekolah hanya tersedia sebanyak 3,4 (4) orang guru saja (dalam hal ini termasuk guru honor). Bila dihitung guru PNSnya saja maka dipastikan akan jauh lebih besar lagi angka rasionya.
Dari temuan itu menjelaskan bahwa kondisi belajar- mengajar di desa-desa kajian masih sangat minim sekali. Pada hal menurut idealnya rasio guru : siswa di Indonesia minimal 1: 25 atau 1 : 30 orang, dan setiap guru harus memiliki keahlian menurut bidang studinya masing-masing, sehingga tidak ada lagi guru merangkap berbagai bidang studi (Sudirman, 2001).
Dari informasi di atas, guru masih merupakan barang langka untuk beberapa daerah di Riau. Pada hal seharusnya guru benar-benar menjadi "agen perubahan" dan menjadi sosok profesional yang senantiasa bersikap responsif dan kritis terhadap berbagai perkembangan dan dinamika peradaban yang terus berlangsung di sekitarnya. Tetapi di sisi lain; guru di daerah tersebut masih langka, kalaupun ada masih sebatas guru honor.
Kehidupan guru memang masih serba minim, menurut mereka (para guru) mengatakan; guru di daerah berbeda dengan guru diperkotaan; mereka hanya berbekalkan pengabdian semata dan senantiasa dihadapkan pada situasi pilihan yang serba sulit. Mereka bekerja dengan fasilitas seadanya sehingga mereka menjadi skeptis terhadap dunia profesi yang ditekuninya. Bukti ini dapat dilihat dari:
1. Guru honor di Rupat Utara menerima gaji 3 bulan sekali dengan honor yang minimal dan itu harus diambil di Tanjung Medang.
2. Honor seringkali mengalami keterlambatan, akibatnya mereka mengajar malas-malasan yang pada gilirannya mereka banyak putar haluan dan menyebrang menjadi TKI ke Malaysia.
3. Minimnya tenaga guru, telah menyebabkan terjadinya pengalih fungsian siswa. Di mana siswa yang dianggap pandai sering disuruh membantu guru untuk memberikan bekal pengajaran di kelas.
Dari fenomena ini tampak begitu buramnya pendidikan di Indonesia. Pada hal seharusnya dunia pendidikan harus berfungsi bagaikan "magnet" yang mampu mengundang daya pikat anak-anak bangsa untuk berinteraksi, berdialog, dan bercurah pikir dalam suasana lingkungan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dengan cara demikian, tidak akan terjadi proses deschooling society di mana sekolah mulai dijauhi oleh masyarakat akibat ketidakberdayaan pengelola sekolah dalam menciptakan institusi pembelajaran yang "murah-meriah" di tengah merebaknya gaya hidup hedonistik, konsumtif, materialistik, dan kapitalistik.
Tetapi nyatanya tidaklah demikian, masyarakat yang rata-rata berpendidikan rendah tidak perduli dengan dunia pendidikan, animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka rendah. Daya beli dan rasa ingin merubah nasib di kalangan masyarakat juga cenderung rendah. Daya tarik sekolah sebagai magnet perubahan tidak ada di mata masyarakat. Guru dengan profesinya tidak menjadi daya tarik bagi mereka. Guru juga tidak lebih dengan mereka yang sama-sama bergelut dengan kemiskinan.
6. Rekomendasi dan Model Alternatif Pendidikan Dasar.
Minimnya infrastruktur pendidikan di daerah Riau (baik di Indragiri Hulu, Bengkalis dan Indragiri Hili) telah menyebabkan munculnya beberapa masalah. Namun masalah-masalah dimaksud sebaiknya dipecahkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada pada setiap daerah. Karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda.
Tetapi secara umum; adanya pola permukiman yang memencar dan berkelompok-kelompok yang dilakukan oleh suku-suku komunitas adat terpencil telah menyebabkan kebutuhan akan sekolah menyebar berdasarkan kelompok-kelompok kecil yang ada, baik di Talang Mamak, Akit maupun suku Laut.
Tetapi berdasarkan temuan dan kajian lapangan, sebenarnya bentuk-bentuk sekolah dan model pendidikan konvensional masih mungkin untuk dilakukan pada mereka. Karena sebetulnya mereka kini adalah sama dengan masyarakat lain. Tetapi karena faktor ekonomi, suriteladan, dan fasilitas sosial pendidikan yang minim menyebabkan mereka seolah-olah “kurang perduli “ terhadap pendidikan. Selain itu pola nomaden yang disinyalir sebagian pihak masih terjadi terhadap mereka, ternyata kini tidaklah pula seluruhnya benar. Kaum Talang Mamak, Akit dan Suku Laut lambat laun kini mulai menetap. Dengan model permukiman menetap ini, maka untuk penuntasan program wajib belajar, sebenarnya lebih mudah untuk dilakukan.
Alternatif yang dapat dilakukan untuk penuntasan program wajar dikdas 9 tahun, antara lain:
1. Di daerah Talang Mamak (Indragiri Hulu) dapat dilakukan dan dikembangkan model sekolah lokal jauh (SLJ). Penekanan sekolah lokal jauh berbeda dengan sistem pendidikan jarak jauh. Sistem pendidikan jarak jauh adalah peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya; menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Sedangkan sekolah lokal jauh adalah tetap menggunakan sistem pendidikan konvensional tetapi penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan lokasi daerah yang bersangkutan.
2. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan lokal jauh adalah:
Sarana dan Prasarana pendidikan harus cukup tersedia dan dapat menampung seluruh anak usia sekolah.
Rasio kecukupan guru dan siswa harus seimbang.
Pendirian SLJ harus benar-benar representatif dengan kondisi lapangan dan aksesibilitas penduduk.
Adanya komitmen pemerintah dan stakeholder pendidikan untuk turut mensukseskan kegiatan di maksud.

Untuk terlaksananya model ini harus ada Sekolah Induk sebagai payung dan pembina sekolah lokal jauh. Kenyataan beberapa SD yang sudah ada kini sudah dijadikan sebagai SD induk yang berfungsi membina SLJ-SLJ yang ada. Skema dan sistematika model sekolah lokal jauh yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

Model ini dirasakan cocok untuk menjangkau anak usia sekolah yang jauh jaraknya dengan tempat sekolah induk. Pemilihan sekolah lokal jauh merupakan bentuk dari SD filial yang merupakan kelompok belajar (POKJAR), pada lokasi (sentra-sentra permukiman penduduk yang representatif) terjangkau dan layak yang dapat menampung siswa usia sekolah.
Pola ini sebenarnya sudah dilaksanakan di Indragiri Hulu dengan bantuan tenaga pengajar ( Guru Huni ), pada beberapa bangunan darurat yang dibangun secara swadaya. Maka ini kiranya perlu dikembangkan lebih lanjut pada daerah-daerah lain yang serupa.
Pelaksanaan Sekolah lokal jauh ini koordinasi Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Diperoleh data bahwa gaji guru huni sebesar Rp. 750,000,- dipotong PPh 15 % serta diberi kelengkapan pakaian ( pakaian sekolah dan sepatu olahraga serta buku dan alat tulis). Kendatipun demikian, di daerah Indragiri Hulu lembaga pendidikan yang ada seperti SD induk dan SLJ belum dapat menjangkau dan memberikan pendidikan dasar kepada anak usia sekolah seluruhnya. Jarak yang jauh dan sulit ditempuh mengakibatkan pendidikan jadi tidak efektif, juga masih banyak jalan yang belum disirtu sesuai dengan rencana Pemda. Maka ke depan perlu dipikirkan untuk kelengkapan sarana dimaksud dengan membangun lebih banyak kelas-kelas jauh. Beberapa bentuk keunggulan sekolah lokal jauh antara lain adalah:
1. Dapat menampung siswa yang tidak terjangkau akses pendidikan
2. Program tatap muka yang diadakan di beberapa tempat oleh guru (baik guru kunjung maupun guru huni) tidak kalah efektif dengan bentuk sekolah biasa, asal dilakukan secara benar dan tepat.
3. Waktu belajar bisa fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan guru pengajar; tetapi tetap dengan pedoman waktu yang jelas dan terukur.

Selain itu pendidikan ini juga harus diarahkan pada upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan model pembelajaran "joyful learning" atau yang lebih dikenal dengan model pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Efektif dan Menyenangkan). Sehingga akan menimbulkan motivasi siswa untuk terus bersekolah dan akan terjadinya estafet sesama mereka dari anak sekolah ke anak usia sekolah lain yang belum sekolah.
1. Di daerah suku Akit (Rupat Utara-Bengkalis) dan suku Laut (Tanah Merah- Indragiri Hilir). Pola permukiman mereka cenderung mengelompok pada sentra-sentra permukiman tertentu. Pada daerah ini jumlah SD dan SLTP memang sangat kurang sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab terdahulu.
2. Tetapi karena jumlah siswa yang sedikit, pembangunan unit sekolah baru (baik untuk SD maupun SMP) terkadang tidak efisien. Sementara dilain pihak daerah-daerah ini merupakan daerah Angka Partisipasi Kasar (APK) nya rendah dalam bidang pendidikan. Maka cara yang paling mudah untuk dilakukan adalah sama dengan membentuk SLJ (seperti di daerah Indragiri Hulu untuk kasus sekolah dasarnya).
3. Tetapi untuk kasus SLTP (baik di Inhu, Inhil dan Bengkalis), cara yang dapat digunakan untuk mendekatkan SMP dengan tempat konsentrasi anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan SLTP ( tanpa harus membuat unit sekolah baru). Adalah dengan mengembangkan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP satu atap. Pengembangan pendidikan dasar terpadu adalah dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada di SD yang telah ada untuk digunakan secara bersama.
4. Pendirian SD-SMP secara terpadu ini dikelola dalam satu manajemen dan kelembagaan; gunanya untuk memperluas pemerataan layanan pendidikan dasar pada daerah terpencil, terisolir, dan terpencar-pencar guna menunjang penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Karena di daerah-daerah ini banyak lulusan SD yang tidak melanjutkan SMP. Karena itu, SD-SMP Satu atap layak digunakan, konsep awal pembentukannya berangkat dari semangat untuk menunjang penuntasan program wajib belajar sembilan tahun, dengan menerapkan sistem kelas dari I hingga IX. Kelas I-VI adalah setara SD, sedangkan siswa kelas I-III SMP pada umumnya.
5. Penerapan SD-SMP terpadu, tetap harus ditunjang dengan pasokan sarana dan prasarana pendidikan, terutama guru dan fasilitas bahan ajar lainnya. Karena tidak ada gunanya bila gedung dibuat atau disatupadukan tetapi guru dan bahan ajarnya tidak ada.
Dalam menerapkan sekolah-sekolah lokal jauh dan SD-SMP terpadu ini pendekatan pendidikan yang dilakukan harus tetap memperhatikan broad based education. Terdapat 4 alasan mengapa sistem broad based education diperlukan yaitu:
1. Alasan ekonomis. Karena ketidakmampuan orang tua atau faktor kemiskinan, maka tidak semua tamatan SD dan SLTP dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (misalnya ke SMA/SMK).
2. Alasan kemampuan intelektual. Secara nasional cukup banyak (sekitar 40 persen) anak yang dengan susah payah menyelesaikan SD dan tidak mempunyai kemampuan intelektual untuk mengikuti pelajaran di SLTP/SLTA;
3. Alasan tidak berminat; Untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi lulusan SD dan SLTP yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sistem broad based education dalam bentuk pendidikan keterampilan sudah merupakan suatu kebutuhan, agar mereka memiliki life skill yang relevan dengan peluang kesempatan kerja yang tersedia di daerah mereka.
4. Pendidikan harus tetap mengedepankan pendidikan kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan budaya mereka.
Hal ini didasari karena adanya beberapa permasalahan pokok sebagai berikut: (1) pada usia muda mereka sudah menjadi tenaga kerja keluarga atau bekerja pada orang lain; (2) waktu musim tanam atau panen, mereka bekerja melebihi jam kerja normal dan sekolah mereka tinggalkan; (3) untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka wajib kerja mencari upah; (5) mereka tidak ingin berbaur dengan teman sebaya yang melek huruf, meskipun usia mereka sama; (7) merasa takut terhadap situasi belajar mengajar yang sifatnya formal.
Pendidikan berdasarkan sistem broad based education ialah konsep pendidikan yang mengacu pada life skill. Tujuan utamanya adalah untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa alasan mendasar yang perlu mendapat perhatian antara lain: a) tidak semua lulusan SD dan SLTP memiliki potensi intelektual untuk belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi; terutama bagi mereka suku terpencil; b) SLTP yang ada masih bersifat umum, dan lulusannya dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akibatnya lulusan SD yang tidak memiliki potensi intelektual untuk belajar di SLTP umum menjadi putus sekolah karena tidak tersedia SLTP keterampilan; c) ketidak-mampuan orang tua karena masalah kemiskinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi lulusan SD dan SLTP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Untuk memecahkan masalah ini, perlu pendidikan keterampilan yang sesuai dengan peluang kesempatan kerja yang dibutuhkan masyarakat dengan mempertimbangkan bakat dan minat , serta kemungkinan mereka dapat bekerja mandiri atau bekerja pada orang lain. Pendekatan ini sifatnya manusiawi, artinya bahwa terdapat pengakuan bahwa mereka memiliki potensi untuk dapat berkembang. Karena itu, gagasan untuk mendirikan SLTP yang menekankan pada keterampilan sudah merupakan kebutuhan yang dirasakan bagi anak-anak SD yang tidak mampu melanjutkan pendidikan di SLTP umum.
Selain itu untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan, pendidikan di kalangan komunitas adat terpencil ini; strategi pembangunan yang harus ditempuh adalah dengan melaksanakan:
1. Pemberian subsidi bagi sekolah lokal jauh untuk lebih berdaya
2. Melakukan penggabungan (regrouping) sekolah SD dan SLTP terutama di daerah-daerah perdesaan yang sulit dengan azas representatif berdasarkan sentra-sentra permukiman masyarakat.
7. Rekomendasi.
Dari beberapa temuan itu, maka langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah dimaksud antara lain dengan:
1. Untuk menata manajemen pendidikan, utamanya perbaikan kualitas dan gaji guru di era otonomi daerah terutama untuk kasus-kasus di pedesaan Komunitas Adat Terpencil, adalah sebagai berikut:
Perlu dilakukan need assessment terhadap kebutuhan guru dan operasional sekolah yang terkait. Disarankan kepada Pemda dan Diknas setempat untuk lebih fokus meningkatkan anggaran bagi perbaikan kualitas guru, terutama untuk gaji/pendapatan guru, studi lanjut, dan kegiatan pelatihan, dan yang paling penting adalah penambahan jumlah guru.
Perlunya penerapan SBB (school based budgeting) yang didasarkan pada kebutuhan ril sekolah, sehingga tidak terjadi kekurangan dan kelangkaan bahan ajar dan bahan pendukung lainnya. Dinas Diknas kabupaten/kota perlu memberikan wewenang dan pembinaan kepada sekolah dan Komite sekolah untuk bersama mengatur rumah tangga sekolah secara transparan dan akuntabiltas.
Penerapan five C’S (Commitment, Collaboration, Concern, Consideration, and Change) yang realistis, sinergis dan berkesinambungan pada Pemda, Dinas Diknas, sekolah, dan LPTK yang ada untuk bersama maju membangun daerahnya masing-masing.
2. Untuk memberdayakan pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa perlu dialokasikan anggaran secara memadai baik oleh pemerintah pusat (APBN) maupun daerah (APBD), Berdasarkan SPN 2003, pasal 49 (1) sektor pendidikan mendapatkan anggaran minimal 20% dari APBD. Agar masyarakat bersedia berpartisipasi dengan sukarela, program itu dapat didukung dengan melakukan pengurangan dan penghapusan pajak untuk pendidikan bagi pihak-pihak yang menyumbang program pendidikan secara finansial. Di samping itu, pemerintah dapat memungut pajak kekayaan yang dikhususkan untuk pendidikan.
3. Pendekatan model pendidikan konvensional dirasakan masih cocok untuk dikembangkan disetiap lokasi kajian. Karena sebenarnya keinginan dan kemauan belajar dan merubah hidup pada generasi-generasi penerus di kalangan mereka sudah tumbuh dan sadar akan pentingnya arti pendidikan. Tetapi karena minimnya fasilitas sosial yang tersedia, serta sebarannya tidak merata dan adanya belenggu kemiskinan di kalangan mereka sendiri, maka akses mereka untuk bersekolah jadi tersumbat. Maka ke depan perlu perbaikan, penambahan dan pemerataan sarana-prasarana pendidikan yang ada dengan mempertimbangkan aksesibiltas sosial, ekonomi dan budaya pada mereka.
4. Untuk itu di setiap lokasi kajian (Bengkalis, Inhu dan Inhil) perlu memperbaiki dan meningkatkan kualifikasi, kamampuan dan kesejahteraan guru, serta kepala sekolah sebagai faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap mutu pendidikan; melengkapi sarana dan prasarana pendidikan; mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya pendidikan agar lebih efisien.
5. Untuk efektifnya proses wajib belajar usia 9 tahun pada; sekolah Induk, harus memperhatikan;
Untuk di daerah Talang Mamak, perlu memprioritaskan pengangkatan PNS, bagi Guru honor yang telah mengabdi pada lokasi (pada sekolah-sekolah marjinal) tersebut yang memenuhi persyaratan sedangkan guru honor yang latar belakang non pendidikan di beri kesempatan untuk mengikuti pendidikan Akta IV.
Penambahan sarana Gedung, mebeler, dan mengingat kondisi alam yang sulit, para Guru dilengkapi dengan sepeda motor. Memberikan insentif bagi guru melalui dana APBD Kabupaten, serta menambah Sekolah Lokal Jauh. Memprioritas pengangkatan PNS/Guru bagi tanaga honorer yang memenuhi persyaratan. Membangun bangunan / lokal Pokjar minimal di masing-masing desa pada lokasi mayoritas penduduknya.
Perlu difasilitasi berdirinya Sekolah Lanjutan Pertama yang komperhensif pada posisi yang strategis;
6. Untuk di Rupat Utara (desa Titi Akar) perlu dibangun sarana pendidikan prasekolah dan Taman Kanak-Kanak untuk menstimulus masyarakat memasuki sekolah dasar serta diiringi dengan pembentukan SLJ pada pulau-pulau kecil sekitarnya. Sementara untuk jenjang pendidikan lanjutan, perlu dibangun SD-SMP terpadu yang dapat menampung anak usia sekolah. Dan dalam jangka panjang kebutuhan SMK (bisnis dan manajemen) perlu dikembangkan di daerah ini, karena potensi masyarakatnya yang menginginkan SMK.
7. Untuk menstimulus pembangunan ekonomi di daerah Rupat Utara (Titi Akar) pembangunan pola kemitraan melalui PIR (dan sejenisnya) sangat berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Dan untuk masyarakat suku Laut perlu penekanan pada program K2I pada sektor kelautan/perikanan.
8. Selain masalah diungkapkan di atas, juga di Titi Akar perlu juga penambahan sarana dan prasarana gedung yang representatif di setiap sentra lokasi permukiman penduduk, karena selama ini lokasi sekolah hanya tersedia di desa-desa utama yang menyulitkan para anak didik untuk bersekolah, karena mereka sulit untuk menyebrang laut/selat antar pulau apalagi untuk ukuran seorang anak kecil yang masih terbatas kemampuan fisiknya.
9. Untuk kasus suku Laut, mereka sebenarnya sudah berkeinginan untuk sekolah, tetapi sarana dan prasarana pendukung kurang memadai, baik dari sisi internal (individu) mereka sendiri yaitu karena faktor budaya dan kemiskinannya juga karena fasilitas sosial yang tersedia memang kurang. Maka hal ini perlu pembenahan lebih lanjut untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pembelajaran pada mereka.
10. Secara umum stigma sebagai suku terbelakang dan miskin pada mereka, perlu diubah karena sebenarnya mereka adalah orang-orang yang memiliki budaya dan juga berkeinginan maju. Seperti misalnya ; untuk suku Laut guna memicu prestasi di kalangan mereka maka perlu adanya tokoh-tokoh kunci yang benar-benar representatif dan layak dari kalangan mereka sendiri untuk dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembangunan sebagai stimulus dan reference (contoh teladan) bagi mereka; bahwa dari kalangan merekapun ternyata mampu dan dihargai. Karena selama ini menurut mereka keterlibatan dari tokoh-tokoh mereka sangat kurang.

2010-06-15T22:12:00.000-07:00

BUNUH DIRI DALAM MASYARAKAT INDONESIA

1. Latar Belakang
Menurut laporan harian Kompas 18 November 2002 untuk tahun 2000 telah terjadi 520.000 kasus pembunuhan. Dari jumlah itu laki-laki yang terbunuh jumlahnya mencapai 70 %, dan yang tertinggi berada dalam kategori usia 15-29 tahun. Sedangkan angka bunuh diri dalam tahun yang sama berjumlah 815.000 kasus dari jumlah inipun diketahui 60 % adalah berkelamin laki-laki dalam rentangan usia 15- 44 tahun. Sedang untuk kasus bunuh diri kaum perempuan juga mengalami peningkatan, namun kaum laki-laki lebih dominan. (Kompas 18 November 2002).
Dari data itu tampak bahwa angka bunuh diri lebih tinggi daripada angka kasus pembunuhan. Dan harus diakui bahwa fenomena bunuh itu ibarat bola salju dan gunung es. Artinya, semakin lama semakin banyak dan besar sementara jumlah yang berhasil dilaporkan jauh lebih kecil daripada jumlah kasus yang terjadi. Asumsi ini dapat kita cermati dari amatan akhir-akhir ini di mana hampir setiap media massa dalam rubrik kriminalitasnya selalu muncul berita tentang kasus-kasus bunuh diri. Di Surabaya seorang pembantu terjun bebas dari lantai 3 Pasar Turi, di Jakarta, Medan dan kota-kota besar lainnya juga muncul laporan dari berbagai media massa.
Tampaknya fenomena bunuh diri dalam masyarakat kita kini kian menggejala saja dengan berbagai macam modus dan bentuknya. Pola bunuh diri yang dilakukan oleh masyarakat cukup bervariasi, mulai dari yang minum racun serangga, loncat dari gedung yang tinggi hingga pola yang paling umum dilakukan seperti gantung diri.
Fenomena ini menjadi paradok di tengah maraknya kontroversi tentang penerapan perlu tidaknya hukuman mati dilakukan terhadap terpidana mati, di mana banyak kalangan yang kontra terhadap penerapan sanksi hukuman seperti ini karena dianggap sebagai pengekangan terhadap hak hidup manusia. Tetapi justru ironinya dalam masyarakat kita banyak terjadi kasus bunuh diri ?. Bahkan kasus bunuh diri dalam masyarakat kita akhir-akhir ini tampaknya sudah semakin menggejala dan menunjukkan ke arah peningkatan !.
2. Masalah.
Kajian bahasan makalah ini akan ditelaah kasus bunuh diri dalam perspektif teori-teori dalam kaitannya dengan masalah sosial.
3. Tujuan.
Makalah ini ditulis dalam kaitannya dengan beberapa tujuan antara lain:
1. Memahami fenomena bunuh diri di Indonesia yang kian marak.
2. Apakah yang menyebabkan seseorang bunuh diri dalam perspektif teori sosiologi
3. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Sosiologi.
4. Teori.
Fenomena bunuh diri sebenarnya pernah dicermati oleh seorang ahli sosiologi Perancis bernama Durkheim dalam bukunya Suicide. Durkheim menganalisa bahwa faktor solidaritas sangat terkait dengan kecendrungan seseorang melakukan bunuh diri (Johnson, 1985).
Analisa Durkheim secara implisit, menjelaskan bahwa solidaritas sosial terkait dengan faktor ekonomi dan keluarga. Sebab kekentalan nilai kohesif yang ada dalam setiap individu untuk berbagi rasa sangat mewarnai pilihan untuk melakukan bunuh diri. Durkheim membandingkan antara mereka yang kawin dengan yang tidak kawin, mereka yang memiliki anak dan yang tidak memiliki anak. Kesimpulannya bahwa keajegan hubungan sosial yang dibangun diantara mereka dapat mengurangi angka bunuh diri.
Sementara itu seorang antropolog Inggris James Frazer, (Koentjaraningrat, 1983) mencoba memecahkan teka-teki bunuh diri ini dikaitkan dengan pemahaman religi. Teori Frazer tentang batas akal mencoba menjelaskan fenomena ini. Bahwa seseorang dalam kapasitas tertentu akan mencoba memecahkan setiap persoalan hidupnya dengan akal sehat (rasionalitas) nya. Namun batas akal seseorang ini memiliki batas toleransi, di mana bila himpitan persoalan seseorang itu telah mencapai puncaknya dan akal mereka sudah tidak mampu lagi mencerna, maka seseorang cenderung akan memecahkan persoalan hidupnya secara irasional melalui perantaraan religi.
Penguasaan religi seseorang itu menurut Frazer sangat relatif, maka ini kiranya yang dianggap sebagai penguasaan eksternal oleh Ronny Nitibaskara tadi yang menjelaskan bahwa seseorang itu jadi atau tidaknya melakukan bunuh diri. Pemahaman faktor eksternal yang kuat, dalam hal ini religi dapat menekan perilaku bunuh diri. Dengan demikian religi di sini memiliki fungsi sebagai peredam kegalauan dan kegundahan hati manusia.
Maka menurut Frazer seseorang yang cukup kuat penguasaan religinya, mereka akan menyikapi segala persoalan hidupnya dengan sikap mental positif dan adanya rasa kepasrahan (tawakal). Namun mereka yang tidak mampu memecahkan masalah hidupnya dan penguasaan religinya juga rendah, cenderung untuk mengambil jalan pintas dengan jalan bunuh diri.
5. Analisis Pembahasan Masalah.
Menurut dari laporan buku “ Mayat Luar “ milik Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Cipto Mangunkusumo Jakarta hingga akhir februari 2005 lalu di mana tercatat ada 17 mayat dari luar yang dikirim ke rumah sakit untuk divisum dengan gejala kematian akibat bunuh diri. Dari laporan itu, usia mereka yang teridentifikasi sebagai pelaku bunuh diri tidak mengenal istilah tua atau muda baik berkelamin laki-laki atau perempuan. Karena dari beberapa mayat yang dikirim itu ada seorang perempuan tua berumur 62 tahun dan gadis muda berumur 16 tahun (Kompas 3 April 2005).

KASUS BUNUH DIRI DI JABOTABEK SELAMA JANUARI-MARET 2005
No Tanggal Kasus
Indikasi kematian Indikasi Penyebab
1. 12 Januari Yayan (53 thn) Tangerang Gantung diri Tekanan ekonomi
2. 21 Januari Rojana (17 thn) Cipondoh Gantung diri Malu atas ulah pamannya terhadap temannya sesama baby sitter
3. 9 Februari Johan Darmawan (35 thn) Tangerang - Bunuh diri karena burung kesayangannya mati
4. 13 Februari Slamet (65 thn) Tangerang Gantung diri Cemburu pada istrinya
5. 26 Februari Ajun Malik (50 thn) Gantung diri Tekanan ekonomi
6. 16 Maret Helen (24 thn) Tangerang Gantung diri Sering cekcok dan cemburu pada suami
7. 17 Maret Indra (32 thn) Depok Gantung diri Tekanan ekonomi karena terbelit utang
8. 29 Maret Agung Ali Bani (22 thn) Jakarta Gantung diri Tidak ada data penyebab
9. 13 April Maryam (18 thn) Jakarta Gantung diri Mendapat kabar ibunya sakit
10. 15 April Nawawi (41 thn) Jakarta Gantung diri Diduga karena ditanyai soal gaji oleh istrinya
11. 17 April Sugiharto (53 thn) Bogor Gantung diri Tekanan ekonomi dan terbelit utang
12. 19 April Edi Mustofa (18 thn) Jakarta Gantung diri Cinta ditolak
13. 28 April Botang (63 thn) Depok Gantung diri Dilarang ke empat anaknya untuk jual tanahnya untuk biaya nikah lagi
Sumber : Diolah dari Harian Kompas Januari- Mei 2005

Data di atas memang hanya melaporkan kasus yang terjadi di wilayah Jabotabek saja, tetapi sebenarnya kalau kita simak dari laporan media massa lokal ternyata kasus bunuh diri tidak hanya terjadi di Jabotabek saja. Misalnya harian Jawa Pos Surabaya dan Suara Merdeka Jawa Tengah juga melaporkan terjadinya kasus-kasus bunuh diri di daerahnya.
Dilaporkan lagi, bahwa angka bunuh diri saat ini tertinggi memang terjadi di kawasan konflik seperti di kawasan Timur Tengah (Palestina), namun bunuh diri yang mereka lakukan meminjam istilah Durkheim cenderung lebih bersifat altruisme ketimbang kasus yang terjadi di Indonesia yang lebih bersifat individual.
Bila demikian halnya, sebenarnya apa yang tengah terjadi di dalam masyakat kita ini ?. Mengapa mereka dengan mudah mengakhiri kehidupan ini ?. Pada hal hidup ini sebenarnya menurut sebagian orang adalah sesuatu kenikmatan. Buktinya banyak orang dengan rela menghamburkan banyak uang dengan tujuan mencari berbagai bentuk pengobatan sebagai alternatif untuk memperpanjang usia hidupnya. Tetapi di pihak lain justru ada sebagian lain dari mereka yang nyata-nyata sehat secara fisik tetapi justru mereka tidak mau hidup lebih lama. Mereka bunuh diri !! .
Sebenarnya untuk menganalisis gejala bunuh diri, ada banyak pendapat. Misalnya menurut seorang ahli psikologi klinis dari Universitas Indonesia Kristi Poerwandari, menjelaskan untuk menelaah kenapa seseorang melakukan bunuh diri. Menurutnya minimal harus memenuhi dua syarat, pertama adanya faktor pendahulu yang mempengaruhi seseorang melakukan percobaan bunuh diri, dan kedua adanya faktor pencetus dan situasi yang mendorong seseorang melakukan bunuh diri.
Faktor pendorong orang melakukan bunuh diri ini dianggap paling banyak mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan bunuh diri. Apalagi menurut Ronny Nitibaskara seorang kriminolog yang sama dari Universitas Indonesia mengatakan bila faktor pendorong yang dimiliki seseorang itu tidak didukung dengan penguasaan eksternal yang kuat, maka perilaku ini akan mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri.
Walaupun sejauh ini dan apapun alasannya, seseorang itu melakukan bunuh diri memang sulit dicari penyebabnya. Namun paling tidak sebagian orang yang telah melakukan bunuh diri, seringkali meninggalkan catatan kecil atau semacam surat terakhir untuk orang yang ditinggalkannya yang memberikan kesan tentang suatu masalah yang dia hadapi sebagai penyebab mereka memutuskan pergi meninggal dunia fana ini. Catatan-catatan kecil itu, hampir semuanya menjelaskan bahwa mereka memutuskan untuk bunuh diri lebih disebabkan oleh faktor ekonomi, kisah asmara dan keluarga.
Terlepas dari berbagai argumen teoretis itu, tampaknya gejala bunuh diri di Indonesia menunjukkan grafik kenaikan. Kondisi ini bila dilihat secara ekonomi sekarang ini memang tidak kondusif untuk sebagian masyarakat. Tingginya angka pengangguran, kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok, kemiskinan, bencana alam, dan konflik horizontal, telah menyebabkan sebagian dari masyarakat kita mengalami kesulitan hidup. Hal mana telah dilansir menurut Durkheim dalam Johnson (1985) dan juga Frazer dalam Koentjaraningrat (1983).
Kasus bunuh diri yang terjadi dalam masyarakat menurut Durkheim ini dikarenakan menurunnya solidaritas organic dan tingkat anomi dalam masyarakat naik (anomik). Menurunnya tingkat solidaritas menjadikan masyarakat kehilangan control social sehingga tidak ada kekuatan dalam diri setiap individu.
Menurut Durkheim orang dapat melakukan bunuh diri manakala agamanya kurang mengikatnya, masyarakat dilanda krisis politik, atau keluarganya kurang mengikatnya. Sementara masyarakat sudah tidak lagi memberikan pegangan bagi warganya. Dengan demikian seseorang melakukan bunuh diri bisa saja karena agama yang dia miliki tidak mampu membentengi dirinya. Jadi, seseorang melakukan bunuh diri bukan karena factor individu, malainkan bersumber pada masyarakat.
Buktinya angka depresi dan potensi stress bagi sebagian masyarakat ibukota justru kinipun menunjukkan ke arah peningkatan. Hal ini mungkin dianggap sebagai pendorong untuk seseorang melakukan berbagai perilaku menyimpang. Maka konsekuensinya angka kriminalitas seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan menjadi semakin tinggi. Pilihan-pilihan perilaku kriminalitas yang dilakukan sebagian orang ini bisa jadi disebabkan hanya untuk tetap survive dalam persaingan yang tidak seimbang. Karena untuk memasuki dunia formal dalam pemenuhan ekonomi keluarga bagi sebagian masyarakat krannya sudah tertutup. Tertutup oleh hambatan struktural dan kultural yang dibangun oleh masyarakat sendiri.
Di pihak lain, bagi mereka yang tidak mampu berusaha survival dan melakukan penyimpangan perilaku ditambah memiliki penguasaan eksternal yang rendah maka pilihan bunuh diri adalah yang paling mudah untuk mereka lakukan. Karena dengan bunuh diri dianggap persoalan hidup yang kurang menguntungkan bagi dirinya terselesaikan. Maka jadi wajar bila angka bunuh diri semakin meningkat di tengah alam ekonomi dan belenggu kemiskinan banyak memihak pada kaum yang mudah putus asa karena penguasaan eksternalnya lemah.
6. Penutup.
Dari pembahasan dan kasus sebagaimana diungkap di atas, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa tingginya angka bunuh diri di Indonesia disebabkan karena adanya anomie dalam masyarakat dan terjadinya kerenggangan dalam hubungan kohesi sosial antar warga sehingga menyebabkan angka bunuh diri semakin meningkat.
Selain itu tuntutan dalam berbagai kehidupan masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan batas akal manusia mengalami kebuntuan untuk mencari jalan keluar, sehingga sampai pada titik klimak mereka tidak mampu lagi mengatasinya, maka kemudian itulah yang menyebabkan mereka menjadi bunuh diri.

Kepustakaan
Anonim, Bunuh Diri Semakin Meningkat, Kompas 18 November 2002
Anonim, Mayat Luar DI RS Cipto Milik Siapa ? Kompas 3 April 2005.
Johnson, Doyle Paul, Teori Sosilogi Klasik-Modern Jilid 1, terjemahan Robert MZ Lawang, PT. Gramedia Jakarta, 1985
Koentjaraningrat, Teori Antropologi, jilid 1 UI Press Jakarta, 1983

2010-06-15T20:48:00.000-07:00

KEBIJAKAN PASAR KEUANGAN MIKRO
Peranan Kebijakan Pemerintah; Masalah Dan Potensinya

A. Latar Belakang

Sejak dahulu sampai sekarang, praktek politik tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan ekonomi. Kehidupan politik dan kehidupan ekonomi selalu saling bertemu, saling mempengaruhi dan jalin menjalin. Aktivitas-aktivitas politik karena itu amat sulit dipisahkan dari aktivitas-aktivitas ekonomi.
Dalam setiap tindakan politik ada aspek ekonominya, demikian pula struktur perekonomian suatu masyarakat dapat mempengaruhi lembaga-lembaga politik, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Orang-orang Yunani menciptakan istilah “oikonomos” yang berarti urusan rumah tangga, sejak itu pula kehidupan politik tidak terlepas darinya. Namun istilah tersebut tidak hanya dipergunakan dalam arti yang sempit—mengenai pengelolaan rumah tangga saja—tetapi juga dipergunakan dalam arti luas, menyangkut pengelolaan negara kota. Karena negara kota itu disebut dengan negara polis, maka istilah political economy sudah digunakan. Istilah tersebut mengandung pengertian bahwa dalam sebuah masyarakat ekonomi, keterlibatan pemerintah di dalamnya memang tidak dapat dinafikan.
Dalam suatu negara kesejahteraan, negara mempunyai tugas politik dalam semua sektor kehidupan, terutama dalam sektor perekonomian. Tugas negara dalam menciptakan kesejahteraan tidak terbatas pada suatu golongan tertentu dalam masyarakat, tetapi adalah untuk semua warganegara dan tidak pula untuk suatu waktu dalam kehidupan individu, dimulai dari dilahirkan sampai meninggal. Negara harus memperhatikan kesejahteraan individu dan masyarakat tersebut dan inilah yang dinamakan universalisme negara kesejahteraan. Seiring dengan lahirnya konsepsi negara kesejahteraan ini, timbul pula apa yang dinamakan “konsepsi ekonomi kesejahteraan” yang memberikan dasar-dasar teoritis ekonomis kepada konsepsi negara kesejahteraan itu.
B. Masalah
Masalah bahasan dari makalah ini adalah membahas kebijakan sosial negara dalam bidang ekonomi, terutama kebijakannya dalam kontek kebijakan pasar keuangan mikro.
C. Tujuan.
Pembahasan makalah ini lebih ditujukan untuk memahami masalah kebijakan sosial yang dilakukan negara/pemerintah dalam menangangi pasar keuangan mikro di Indonesia. Terutama berkaitan dengan masalah dan potensinya.
D. Telaah Pustaka.
Konsep pasar keuangan mikro adalah : aspek keuangan dari semua proses ekonomi di segmen usaha mikro dan pedesaan yang meliputi segala sesuatu yang menyangkut tabungan dan pembiayaan usaha/ perkreditan (. Pengertian ini memang terlalu luas, dibanding pengertian sempit segmen usaha mikro selama ini yang hanya mencakup kredit sektor pertanian di pedesaan.
Batasan yang luas itu pertama-tama disebabkan oleh kenyataan bahwa sumber mata pencaharian masyarakat pedesaan tidak lagi hanya sektor pertanian tetapi juga aneka ragam kegiatan usaha ekonomi seperti; perdagangan, industri kecil, kerajinan dan jasa. Hal ini makin nampak jelas pada desa-desa yang padat penduduk, dan lahan pertanian menjadi semakin terbatas. Yang kedua, karena aspek tabungan memperoleh sorotan khusus -- disamping aspek kredit --, yang selama ini merupakan faktor penting yang dilupakan dalam membahas keuangan mikro (Anonim, 2004).
Sementara itu konsep kebijakan adalah; menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu) (Suharto, 2008). Dari dua batasan tersebut (yaitu kebijakan sosial dan pasar ekonomi mikro), maka dapat dipahami bahwa kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam upayanya melakukan perbaikan pasar keuangan (ekonomi) mikro adalah suatu ketetapan yang berlaku umum dan harus terlaksana di berbagai daerah di Indonesia.
Tetapi kenyataannya, pasang-surut pasar keuangan mikro sangat tergantung kepada pelaku/Aktor, perilaku dan kinerjanya. Transaksi-transaksi dalam pasar uang berakar pada keputusan-keputusan ekonomi yang rasional dari para pelaku seperti; rumah tangga dalam perannya sebagai penabung dan peminjam, lembaga-lembaga keuangan sebagai fihak yang memberikan pinjaman atau yang menerima tabungan.
Menurut (Deliarnov, 2000) untuk memahami dengan jernih, pasar keuangan mikro dapat dirinci menjadi dua golongan sub-sistim; yaitu pasar tabungan dan pasar kredit. Pemahaman terhadap pasar tabungan dititik beratkan pada hambatan-hambatan dalam masalah mobilisasi tabungan. Kemudian pemahaman terhadap pasar kredit akan menyoroti masalah-masalah dalam mekanisme pasar perkreditan. Lembaga-lembaga keuangan mikro dan kelayakannya akan memperoleh perhatian secara khusus.
Bilamana tidak ada campur tangan kebijakan Pemerintah yang terlelu besar, maka uang akan mengalir sesuai hukum pasar, mengikuti saling pengaruh antara posisi penawaran dan permintaan yang akan menentukan harga uang.
E. Analisis
Selama ini kebijakan pemerintah (negara) dalam pengembangan pasar keuangan mikro lebih nampak sebagai “program pemberian kredit bersubsidi kepada petani dan pengusaha mikro”. Disamping itu ada anggapan yang keliru bahwa rumah tangga di desa pada umumnya miskin dan tidak dapat menabung. Sebagai akibatnya, tingkat bunga kredit ditetapkan sangat rendah dan disubsidi dengan harapan agar para petani yang miskin itu mau menerima teknologi dan sarana produksi pertanian modern guna meningkatkan hasil panen, pendapatan keluarga dan standard hidup mereka.
Akibat yang paling parah dari kebijakan ini adalah bank menjadi tergantung kepada sumber dana murah yang disediakan oleh Pemerintah dan mengabaikan sumber dana dari mobilisasi tabungan masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan kredit yang bersumber dari dana murah Pemerintah; kelihatannya dapat mengatasi kemiskinan; namun daya gunanya sebagai instrumen pengembangan ekonomi amat sangat diragukan, terutama dalam jangka panjang. Bahkan kemudian, kesulitan untuk menyediakan sumber dana murah dan tunggakan kredit yang makin membengkak menjadi masalah yang serius.
Kini para penentu kebijakan pembangunan, bahkan juga para bankir swasta harus menghadapi krisis karena masalah tersebut diatas dalam upaya untuk merobah dan membangun kembali prasarana pasar uang mikro dan pedesaan. Upaya itu antara lain pembatasan peranan Instansi Sektoral Pemerintah dalam pemberian rekomendasi untuk memperoleh kredit , dan menyerahkan sepenuhnya tugas tersebut kepada bank dengan dana yang harus dihimpun dari tabungan masyarakat lewat mekanisme pasar.
Walaupun ada upaya besar-besaran dalam program kredit bagi petani kecil diwaktu yang lalu, namun sebenarnya hanya sebagian kecil dari mereka dapat memelihara aksesnya dengan bank untuk memperoleh kredit dalam mekanisme pasar yang normal. Walaupun telah dikembangkan bank ataupun lembaga perkreditan khusus untuk mengelola program kredit bersubsidi bagi kelompok sasaran tertentu. Sebagian besar program itu kurang berhasil. Akibatnya bank pelaksana program harus menanggung tunggakan kredit yang besar, yang mengancam kelayakan dan kesehatan operasinya.
Apalagi program-program semacam itu juga kurang berhasil mencapai kelompok sasarannya, sebab segmen pasar semacam itu dianggap oleh bank beresiko tinggi dan tidak menguntungkan. Bank cenderung untuk memilih nasabah yang lebih aman dan menguntungkan yang lazimnya disyaratkan untuk menyerahkan agunan . Hal ini menyebabkan para petani, pengusaha mikro, kecil dan sektor informal semakin mustahil untuk memperoleh layanan kredit dari bank.
Kredit bersubsidi memang nampak sebagai kredit dengan harga murah . Hal itu dapat terjadi karena mengabaikan adanya biaya transaksi. Pada sisi peminjam, biaya transaksi dapat berupa ; biaya transport dan makan pada saat pengurusan kredit, pencairan, pembayaran angsuran; biaya mengurus dokumen legal dan syarat-syarat kredit; biaya konsultan atau perantara; sogokan / suap atau uang pelicin bagi pejabat bank, dan biaya karena mengorbankan waktu, tenaga. Untuk pasar mikro, semua biaya transaksi itu dapat lebih besar dibanding biaya dana. Akibatnya kredit yang murah sampai ke peminjam menjadi mahal. Oleh karena biaya transaksi adalah biaya tetap, maka semakin kecil jumlah kredit semakin besar proporsi biaya transaksinya. Ini menyebabkan kredit skala mikro untuk masabah perorangan menjadi semakin mustahil saja.
Pada sisi bank, biaya transaksi akan menyebabkan biaya operasi semakin tinggi. Sementara harga kredit untuk nasabah mikro dan kecil acapkali ditetapkan oleh Pemerintah, yang membuat bank semakin berusaha menghindari nasabah mikro dan mencari nasabah besar yang lebih aman dan menguntungkan.
Akibatnya, bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya telah menciptakan sendiri hambatan-hambatan psikologis untuk melayani pasar usaha mikro dan menanamkan sikap tersebut kepada para pegawainya. Bank juga mematok ukuran minimum kredit per-nasabah/rekening yang besarnya berada diluar jangkauan nasabah mikro. Masalah ini juga berdampak pada distribusi penyebaran lokasi kantor bank. Di tempat tertentu menumpuk, ditempat yang lain; tak ada satu bank pun beroperasi disitu.
Prosedur pelayanan Bank menjadi kaku, proses layanan kredit menjadi rumit, bertele-tele, membutuhkan sejumlah syarat formal yang tidak mungkin dipenuhi oleh pengusaha mikro dan kecil yang membutuhkan kredit. Akses pengusaha mikro dan kecil ke bank dipersempit oleh kenyataan bahwa mereka ini tidak memiliki kekayaan yang dapat dijaminkan (agunan) yang disyaratkan oleh bank guna mengamankan setiap skim kredit yang diberikan.
Kenyataan itu semua memaksa para pengusaha mikro, kecil dan sektor informal berpaling dan mendekati rentenir; yang lambat laun semakin diakui sebagai pelaku penting dan berhasil dalam pasar keuangan mikro. Kepada peminjam skala mikro dan kecil, rentenir menjadi semakin populer dan berpengaruh karena caranya yang luwes, kredit dapat diperoleh kapan saja, tujuan penggunaan kredit tidak dipersoalkan, tidak berorientasi pada agunan yang formal, dan tak ada biaya transaksi. Hanya tentu saja, bunganya relatif tinggi.

F. Kesimpulan
Oleh karena pedesaan dan segmen usaha mikro masih merupakan sektor yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi, maka sistim keuangan mikro acapkali menjadi instrumen bagi Pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan tertentu yang stretegis. Kebijakan ini umumnya dalam bentuk pengaturan-pengaturan tertentu yang mempengaruhi sikap dan perilaku penabung, peminjam dan lembaga-lembaga perantara keuangan. Tidak perlu diragukan lagi bahwa secara ekonomis kucuran dana kredit kepada sektor ekonomi tertentu akan mempercepat pertumbuhan melebihi sektor yang lain. Tetapi dalam kenyataannya dalam pembangunan pasar keuangan ekonomi mikro di pedesaan tidak seperti yang dibayangkan, karena masih banyaknya kendala yang dihadapi dari sisi masyarakat, perbankan dan faktor pendukung lainnya. Itulah sebabnya kebijakan ini belum sepenuhnya mampu memberikan jalan keluar yang terbaik.

KEPUSTAKAAN

Anonim, Modul Pemberdayaan LSPBM, Proyek CERD Ditjen PMPD Departemen Dalam Negeri, Jakarta 2004
Suharto, Edi, Materi Latihan : Analisis Kebijakan Sosial. http://www.policy.hu/suharto/makIndo21.html, updated, 5 Januari 2009.
Deliarnov, Ekonomi Politik: Sebuah Perbandingan, Unri Press, Pekanbaru 2000

Ayo Belajar: DRAMATURGI (Erving Goffman)

2010-05-31T20:48:00.000-07:00

Ayo Belajar: DRAMATURGI (Erving Goffman)

MID TEST TAKE HOME EXAM FOR SSBI

2010-04-08T20:16:00.000-07:00

1. AMBIL SALAH SATU KASUS DI KORAN/INTERNET TENTANG KONFLIK DALAM MASYARAKAT
PLURALISME DI INDONESIA.
KEMUDIAN BUATLAH :
1. ANALISIS KASUS PENYEBABNYA
2. KAITKAN DENGAN KONSEP WAWASAN NUSANTARA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA
3. BUAT SOLUSI PEMECAHAN MASALAHNYA....DENGAN TEORI SOSIOLOGI YANG SDR KETAHUI
DIUTAMAKAN DENGAN TEORI KONFLIK DAN FUNGSIONAL
4. KASUS HARUS LAMPIRKAN DALAM LAPORAN/TULISAN DAN BOLEH DIFOTOKOPI

2. APA PENYEBAB PLURALISME DI INDONESIA JELASKAN !
APA KEUNTUNGAN DAN KELEMAHAN DARI PLURALISME DAN PRIMORDIALISME...BUAT CONTOHNYA
DENGAN MELAMPIRKAN ARTIKEL DARI INTERNET ATAU KORAN.

JAWABAN DITULIS TANGAN MENGGUNAKAN KERTAS POLIO DAN TIDAK BOLEH DITIK PAKAI KOMPUTER.
KECUALI CONTOH KASUS DAN LAMPIRAN BOLEH DIPRINT ATAU DIKOPI.
JAWABAN DIHEKTER DAN DIKUMPULKAN PADA JAM KULIAH YANG DISEPAKATI DAN TIDAK ADA KETERLAMBATAN

KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA

2009-12-14T21:02:00.000-08:00

A. LATAR BELAKANG.
Pemerintah (baca = negara) sejak April tahun 2001 membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Pembentukan lembaga ini juga sekaligus menunjukan bahwa semakin parahnya kondisi kemiskinan yang ada saat ini pasca krisis moneter (1997/1998) ditambah adanya krisis resesi dunia. Dibentuknya Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan oleh Negara itu (tahun 2001) paling tidak ada empat peranan yang harus dimainkan dari lembaga tersebut, yaitu sebagai koordinator, katalisator, mediator, dan fasilitator.
Sebagai koordinator, badan ini bertugas mengkoordinasi perumusan standar-standar dasar mengenai konsep kemiskinan yang digunakan oleh berbagai instansi di pusat dan daerah. Sebagai katalisator, badan ini berupaya memecahkan kendala-kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Sebagai mediator, badan ini diharapkan menjadi wahana untuk menampung beragam aspirasi. Sebagai fasilitator, badan ini mampu menjadi penghubung antara para donor dengan pelaku utama (SMERU 2002).
Sementara itu program-program yang telah dilaksanakan oleh negara (pemerintah) melalui instruksi presiden (inpres) yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat diantaranya: (a) Inpres Desa Tertinggal (IDT) dengan tujuan menciptakan kesetaraan desa dan menciptakan lapangan pekerjaan; (b) Inpres Kesehatan dengan tujuan adalah memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dan murah untuk penduduk pedesaan; (c) Inpres Pendidikan dengan tujuan adalah memberikan layanan pendidikan yang gratis untuk pendidikan dasar sampai menengah; dan (d) Inpres Obat-Obatan dengan tujuan memberikan obat-obatan yang murah kepada masyarakat miskin.
Disamping inpres pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tujuannya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk pedesaan melalui: (a) Ketentuan Kredit Usaha Tani (KUT) untuk memudahkan petani mendapatkan modal; (b) Ketentuan mengenai Kredit Perbankan (Kredit Canda Kulak) untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan modal diluar sektor pertanian; (c) Pembebasan pajak untuk hasil pertanian; (d) Subsidi atas pupuk dan obat-obatan pertanian, serta (e) Operasi beras murah dan beberapa program lainnya, (Tarumingkeng,2001)
Keberadaan program-program yang telah dilakukan, dengan harapan besar bahwa masyarakat miskin akan lebih berdaya, karena dengan banyaknya program masyarakat miskin akan teratasi kebutuhannya, melalaui sinkronisasi antara tujuan program dengan apa yang menjadi masalah masyarakat miskin. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, maka harus lebih dulu mengetahui seluk beluk kelompok miskin melalui penggalian masalah di dalam masyarakat miskin (assesment).
Sementara itu posisi masyarakat miskin; mereka selain bertindak sebagai objek juga harus diperlakuan sebagai subjek di dalam pembangunan kesejahteraan sosial mereka. Inilah yang memunculkan paradigma baru, dimana orang miskin sebagai aktor dalam membangun kapasitas keberdayaan mereka sendiri. Maka dalam kontek ini ingin ditelaah sejauhmanakah peran negara mampu dan perduli untuk menyejahterakan kaum miskin ?

B. Masalah
Adanya anggapan bahwa kaum miskin merupakan aktor utama dalam perang melawan kemiskinan, sehingga upaya untuk menanggulangi kemiskinan, harus dimulai dengan mendorong kesadaran dari kaum miskin itu sendiri, untuk memperbaiki kehidupannya. Pendapat ini sudah lama diungkapkan oleh banyak pemerhati masalah sosial. Tetapi hal yang jauh lebih besar patut diperbincangkan adalah sejauhmana peran negara mampu menyejahterakan kaum miskin ?

C. Tujuan
Tulisan ini akan membahas sejauhmana peran negara dalam menyejahterakan masyarakatnya. Kontek dan bahasan tulisan diambil dari berbagai literatur yang ada tanpa melakukan kajian lapangan secara langsung. Selain itu tujuan tulisan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Negara, Pasar dan Kesejahteraan Sosial Pada Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada.

D. Telaah Pustaka
Selama ini pendekatan kemiskinan di Indonesia dan indikatornya selalu beragam dalam perspektifnya. Terlepas dari beragam penafsiran dan indikator kemiskinan yang ada, seyogyanya dalam memahami masyarakat miskin maka perlu dikembangkan paradigma baru, yaitu: orang miskin merupakan aktor utama. Selanjutnya dalam memahami kemiskinan ada beberapa isu sentral yang menjadi fokus perhatian bagi penanggulangan kemiskinan untuk peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia, Beni (2002) menjelaskannya yaitu:
1. Upaya penanggulangan kemiskinan haruslah bersifat local spesific. Dengan maksud bahwa penanggulangan kemiskinan harus dapat dilaksanakan oleh pemerintah (negara sebagai pengemban amanat rakyat) dan masyarakat lokal sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.
2. Upaya penanggulangan kemiskinan dalam era otonomi daerah harus diikuti dengan perbaikan faktor produksi melalui: (a) penetapan kebijakan “land-reform” melalui peraturan daerah; (b) terciptanya demokrasi ekonomi rakyat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan; (c) terbentuknya lembaga keuangan mikro untuk membiayai usaha ekonomi rakyat; (d) perlunya partisipasi yang lebih proporsional kaum perempuan dalam pengambilan keputus-an, pelaksanaan dan pemantauan dari kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan.
3. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan ekonomi rumah tangga.
4. Program penanggulangan kemiskinan harus merupakan program pembangunan yang produktif yang menyumbang pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin di tingkat akar rumput, berkelanjutan dan dengan pendampingan yang intensif.
5. Agenda penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda nasional dengan dua area sasaran aksi yakni: (a) menciptakan kebijaksanaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin melalui upaya peningkatan pendapatan; (b) meningkatkan pelayanan masyarakat yang efektif dan tepat menjangkau penduduk miskin
6. Penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan masyarakat yang dilakukan sendiri oleh masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat penduduk miskin sebagai pelaku penanggulangan kemiskinan.
7. Dalam suasana demokratisasi dan desentralisasi, maka upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan tidak dapat lepas dari berbagai hal yang terkait yaitu: (a) terselenggaranya praktek pemerintahan yang baik (good governance); (b) pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah; (c) kerjasama (partnership) antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil (civil society) dalam penanggulangan kemiskinan; dan (d) upaya pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada kekuatan setempat.
8. Strategi penanggulangan kemiskinan dalam era otonomi harus memenuhi syarat: (a) sederhana, sehingga mudah dipahami serta dapat mengerakan aktivitas ekonomi masyarakat setempat; (b) open menu, dalam arti masyarakat lokal diberi ruang otonom untuk menentukan aktivitas ekonomi yang dibutuhkan; (c) partisipasi yang menyeluruh, dalam arti pengelolaanya melibatkan multi stakeholder; (d) keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memberikan kontribusi bahkan melakukan kompetisi; (e) pengelolaan program dan dana yang harus transparan.
9. Operasional strategi penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut: (a) koordinasi; (b) katalisasi; (c) mediasi; (d) fasilitasi
Dalam melaksanakan paradigma baru ini menurut Beni (2002), haruslah mempunyai forum yang nantinya forum ini akan memantau kebijaksanaan, perencanaan sampai pada implementasi dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Maka dalam kontek ini lembaga yang dibentuk oleh pemerintah (negara) yaitu Badan Penanggulangan Kemiskinan dapat berfungsi sebagaimana dimaksud.
Kajian-kajian seperti diungkap Beni (2002) merupakan suatu rumusan berdasarkan pengalaman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan selama ini. Apakah paradigma baru ini akan berhasil ? Bagaimanakah peran negara dalam menyejahterakan masyarakatnya apalagi di era pasar globalisasi seperti saat ini ?. Hal ini akan diulas dalam bahasan ini secara ringkas.
Selain apa yang dijelaskan di atas, upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan memang perlu penyatuan pandangan dan yang terpenting adanya tekad yang baik seluruh stakeholder, dalam mendukung paradigma baru ini sehingga persoalan kemiskinan, dapat diatasi lebih baik dari sebelumnya, yang berdampak bagi tingginya penurunan angka kemiskinan, tentunya didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih berpihak bagi masyarakat yang rentan atau miskin tersebut.
Kemiskinan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Natuna, selain disebabkan multi faktor, hal lain yang juga memberikan peran dalam memperlebar kesenjangan antar wilayah maupun diantara masyarakat pedesaan sendiri, adalah apa yang kita sebut sebagai kegagalan pasar. Apalagi letak Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan yang cukup jauh dari pusat ekonomi.
Dari beberapa kasus di daerah lain; selama ini dapat ditunjukkan bahwa perkembangan ekonomi yang mengandalkan pada kekuatan pasar saja justru hanya dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Masyarakat ekonomi lemah di pedesaan tidak sepenuhnya mampu memanfaatkannya.
Apalagi dalam kenyataannya era pasar globalisasi sudah di depan mata. Maka kemampuan masyarakat miskin bila tidak dibarengi dengan political will pemerintah (negara) dalam turut serta menyejahterakan mereka, maka mereka dipastikan akan semakin terpuruk. Karena mereka akan berhadapan dengan berbagai tantangan pasar global yang terbuka luas dan berkembang.
Perubahan dan mobilitas penduduk yang bertambah, pertumbuhan perkotaan, industrialisasi, peningkatan pendapatan, peningkatan kecerdasan/pendidikan dan lain-lainnya, merupakan perubahan lingkungan strategik dari sisi permintaaan yang manakala diantisipasi dan diapresiasi secara tepat akan menjadi peluang usaha bagi mereka kaum miskin tetapi bila tidak maka mereka akan terjebak pada situasi kemiskinan yang kronis.
Pengaruh globalisasi dengan sangat cepat menyusup pada struktur dan persaingan usaha masyarakat di berbagai pelosok daerah, termasuk Kabupaten Natuna. Persaingan antar industri telah berubah dengan munculnya kerjasama antara badan-badan usaha yang selama ini saling bersaing, untuk mencapai tingkat keuntungan ekonomi yang tinggi. Dampak daripadanya seringkali sulit untuk diantisipasi karena pengaruhnya dapat saja melanggar kaidah-kaidah ekonomi yang fundamental. Gambaran tersebut sesungguhnya menunjukkan betapa teori keunggulan komparatif tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia dewasa ini. Tetapi bagi mereka (kaum miskin), mereka tidak mampu mengantisipasi perubahan, bahkan mereka terseret oleh arus perubahan dengan ketidak pastian dan ketidak siapan mereka dalam mengarungi kehidupan di masa depan.
Jelas bahwa cepatnya fenomena globalisasi ekonomi tersebut membawa dampak yang sulit, baik untuk negara-negara industri maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia. Keadaan di atas seringkali lebih dipersulit dengan semakin bertambahnya penduduk miskin di Indonesia termasuk di Kabupaten Natuna.

E. Pembahasan: Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Dalam berbagai literatur, teori-teori kebijakan sosial seringkali dikaitkan dengan proses ekonomi politik. Istilah ekonomi politik mulai digunakan secara umum pada abad ke 18. Ekonomi politik diartikan sebagai cara-cara yang digunakan pemerintah untuk mengatur perdagangan, pertukaran, uang dan pajak (secara kasar apa yang sekarang disebut dengan kebijakan ekonomi termasuk dalam hal ini kebijakan kesejahteraan sosial ataupun penanggulangan kemiskinan).
Sebenarnya ekonomi politik telah diperkenalkan oleh Adam Smith. Namun perkembangannya tertinggal jauh dibandingkan dengan disiplin ilmu-ilmu ekonomi positif lainnya. Kini perkembangan ilmu ekonomi politik menunjukkan gairah dan semangat baru setelah munculnya ilmu ekonomi politik baru (Rachbini, 1994).
Sejarah lahirnya ekonomi politik sebenarnya tidak terlepas dari karya Karl Marx. Marx sebenarnya pengagum tradisi ekonomi politik, khususnya ekonomi politik Smith dan Ricardo. Marx dan sahabatnya Engels percaya bahwa ekonomi politik sebagai sains muncul seiring dengan kapitalisme; sebab menurut Marx sikap kapitalisme inilah yang melahirkan eksploitasi pada golongan lemah. Selanjutnya masih menurut Rachbini (1994) perspektif ekonomi politik ini terbuka untuk memahami masalah kelembagaan non pasar, termasuk peran negara dalam kegiatan dan transaksi ekonomi.
Teori-teori ekonomi politik menurut Rachbini (1994) ini ditandai dengan 3 karya yang fundamental, yaitu:
1. Petani rasional (Popkin)
2. Pasar dan negara (Robert Bates)
3. Kelangkaan, pilihan dan kebijakan publik (Rothchild dan Curry)
Mencermati apa yang dikatakan oleh Rachbini (1994), bahwa salah satu bentuk kajian ekonomi politik lahir dari kelangkaan, pilihan dan kebijakan negara, maka untuk kasus kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia dapat diamati dari pendekatan ini.
Tetapi harus diakui bahwa kebijakan pelaksanaan pembangunan di Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial tidak semata-mata diarahkan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga ditekankan pada peningkatan pemerataan dan pendapatan, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan mengentaskan kemiskinan, dengan tujuan kesejahtera-an masyarakat miskin tercapai.
Karena masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial sangat kompleks bukan saja berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik (power lessness), serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia (human development). Sehingga seharusnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh agen-agen pembangunan dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan tentunya harus secara terpadu.
Kaitannya dengan kebijakan penangulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, pemerintah telah dan sedang melaksanakan sekitar 69 program penanggulangan kemiskinan (Anonim, Jurnal Ekonomi, 2003). Jumlah program yang sangat banyak mengindikasikan kepada kita bahwa pemerintah mempunyai perhatian yang lebih terhadap permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Hanya saja pendekatan penanggulangan kemiskinan yang dijalankan harus sesuai dengan karakteristik kemiskinan di masing-masing daerah. Jangan sampai dipakai pola- pola yang lama dimana semua daerah diseragamkan pola penanggulangan kemiskinannya. Apalagi dalam sistem pemerintahan desentralisasi memungkinkan pelayanan kepada masayarakat miskin akan semakin cepat, dan penanganan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Persoalannya sekarang adalah; sejauhmana masyarakat miskin telah terlayani dengan program-program yang dilakukan?. Dan apakah penurunan angka kemiskinan terjadi karena digulirkannya program-program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah ataukah karena keberdayaan dari masyarakat itu sendiri.
Secara teori bila terjadi penurunan angka kemiskinan di suatu daerah berarti ada kegiatan perekonomian, melalui terserapnya angkatan kerja, bantuan modal, pelatihan dan pendidikan, serta bantuan-bantuan makanan, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga boleh dikatakan penurunan angka kemiskinan disebabkan adanya intervensi pemerintah.
Dalam beberapa tahun terakhir perhatian dari pemerintah cukup besar, melalui penyaluran dana penanggulangan kemiskinan. Hal ini lebih didorong bahwa kemiskinan merupakan masalah nasional, sehingga penanganannya harus secara nasional. Disamping itu juga kemiskinan akan mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Kemiskinan terkait dengan pembangunan, sehingga pembangunan akan berhasil jika kemiskinan dapat diatasi.
Pernyataan ini sangat terkait dengan apa yang dikatakan oleh Halim (2003), bahwa salah satu penyebab kegagalan penanggulangan kemiskinan karena pemerintah belum mempunyai peta masalah serta potensi yang ada dalam masyarakat.

F. Penutup
Otonomi Daerah bisa dijadikan ajang bagi pemberdayaan masyarakat miskin. Asalkan jangan sampai euforia desentralisasi yang menyebabkan daerah menjadi otonom ternyata tidak mendatangkan kelegaan. Timbul raja-raja kecil didaerah, artinya bahwa tidak dapat dipungkiri dengan adanya otonomi daerah, memberikan nuansa baru bagi oknum-oknum pembangunan, yang dulunya terjadi kegemukan pejabat di pemerintah pusat melaluai kekuasaan sentralistiknya, berbalik terjadi kegemukan justru sekarang bagi oknum-oknum pembangunan di daerah, masyarakat miskin kurang mendapat perhatian.
Berbeda dengan sistem sekarang dimana sebelumnya program pengentasan kemiskinan merupakan kebijakan nasional, karena nasional maka yang lebih menentukan program di daerah adalah pemerintah pusat, dengan sedikit masukan dari pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Karena masih terbayang, dan karena biasa dengan pola-pola penanggulangan kemiskinan dengan sistem sentralistik menjadi sebagian daerah di Indonesia, kurang kreatif selalu mengadopsi cara-cara lama. Hal ini pula yang menyebabkan, kurangnya kemandirian daerah, dan berdampak bagi pembangunan daerah yang statis, walaupun telah otonomi.

G. Kepustakaan
Anonim, Siaran Pers. 27 Maret 2003. Pemerintah Sempurnakan Program Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin, Jurnal Ekonomi, Kebijakan Kantor Menko.
Beni Romanus. 2002, Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi daerah: Penduduk Miskin Jadi aktor Utama. Warta demografi. No 1, 2002
Bappenas, dalam Piliang Indra J. 2002, Desentralisasi: Elegi Bisu Kemiskinan?, Warta Demografi No 1, 2002
Halim Omar. 2002, Kemiskinan di Indonesia Semakin Kritis. Harian Kompas, 2002
Johnson, P. Doyle, 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang, 1988, PT. Gramedia , Jakarta.
Kartasasmita, Ginandjar, 1997. Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. LP3ES, Jakarta.
Kuncoro Mudrajad. 2000, Ekonomi Pembangunan: Teori Masalah dan Kebijakan, Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
Rachbini, Didik J, Perpektif Teori Ekonomi Politik Baru, dalam Prisma No 3 Thn XXIII, 1994
SMERU.2000, Apa Itu Kemiskinan dan Apa Penyebabnya. Jakarta.
Tumerengken, Rudi C dan Coto, 2001, Kemiskinan di Indonesia; Kajian Permodelan, Program Pascasarjana IPB , Bogor

PERAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR PERIKANAN UNTUK PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA NELAYAN

2009-12-13T21:10:00.000-08:00

A. Latar Belakang
Sektor perikanan di Indonesia (terutama di Propinsi Riau) mempunyai peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan. Dari sektor ini dimungkinkan akan menghasilkan protein hewani dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, meningkatkan ekspor, menyediakan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta mendukung pembangungn wilayah Propinsi Riau dan tentunya dengan tetap memperhatikan kelestarian dan fungsi lingkungan hidup.
Menurut Laporan Kompas 23 Juli 2008, dikatakan bahwa masalah perikanan dan nelayan saat ini semakin terpuruk dengan himpitan ekonomi, harga BBM, dan teknologi yang sangat rendah menyebabkan kaum nelayan selalu berada di lapisan paling bawah dalam sektor pembangunan pertanian dan perikanan. Keberpihakan pemerintah dan lembaga terkait lainnya belum mampu menyejahterakan mereka.
Pada hal konsep pembangunan perikanan modern pada dasarnya merupakan suatu pembangunan perikanan yang berorientasi agribisnis. Sasaran akhirnya adalah meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan bagi para nelayan.
Karenanya pembangunan perikanan menghendaki koordinasi yang mantap, mulai tahapan perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan pemantauan serta pengendaliannya. Untuk itu , dibutuhkan visi, misi, strategi, kebijakan dan perencanaan program yang mantap dan dinamis. Melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak baik lintas sektor maupun subsektor, tentu dengan memperhatikan sasaran, tahapan dan keserasian antara rencanan pembangunan nasional dengan regional, diharapkan diperolah keserasian dan keterpaduan perencanaan dari bawah (bottom up) yang bersifat mendasar dengan perencanaan dari atas ( top down) yang bersifat policy, sebagai suatu kombinasi dan sinkronisasi yang lebih mantap.

B. Masalah.
Salah satu model pengembangan sektor pertanian dan perikanan yang dewasa ini mulai digalakkan adalah pengembangan agribisnis. Dalam pola ini nelayan diarahkan berubah polanya dari minimalisasi profit ke arah maksimalisasi profit. Oleh karena sistem agribisnis merupakan suatu runtut kegiatan yang berkesinambungan mulai dari hulu sampai hilir, maka keberhasilan pengembangan agribisnis perikanan ini sangat tergantung kepada kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai pada setiap simpul yang menjadi sub-sistemnya dan bukan hanya para nelayan saja sebagai subyek dan obyeknya. Untuk itu tulisan ini akan mencoba menganalisis kebijakan sektor perikanan, utamanya mengenai pengembangan agribisnis yang mungkin akan diterapkan juga di daerah Propinsi Riau.

C. Telaah Pustaka.
Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat (Suharto, 2006).
Dengan demikian arti kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program lainnya. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif, kuratif, dan pengembangan.
Selanjutnya dikatakan oleh Suharto (2005), dalam konteks pembangunan social, kebijakan social merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan social. Tujuan sosial ini mengandung 2 pengertian yang saling terkait, yakni: memecahkan masalah social dan memenuhi kebutuhan social.

Gambar 1. Tujuan Kebijakan Sosial
Sumber: Suharto, 2005

Dari skema di atas tampak bahwa kebijakan sosial bertujuan untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Selanjutnya dalam garis besarnya, kebijakan sosial diwujudkan dalam 3 kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan (Midgley, 2000). Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah sosial dan kehidupan sosial adalaj wujud dari kebijakan sosial. Namun tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan.
Berkaitan dengan kebijakan perikanan di bidang agribisnis, juga merupakan kebijakan sosial di mana yang terungkap sejauh ini memberikan kesan kepada kita bahwa agribisnis adalah suatu corak pertanian tertentu dengan jati diri yang berbeda dengan pertanian tradisional (yang dilakoni mengikuti budidaya yang berakar pada adat istiadat dari komunitas tradisional) maupun dari pertanian hobi yang tidak mendambakan nilai tambah komersial.
Agribisnis adalah pertanian yang organisasi dan manajemennya secara rasional dirancang untuk mendapatkan nilai tambah komersial yang maksimal dengan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diminta pasar. Oleh karena itu dalam agribisnis proses transformasi material yang diselenggarakan tidak terbatas kepada budidaya proses biologik dari biota (tanaman, ternak, ikan) tetapi juga proses pra usahatani, pasca panen, pengolahan dan niaga yang secara struktural diperlukan untuk memperkuat posisi adu tawar (bargaining) dalam interaksi dengan mitra transaksi di pasar. Ikatan keterkaitan fungsional dari kegiatan pra usahatani, budidaya, pasca panen, pengolahan, pengawetan dan pengendalian mutu serta niaga perlu terwadahi secara terpadu dalam suatu sistem agribisnis yang secara sinkron menjamin kinerja dari masing-masing satuan sub proses itu menjadi pemberi nilai tambah yang menguntungkan, baik bagi dirinya maupun secara keseluruhan.
Secara konsepsional sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usahatani dan agroindustri, yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, yaitu (a) subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumberdaya pertanian; (b) subsistem budidaya atau usahatani; (c ) subsistem pengolahan hasil atau agroindustri, dan (d) subsistem pemasaran hasil; (e) subsistem prasarana dan (f) subsistem pembinaan.

D. Pembahasan
Sebagai industri yang bertumpu kepada proses biologis, dunia perikanan adalah dunia pedesaan. Data statistik menunjukkan lebih dari 54 persen dari angkatan kerja pedesaan bermata pencaharian di bidang pertanian/perikanan dengan rata-rata pendapatan relatif lebih rendah dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang bekerja di sektor lain dan yang tinggal di perkotaan. Rendahnya pendapatan penduduk pedesaan, terutama yang bekerja di sektor perikanan ada hubungannya dengan struktur pedesaan yang kurang kondusif bagi perkembangan agribisnis yang dinamik dan kompetitif, karena sosok usahatani perikanan yang lemah prasarana, fisik dan non fisik yang masih belum memadai, serta terbatasnya jangkauan pasar.
Kita semua mengetahui bahwa hampir sebagian besar produksi hasil perikanan adalah hasil jerih payah nelayan yang bertumpu kepada usahatani keluarga , yang didukung dengan sumberdaya manusia dan iptek yang masih tertinggal. Kondisi struktural demikian itu menyebabkan terbatasnya kemampuan nelayan untuk menjangkau sarana produksi dan kesempatan memperoleh sinergi yang diperlukannya untuk berkembang.
Ditinjau dari aspek dukungan pendanaan dari perbankan, ternyata investasi perikanan juga sangat kurang diminati dunia usaha. Hal ini menjadi salah satu indikator dari adanya suku bunga perbankan yang dirasakan terlalu tinggi untuk usahatani di pedesaan dan fakta bahwa lembaga dan sistem perbankan belum sepenuhnya menjangkau nelayan, baik dari segi kelembagaan maupun prosedurnya. Andaikata jangkauan tersebut sampai kepada sasarannya, ternyata lembaga perbankan justru telah menjadi sarana untuk mengalirnya dana dari pedesaan ke perkotaan, karena pedesaan lebih banyak menyimpan daripada meminjam. Disini terlihat bahwa ketertinggalan dan keterbatasan nelayan ternyata merupakan faktor kondisional yang berada dibalik mengalirnya dana dari pedesaan ke perkotaan tersebut.
Kondisi lain yang ikut memperlambat laju penanaman modal di sektor pertanian khususnya perikanan adalah keharusan untuk sejak awal menerapkan pendekatan terpadu yang utuh. Produk perikanan mempunyai karakteristik yang mudah rusak dan bervolume dengan dibandingkan nilainya. Penanganan pasca panen, penyimpanan , pengolahan, pengangkutan dan lancarnya pemasaran menjadi sangat penting. Apabila penanam modal tidak mampu menerapkan prinsip integrasi vertikal dalam investasinya, maka ia terpaksa harus bergantung kepada adanya investasi lain yang menjamin hadirnya semua mata rantai yang diperlukan agar produknya dapat dipasarkan dengan baik.
Kebijakan perikanan sebenarnya telah disusun memenuhi sistem agribisnis yang diharapkan, yaitu salah satunya adalah berusaha meningkatkan keterkaitan antara subsistem sehingga setiap kegiatan pada masing-masing subsistem dapat berjalan secara berkelanjutan dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Namun dalam kenyataannya pola ini masih berkembang untuk beberapa desa di pedesaan Jawa, dan belum menyentuh ke Propinsi Riau.
Untuk itu ke depan kiranya perlu dipikirkan pembangunan prasarana dan sarana yang memadai guna mendukung budidaya perikanan yang potensial melalui kajian yang memadai. Propinsi Riau merupakan sentra perikanan yang strategis karena letaknya berupa perairan dan laut.

E. Penutup.
Keberhasilan suatu kebijakan apabila pada salah satu programnya terdapat pilot proyek yang benar-benar mengikuti aturan yang ada pada kebijakan tersebut. Maka pembangunan perikanan berwawasan agribisnis bukan lagi sekedar bertumpu pada persoalan produksi semata-mata, akan tetapi lebih berwawasan kepada peningkatan pendapatan dan mutu kehidupan yang lebih baik, dan itu sangat layak dikembangkan untuk kasus Propinsi Riau.
Kebijakan perikanan yang perlu dikembangkan tersebut perlu disusun berdasarkan alur proses perencanaan pembangunan perikanan, yaitu telah mengetahui situasi lingkungan dalam rangka pembangunan perikanan, misalnya telah mengetahui permasalahan, dan peluang yang akan dihadapi dalam pembangunan perikanan. Sehingga kebijakan yang dibuat telah mengacu kepada hasil analisa situasi lingkungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perikanan. 1998. Program Peningkatan Ekspor Hasil Perikanan (PROTEKAN) 2003.

Midgley, James, Introduction: Social Policy and Social Welfare¸ Sage London, 2000.

Suharto, Edi, Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, LSP Press, Bandung, 1997

Suharto, Edi, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat, PT. Refika Aditama Bandung, 2005

Suharto, Edi, Kebijakan Sosial, makalah seminar Pendidikan dan Latihan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli, BBPPKS, Lembang 14 November 2006

2009-12-04T18:52:00.000-08:00

SOAL MID TEST SOSIOLOGI
TAKE HOME EXAM
1. MENGAPA SOSIOLOGI LAHIRNYA LEBIH LAMBAT DIBANDINGKAN DENGAN DISIPLIN ILMU EKSAK ? DAN MENGAPA ILMU PENGETAHUAN BERSIFAT KUMULATIF ?
2. BAGAIMANA KELAHIRAN TEORI SOSIOLOGI DAN BAGAIMANA KAITANNYA DENGAN KEKALAHAN MASYARAKAT YUNANI DALAM PERANG PELOPONESUS ? REVOLUSI PERANCIS DAN REVOLUSI INDUSTRI DAN REVOLUSI INFORMASI (JELASKAN MENGGUNAKAN RUJUKAN DARI INTERNET, BUKU DLL DAN SEBUTKAN SUMBERNYA YANG BERKAITAN DENGAN TEORI COMTE, MARX DAN TOFFLER)
3. JELAS KELEMAHAN TEORI SOSIOLOGI DAN BAGAIMANA SANGGAHANNYA DALAM MEMANDANG FENOMENA SOSIAL ? BERIKAN CONTOH KASUS DAN ANALISISNYA MENURUT SDR
KETENTUAN :
JAWABAN DITULIS DENGAN TANGAN MENGGUNAKAN KERTAS FOLIO, SEBUTKAN SUMBER RUJUKANNYA DAN MINIMAL 5 LEMBAR

INDUSTRI KECIL DI INDONESIA

2009-12-04T18:28:00.000-08:00

A. Pengantar.

Sampai saat ini pelaku usaha kecil menengah (UKM) masih saja dimarjinalkan, baik oleh pemerintah maupun pengusaha besar. Janji pemerintah untuk merealisasikan kebijakannya memberdayakan UKM dinilai masih sebatas janji, belum direalisasikan. Banyak pihak yang menyadari bahwa UKM adalah penyelamat perekonomian nasional. "UKM-lah yang dominan dan potensial untuk menyelamatkan perekonomian nasional, terutama saat krisis. Kelompok ini memiliki daya tahan tinggi dan sangat adaptif. UKM juga memiliki keahlian khusus, jenis produknya bernuansa kultur, menggunakan sumber daya lokal, permodalan relatif kecil dan padat karya, namun tetap saja dimarjinalkan.

Berangkat dari kondisi ini, maka sebenarnya negara (pemerintah) sebaiknya memiliki kepedulian yang tinggi pada kelompok ini, untuk mengembangkannya lebih lanjut dengan membuka berbagai pasarnya. Salah satu caranya, yaitu kelemahan UKM segera diatasi, seperti sulit mengakses pasar, lemah dalam akses promosi, usia produk UKM relatif pendek, terbatasnya penguasaan dan pemilikan aset produksi, terutama permodalan dan sumber daya manusia (SDM) UKM yang belum siap bersaing dalam pasar global. Belum lagi banyak para pelaku UKM pun masih dibebani berbagai persyaratan dalam menjalankan usahanya. Tanpa upaya tersebut, produk UKM tidak siap menghadapi pasar global yang peluangnya sangat besar, apalagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini.

Harus diakui bahwa produk UKM saat ini masih dominan di sektor primer dan belum banyak di sektor industri yang memiliki nilai tambah tinggi. Dengan kata lain banyak pelaku usaha UKM belum optimal memanfaatkan teknologi informasi dalam mengembangkan usahanya.

Untuk ini perlu dibangun pola pengembangan UKM yang komprehensif dalam semua sektor dan keperdulian negara (pemerintah) untuk turut membantu dan mengembangkan sangat diharapkan.

B. Masalah

Peran UKM dalam denyut nadi perekonomian di Indonesia, (khususnya rakyat kecil) sangat kuat dan terbukti UKM tangguh menghadapi tantangan krisis moneter dan global seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ini menandakan bahwa sektor ini memiliki fleksibelitas yang cukup tinggi dalam menyiasati perubahan ekonomi yang terjadi.

Kendatipun sektor ini memiliki daya lentur yang baik dalam menyiasati perubahan ekonomi, tetapi sektor ini masih belum berkembang secara baik sebagai solusi pengembangan usaha rakyat kecil untuk peningkatan kesejahteraan sosial mereka.

C. Telaah Pustaka.

Kebijakan Negara yang sentralistik beberapa waktu yang lalu, masih terasakan dampaknya. Lebih khusus dalam kebijakan ekonomi yang sentralistik dan orientasi pembangunan yang menekan pada aspek pertumbuhan, dimana usaha besar dijadikan sebagai roda penggerak ekonomi Nasional, ternyata tidak terbukti memberikan nilai lebih, bahkan tidak mampu bertahan saat krisis melanda Indonesia dan Asia pada umumnya.

Kesalahan kebijakan investasi dan “kebocoran” di berbagai sektor pemerintahan telah mengakibatkan dunia usaha terpuruk dan selanjutnya menyeret keterpurukan pada sektor ekonomi yang lain.

Dalam kondisi diatas, maka usaha kecil terbukti mampu menjadi “penyangga” perekonomian rakyat, karena keadaan tersebut mendorong inisiatif masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi pinggiran sebagai upaya bertahan hidup. Hal ini nampak pada pertumbuhan secara kuantitatif jumlah pelaku usaha kecil di Indonesia tahun 2001 yang mencapai 40.137.773 juta (99,86%) dari total jumlah pelaku usaha 40.197.61 juta, sementara pelaku usaha mikro mencapai 97,6% dari jumlah pelaku usaha kecil (BPS 2001) dan jumlah itu terus meningkat sampai sekarang. Jumlah tersebut menunjukkan kontribusi sangat besar UKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut perhitungan BPS dengan jumlah tersebut UKM mampu menyediakan 99,04% lapangan kerja Nasional, sumbangan terhadap PDB mencapai 63,11% dan memberikan pemasukan sebesar 14,20% diluar non migas.(BPS, 2001).

Dari sajian ilustrasi di atas tampak bahwa peran UKM dan industri kecil ternyata sangat strategis dalam pengembangan usaha ekonomi kerakyatan. Nilai strategis lain usaha kecil-mikro adalah kemampuannya menjadi sarana pemerataan kesejahteraan rakyat. Karena jumlah besar, biasanya bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang besar, meskipun ukuran unitnya kecil tetapi jumlah banyak memungkinkan orang lebih banyak terlibat untuk menarik manfaat didalamnya. Lebih lanjut, (BPS, 2005) dikatakan bahwa dari jumlah 2.002.335 unit usaha kecil, dan 194, 564 unit usaha mikro, di sektor pengolahan jumlah perempuan pelaku ada 896.047 (40,79%), dan angka tersebut diyakini lebih besar lagi mengingat bahwa data tersebut dibuat berdasarkan kepemilikan formal, bukan pelaku (riil) usaha.

Meskipun terbukti kontribusi UKM cukup berhasil, tetapi UKM masih mengalami banyak permasalahan yang disebabkan ketidak adilan struktur maupun budaya. Dari sejumlah hambatan UKM secara internal maupun eksternal menunjukkan bahwa dunia usaha yang dilakukan oleh rakyat/pelaku ekonomi pinggiran berada pada posisi yang sulit. Kenyataan yang dihadapi pelaku UKM, tidak banyak diuntungkan dengan berbagai stereotipe dan pencitraan dalam masyarakat yang dipandang dalam posisi subordinat.

Permasalahan UKM selalu terkait dengan aspek modal. Ibrahim, (2006) mengatakan bahwa UKM di Propinsi Riau 86,6% belum pernah mengajukan pinjaman ke Bank dengan alasan prosedur rumit, tidak memiliki asset untuk agunan, begitu halnya akses terhadap program pada umumnya seperti pelatihan, informasi maupun pengembangan pasar.

Dengan demikian menurut Hamsal (2006) pengembangan UKM perlu keterpaduan stakeholders UKM, membangun database UKM, identifikasi dan klasifikasi produk UKM yang berorientasi lokal, nasional, dan ekspor, serta menyusun program promosi dan produk UKM.

D. Analisis Persoalan.

Sebagai sebuah sistem, kebijakan dasar pengembangan UKM dipahami sebagai kebijakan yang melibatkan banyak actor dan kepentingan yang merupakan sub-sub sistem. Sub-sub sistem tersebut bisa dipahami sebagai stakeholders yang masing-masing mempunyai peran dan kepentingan terhadap eksistensi UKM. Oleh karena itu, untuk mendesain kebijakan dasar pengembangan SDM UKM yang komprehensif, pertama yang harus dilakukan adalah memetakan atau mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terlibat dalam formulasi kebijakan dan yang menjadi target dari kebijakan tersebut.

Kelompok-kelompok ini merupakan esensi yang sudah eksis dan terlibat secara intens dengan urusan UKM. Terkait dengan kegiatan pemetaan ini adalah identifikasi peran dan kebutuhan yang diinginkan oleh masing-masing stakeholders terhadap UKM. Termasuk di dalamnya adalah identifikasi permasalahan-permasalahan (problems) yang ditemui dari setiap stakeholder dalam mengoptimalkan perannya dalam pengembangan UKM.

Dari laporan kajian tentang UKM (Ibrahim 2006); (Hamsal, 2006) dinyatakan sebenarnya ada beberapa metode yang mungkin dapat digunakan untuk pengembangan UKM, diantaranya upaya mengeksplorasi keinginan, peran, dan juga problematika stakeholders tersebut diantaranya adalah diskusi kelompok terbatas, teknik moderasi, dan juga wawancara mendalam dengan pelaku-pelaku kepentingan. Untuk kemudian dicarikan solusi yang paling mungkin dilakukan.

Kendatipun demikian, nyatanya peran dan pengembangan UKM tetap tidak mudah untuk dilakukan oleh negara (pemerintah) berikut stakeholder yang ada. Ini disebabkan Dinas Koperasi dan UKM pada tiap Kabupaten dan Kota sebagai ujung tombak dalam pembinaan UKM di daerah dengan adanya otonomi daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, akan memberikan amanah yang sangat besar kepada stakeholder ini. Pada saat sekarang dinas tidak bisa lagi bertumpu pada petunjuk dari instansi di atasnya.

Segala sesuatunya tergantung pada inovasi dan kreatifitas masing-masing dinas di daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, dinas UKM dan koperasi tetap harus berpegangan pada unsur pemberdayaan masyarakat, pemerintah hanya akan memainkan peran sebagai fasilitator yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan kompetensi lokal yang dapat diolah menjadi produk barang dan jasa dan juga informasi pasar. Dalam kenyataannya masih banyak anggota UKM mengeluhkan masih birokratisnya proses untuk mendapatkan jasa dan layanan seperti yang diharapkan.

Sementara itu peran lembaga pendidikan (diklat) yang dapat dimainkan dalam pengembangan riset dan SDM untuk mengembangkan UKM, misalnya perguruan tinggi dan sejenisnya belum terlaksana dengan baik. Pada hal sedianya dengan adanya berbagai pendidikan dan latihan, para pelaku UKM akan mendapatkan supply pengetahuan yang baru untuk pengembangan bisnisnya.

Maka seyogyanya antara (negara) pemerintah, pelaku (wadah organisasi) UKM, serta lembaga pendidikan ada keterkaitan secara kerjasama. Disini perguruan tinggi akan berperan dalam pengkajian dan penelitian berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha UKM, serta mencetak alumni yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UKM.

Di pihak lain Lembaga Swadaya Masyarakat, harus berfungsi sebagai pendamping bagi para pelaku UKM saat berhubungan dengan pihak-pihak luar seperti pemerintah, perbankan maupun sektor swasta lainnya. Selain itu LSM juga bisa berperan dalam membangkitkan kesadaran sosial dan peranan yang bisa dimainkan olehnya, khususnya dalam menghadapi pengusaha-pengusaha besar. Sehingga kekhawatiran adanya eksploitasi sumber daya akan dapat dikurangi.

Hal yang paling penting juga adalah peran Lembaga Keuangan (bank maupun non-bank). Lembaga keuangan akan memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan UKM. Berdasarkan kajian (Ibrahim 2006) dan Hamsal (2006) menunjukkan bahwa UKM adalah unit usaha yang kurang memperoleh keistimewaan dari pemerintah dalam permodalannya. Akibatnya dalam pengajuan modal ke perbankan sering menemui permasalahan.

Hal ini yang muncul ke permukaan terkait dengan otonomi daerah, kebijakan pengembangan UKM harus diarahkan pada jiwa dari otonomi yakni untuk menciptakan kompetensi lokal dalam rangka meningkatkan daya kompetisi. Oleh karena itu kebijakan yang mengarah pada bentuk-bentuk sentralisasi harus dihindarkan. Implikasinya dalam mendesain kurikulum dalam diklat harus disesuikan dengan kebutuhan dan muatan lokal (local needs).

Dari laporan Hamsal (2006) dan Ibrahim (2006) terdeteksi bahwa peran-peran ideal yang seharusnya dilaksanakan dari masing-masing stakeholder terhadap UKM belum berjalan secara optimal dalam suatu tatanan koordinasi yang sinergis. Bahkan fakta di lapangan masih banyak ditemukan adanya tarik ulur kepentingan antara Dinas Koperasi dan UKM sebagai stakeholders dominan dalam implementasi kebijakan pengembangan SDM koperasi dan UKM dengan berbagai dinas dan lembaga terkait. Conflict of interest ini juga masih terjadi antara LSM dengan pemerintah. LSM masih merasa sering dicurigai oleh pemerintah. Sebaliknya pemerintah juga masih dicurigai oleh LSM.

Dari paparan permasalahan yang telah diuraikan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan berkaitan dengan pengembangan kebijakan dasar UKM, antara lain:

1. Mendesain payung kebijakan yang komprehensif dan aspiratif. Realitas menunjukkan bahwa dalam pengembang-an UKM banyak sekali kelompok yang mempunyai kepentingan dalam kebijakan ini. Untuk menjamin tingkat efektifitas koordinasi dan sinkronisasi, maka kebijakan pengembangan dasar harus berada dalam payung kebijakan yang memiliki daya jangkauan yang luas dan berada di atas peraturan daerah.

2. Dari sisi substansi kebijakan, dalam rangka mewujudkan suatu kebijakan yang rasional dan adil maka diperlukan adanya suatu riset yang menyeluruh untuk menggali data dan informasi yang berkaitan aspek pengembangan UKM. Data dan informasi yang yang komprehensif ini akan mereduksir aspek penyederhanaan permasalahan. UKM memang sangat beragam, untuk itu perlu untuk diklasifikasikan berdasarkan skala usahanya. Pengklasifi-kasian ini dilaksanakan untuk menjamin adanya efektifitas kebijakan yang dihasilkan.

3. Membentuk forum dialog dari berbagai stakeholders. Dalam rangka mereduksi adanya konflik kepentingan dan duplikasi kegiatan idealnya ada sinergi masing-masing stakeholders untuk merumuskan kebijakan substantif pengembangan UKM.

4. Merevitalisasi lembaga-lembaga Diklat terkait pengembang-an UKM. Lembaga Diklat adalah memegang posisi yang sangat vital dalam menciptakan pengembangan UKM.

5. Mempermudah permodalan dengan adanya peraturan yang ringan bagi permodalan UKM terhadap lembaga keuangan yang ada.

6. Selain komponen di atas untuk pengembangan UKM diperlukan juga adanya: (1) Stabilitas Politik dan Keamanan, (2) peningkatan SDM dan teknologi; (3) Penguatan jaringan interaksi antar UKM dan industri besar/swasta (4) Pemerataan akses terhadap sumberdaya ekonomi; (5) Meningkatkan masyarakat untuk cinta produk lokal

D. Kesimpulan.

Rendahnya akses dan secara umum juga pendidikan para pelaku UKM ini seringkali berkorelasi dengan akses informasi dan kemampuan manajerial usaha mereka. Karena sering diketahui bahwa adanya keterbatasan pendidikan ini menyebabkan mereka rentan terhadap keterbatasan informasi dan peluang pasar; yang akan berakibat pada banyak hal yaitu: (1) Tidak diserapnya produk oleh pasar dengan optimal karena pengusaha tidak bisa: menggambarkan ukuran, struktur dan perilaku konsumen sasaran, rencana posisi produk di pasar, market share dan estimasi penjualan untuk beberapa tahun ke depan. (2) Karena keterbatasan pendidikan dan informasi itu maka kebanyakan mereka beroperasi dengan hanya berorientasi pada produk sehingga mengabaikan aspek pasar.

Dari adanya fakta dan temuan seperti itu, maka wajarlah bila UKM meskipun terbukti tahan terhadap krisis ekonomi dan mampu sebagai buffer ekonomi rakyat. Tetapi SDM yang ada masih rendah, maka untuk stimulus perbaikan UKM ke depan diperlukan beberapa kebijakan dan pembenahan. Guna mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan upaya pengembangan UKM dan sekaligus memecahkan berbagai permasalahan yang ada , maka saran utama guna pengembangan UKM yang dapat ditempuh adalah : (1) Perlunya perluasan pangsa pasar dan akses terhadap perbankan yang lebih luwes dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk penambahan modal. (2) Perlunya perhatian yang lebih serius dari pihak terkait untuk penanganan SDM, mutu, pemasaran dan packing produk. (3) Perlunya dikembangkan sistem informasi bisnis dan usaha bagi masyarakat serta diklat manajemen secara berkala. Sistem ini akan menciptakan roda ekonomi UKM dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Peramalan Sosial: Renungan tentang budaya yang selalu berubah

2009-10-17T08:49:00.000-07:00

iakui bahwa tulisan ini bukanlah hasil penelitian formal, melainkan sebuah interpretasi yang hendak menggiring pembaca memahami fenomena besar yang tengah terjadi dan akan terjadi dalam tempo beberapa puluh tahun lagi saja. Bahkan tanda-tanda itu sudah menampakkan hasilnya untuk kejadian-kejadian di negara-negara barat yang lebih dulu mengalami masa industri dan kini tengah masuk ke era pasca industri (zaman post modern).Di zaman post modern (pasca industri), pengaruh pengetahuan dan teknologi demikian berkembang pesat, peranan dan model kerja pada masa pasca industri secara mendasar berbeda dengan peranan dan model kerja masa industri, demikian juga peran-peran keluarga telah pula banyak mengalami perubahan.

Kemajuan zaman dan budaya akibat kemampuan manusia memanipulasi lingkungan sudah demikian maju pesat, hal-hal yang dulu cuma ada dalam khayalan banyak orang kini sudah menjadi kenyataan dan mungkin saja apa yang dikhayalkan orang dalam waktu kini akan juga terwujud untuk waktu-waktu yang akan datang. Rentetan yang panjang sebagai akibat revolusi industri di Inggris dengan ditemukannya mesin uap telah banyak merubah tatanan kehidupan manusia, manusia kini sudah hampir meraba-raba dan mengutak-atik seluruh alam hidup.

Akibat pertumbuhan pengetahuan pada masa pasca industri terlihat melalui berbagai hal, terutama dirasakan semakin pentingnya penelitian dan pengembangan (litbang) dalam semua sektor sebagai langkah awal kemajuan teknologi. Karena pada masyarakat pasca industri ditandai dengan tidak begitu berorientasinya masyarakat pada servis melainkan pada inovasi. Diramal di masa depan produsen-produsen yang paling kompetitif adalah yang paling inovatif, bukan yang paling murah. Ini berarti bahwa produsen yang menikmati keber-hasilan terbesar adalah mereka yang selalu melakukan penelitian dan pengembangan untuk produk-produknya yang mengacu pada selera konsumen.

Produk-produk akan bersaing berdasarkan pada inovasi, meliputi gaya dan teknologinya. Kualitas dan inovasi kini menjadi lebih penting di pasar dari pada harga yang murah. Laju pertumbuhan teknologi yang cepat pada industri komputer dan Handphone adalah salah satu contohnya. Sebagai akibatnya ada penekanan yang meningkat pada perkembangan produk baru, dan masa hidup produkpun menjadi sangat pendek (sebentar saja sudah ketinggalan zaman). Kemajuan-kemajuan teknologi baru terjadi sangat cepat, yang pada gilirannya mendorong muncul dan lenyapnya bisnis-bisnis dengan lebih cepat pula. Produk-produk baru dipasarkan dengan model personal selling dan MLM dengan cepat untuk menjangkau pasar yang lebih luas, seperti kartu kredit dan berbagai kemudahan lain akan sangat diminati.

Di sisi lain , perubahan dari masa agraris ke masa industri untuk kemudian ke pasca industri telah banyak juga merubah kehidupan lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat. Ogburn (1922) mengatakan dengan tepat, bahwa akibat perubahan yang demikian pesat ini, maka akan ada banyak masyarakat yang akan mengalami ketertingalan budaya (cultural lag), karena nilai-nilai dan perilaku lebih lambat berubahnya ketimbang teknologi. Perubahan demikian drastis tidak banyak diikuti dengan perubahan nilai dan perilaku, maka jadinya angka bunuh diri remaja telah membengkak 3 x lipat dalam 3 dekade yang lalu. Kehamilan remaja terus naik pada tahun 1980, angka perceraian terus meningkat hampir 50 % di beberapa negara, perkosaan, pelecehan seksual, penyalahgunaan obat bius semakin marak. Akibat perceraian yang tinggi maka banyak keluarga yang broken home dan menjadi single parent.

Kondisi-kondisi seperti itu, semakin diperumit oleh kenyataan bahwa masih banyaknya masyarakat yang berpendidikan rendah yang menyebabkan sulitnya mereka masuk ke dunia pasar kerja. Tanpa pekerjaan yang berarti maka mereka akan sulit memenuhi kebutuhan primer keluarganya, yang akan berdampak pula pada perceraian dan makin maraknya anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga miskin.

Di sisi lain, akibat kemajuan di bidang pendidikan dan meluasnya kesempatan pendidikan dalam masyarakat – terutama kaum wanita, akan menumbuhsuburkan peran ganda wanita dalam sektor publik dan domestik. Kenyataan ini perlu disikapi dengan adanya seperangkat peran (role set) untuk masing-masing suami-istri, karena bila tidak, rumah tangga mereka akan rawan goncangan. Selain itu akibat semakin meluasnya dunia pendidikan, pengetahuan dan teknologi menumbuhsuburkan pola hidup bersama (living together) pasangan suami-istri tanpa nikah, keluarga single parent, keluarga lebih dari satu orang tua, orang bujangan yang membesarkan anak-anak angkat (orang tua asuh). Satu kesimpulan yang paling masuk akal adalah “ keluarga tradisional “ tidak lagi menjadi norma, dan suka tidak suka bentuk keluarga baru sedang menggantikannya. Sementara itu, bidang pekerjaan juga sedang mengalami perubahan. Setiap perusahaan akan mencoba membuka seluas-luasnya kerjasama dengan pihak lain ketimbang melakukan kompetisi. Rambahan usaha-usaha multinasional dengan cara usaha waralaba dan MLM (multi level marketing) semakin menguat dan menancapkan akar-akarnya hingga ke seluruh pelosok negeri. Pihak perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak lagi hanya menjual produk tapi juga sangat memperhatikan kepuasan pelanggan, dengan banyaknya membuka hotline dan customer service.

Diperkirakan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang demikan pesat, akan menyebabkan orang berlomba-lomba mencari ilmu dan sekolah semakin tinggi, gelar-gelar semakin dipentingkan. Bahkan diramalkan seorang dokter akan ketinggalan zaman dalam kurun waktu 5 tahun setelah menyelesaikan sekolah kedokterannya, karena akan muncul 500 obat baru setiap tahunnya. Masyarakat yang kurang terampil dan kurang pendidikan akan tergeser dan terdepak dari arena kehidupan dan menjadi beban pemerintah.

Suatu reaksi lain yang penting diperhatikan adalah berubahnya pola penyakit dari penyakit infeksi dan parasit ke arah penyakit degeneratif yang tidak langsung mematikan tetapi menjadi beban lebih lama. Ini semua karena kemajuan di bidang kedokteran dan taraf hidup masyarakat yang semakin baik. Usia harapan hidup menjadi semakin baik dan naik, maka suatu ketika akan menjadi banyak manula ketimbang balita. Maka akan semakin banyak keluarga-keluarga yang merawat nenek/orang tuanya ketimbang anak balitanya. Namun karena institusi pendidikan sudah demikian penting, maka anak menjadi tergantung pada orang tuanya jadi semakin lama.

Peran-peran suami dan istri sudah semakin kabur, keretakan perkawinan sudah semakin banyak, karena manusia cepat jenus dan mengalami kebosanan baik dalam hidup (partner) maupun dalam bekerja, maka pusat-pusat hiburan dan rekreasi akan semakin berkembang. Tetapi anak-anak korban perceraian semakin tinggi. Namun di sisi lain peran-peran suami sudah mulai juga menimbang karier istri karena istri sudah banyak yang berkarier di sektor publik. Karena kesibukan para orang tua, maka masalah-masalah rumah tangga, anak dan remaja semakin banyak dan ini menumbuhsuburkan pusat-pusat jasa konsultasi. Selain itu karena kesibukan kerja, masalah sosial akan semakin banyaknya orang-orang yang mengalami stress, maka akan muncul bidang-bidang ilmu baru untuk menangani masalah-masalah yang muncul seperti sosiologi emosi, psikologi dsb-dsbnya.

Karena kesibukan suami dan istri serta suami harus bersedia menggantikan peran istri bila tidak di rumah, maka diperlukan model-model makanan yang siap hidung dan perlunya keanekaragaman jenis makanan-makanan beku dan mudah dimasak. Pola hubungan keluarga antar orang tua dan anak sudah semakin mengarah ke arah horizontal ketimbang vertikal.

Demikian, perubahan zaman dan perubahan budaya akan terjadi di masa depan kelak, dan tanda-tanda itu sudah menampakkan beberapa hal diantaranya.

Note :

Untuk renungan (refleksi Mahasiswa).

1. Coba sdr renungkan dan refleksikan kenyataan hidup kini dengan masa kecil sdr (kalau bisa bandingkan dengan masa kecil ortu sdr – kalau ia mau cerita).

2. Coba sdr amati pola hidup orang kota dengan pola hidup orang desa

3. Coba sdr telusuri kehidupan anak yang bercerai, broken home dan dibelenggu kemiskinan

4. Coba sdr amati ideologi dan pola mengasuh anak orang berkecukupan dengan orang yang kekurangan.

RENUNGAN MODERNISASI

2009-10-17T05:50:00.000-07:00

Membicarakan masalah industrialisasi dan pembangunan --- utamanya di Indonesia ---, maka kita tidak akan terlepas dalam membicarakan paradigma modernisasi. Salah satu tokoh teori modernisasi adalah Harrod-Domar, Domar (dalam Budiman, 1995) memberikan asumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah penambahan investasi modal, jadi masalah keterbelakangan dan kemiskinan menurutnya disebabkan karena kurangnya modal. Maka menurut perspektifnya jika modal itu diinvestasikan maka hasilnya adalah pembangunan ekonomi.

Dengan demikian bila mengacu pada teori Harrod-Domar, untuk memecahkan keterbelakangan dan ketertinggalan ekonomi (suatu daerah) itu adalah dengan mencari tambahan modal. Tambahan modal itu bisa diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri termasuk mencari pinjaman utang.

Perspektif modernisasi yang diilhami Domar ini sejak era orde baru banyak digunakan oleh para elit politik dan pemerintah untuk memajukan ketertinggalan di berbagai daerah di Indonesia. Selain teori Harrod Domar, Indonesia juga mengadopsi teori W.W Rostow dengan teorinya Lima Tahap Pembangunan. Itulah sebabnya era Soeharto mengedepankan 5 pilar Repelita untuk mencapai tinggal landas.

Tetapi dalam kenyataannya paradigma modernisasi untuk sebagian pengamat sosial, dianggap gagal membawa kesejahteraan di banyak negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Kegagalan paradigma modernisasi dianggap oleh banyak pengamat sosial lebih disebabkan karena paradigma ini kurang mengedepankan unsur lokalitas masyarakat, selain itu teori ini lebih cocok untuk negara-negara barat yang secara ekonomi dan budaya berbeda dengan negara berkembang. Justru adanya penerapan modernisasi dengan pola investasi (pinjaman utang luar negeri) menyebabkan banyak negara berkembang terjebak pada lilitan utang.

Sehingga paradigma modernisasi kemudian ditandingi dengan kemunculan paradigma baru dalam teori-teori pembangunan dan sosiologi, yaitu yang dikenal dengan paradigma dependensi (ketergantungan). Teori ini termasuk dalam aliran Neo Marxis, menurut aliran ini tidak mungkin negara berkembang akan maju kalau mereka masuk ke dalam sistem kapitalisme dunia.

Secara umum dalam pandangan dependensi, menganggap bahwa modernisasi dan pertumbuhan yang diciptakan dari hasil penanaman modal asing hanya akan menciptakan ketergantungan dan pertumbuhan yang semu. Ini dibuktikan dengan terjadi krisis moneter di Indonesia (1997-1998) lalu di mana terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bersifat semu semata.

Dari uraian tentang refleksi modernisasi di Cina sebagaimana diungkap pada latar belakang dan kaitannya dengan di Indonesia, mengapa tidak terjadi hal yang sama. Maka dalam tulisan ini akan dianalisis menggunakan teori pertukaran sosial dan teori kritik masyarakat (Mahzab Frankfurt) dirangkai dengan teori modernisasi dan dependensi. Alasan penggunaan teori ini karena teori modernisasi dan dependensi bila diamati secara mendalam sebenarnya hampir mirip dan dapat dianalogikan untuk kasus modernisasi dan pembangunan di Indonesia.

E. Pembahasan.

Dalam kasus modernisasi di Indonesia sangat berbeda dengan kasus Cina. Dalam kasus di Indonesia, tampak sebenarnya ada tarik menarik antara golongan kuat (pengusaha dan political will pemerintah) yang kenyataannya (terutama pada era Orde Baru) lebih berpihak pada golongan elit daripada golongan lemah dan tentunya terkandung nilai pamrih. Dalam proses itu terjadi benturan kekuatan antara kepentingan yang kaum kuat dan kaum lemah. Dalam pertarungan ini kemenangan selalu ada dipihak mereka yang kuat dan dekat dengan penguasa. Maka konsekuensinya, kemiskinan, keadilan dan kesenjangan tampak dalam budaya dan masyarakat Indonesia.

Maka kritik terhadap konsep pembangunan yang mengambil bentuk modernisasi selama ini, seringkali ditujukan pada ketidakpuasan atas kinerja konsep tersebut dalam memfasilitasi proses transformasi di negara-negara sedang berkembang. Fenomena cultural-shock yang ditanggung oleh masyarakat lokal sebagai akibat introduksi nilai-nilai Barat, adalah gambaran jamak yang seringkali menjadi pokok gugatan pendekatan ala Barat dalam pembangunan. Kejutan budaya itu berlangsung di tiga ranah, yaitu: ranah “pola-pemikiran ”; “pola-tindakan ”; dan pola sarana (teknologi, kelembagaan, hukum, sistem ekonomi, sistem politik, dan sebagainya).Dalam bidang sosial-ekonomi, konsep modernisasi ala Barat mendapatkan kecaman kritis dari kalangan yang tidak puas. Ketidakpuasan tersebut berakar pada beberapa fakta: pertama, pembangunan berpolakan modernisasi ala Barat ternyata telah meminggirkan posisi ekonomi masyarakat lokal. Kedua, modernisasi ala Barat menafikan eksistensi sistem sosio-budaya masyarakat lokal, sehingga bukan kemajuan yang dihasilkan dari proses modernisasi tersebut melainkan kemacetann. Ketiga, modernisasi ala Barat sangat menguntungkan pertumbuhan dan ekspansi modal serta proses akumulasi kapital bagi perekonomian Barat serta Global. Keempat, modernisasi ala Barat justru mendorong proses-proses disintegrasi sosial-masyarakat di kawasan sedang berkembang, dimana semangat kolektivitas (misal: gotong-royong) sebagai ciri sosiologis penting meluntur (hilang) secara dramatis (Galtung dalam Budiman, 1995).

Dengan berbagai pandangan kritis semacam itu, maka muncul teori dependensi dan teori kritik masyarakat (Frankfurt school). Mahzab Frankfurt yang mengembangkan suatu teori yang dinamakan teori kritik ini bukan sekedar kontemplasi pasif prinsip-prinsip obyektif realitas melainkan bersifat emansipatoris. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka teori kritik selalu menolak untuk terjebak menjadi teori tradisional. Teori Kritik yang emansipatoris memiliki kelebihan, di mana menurut mereka disebabkan :

1. Para teoretisi Frankfurt School membedakan teori kritik mereka yang emansipatoris dengan teori tradisional yang afirmatif dan pro status quo (anti perubahan).

2. Teori tradisional dianggap hanya sebagai perumusan prinsip-prinsip umum dan final dalam melukiskan dan menafsirkan kenyataan. Teori tradisional memisahkan fakta dari nilai dan berusaha mendapatkan hukum – hukum obyektif tentang kenyataan (realitas).

3. Teori tradisional terlalu bersifat informatif terhadap kenyataan yang ada. Teori kritik dilain pihak tidak berurusan dengan prinsip-prinsip umum melainkan usaha penyadaran manusia dari irrasionalisme yang melekat pada manusia modern.

Menurut para penganut teori kritik ini bahwa manusia dan para ilmuwan dan teknorat harus mampu membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu, pengisapan dan penindasan. Maka teori modernisasi yang dianggap menyebabkann penindasan dan membelenggu masyarakat adalah tidak tepat digunakan.

Dengan bercermin pada bahasan teori di atas, tampaklah bahwa pembangunan industri di Indonesia mengalami kemandegan dibandingkan Cina, ini lebih disebabkan karena adanya perbedaan pandangan dalam memahami pembangunan dan industrialisasi, karena penekanan, pertukaran dan pemahaman para teknorat, ilmuwan dan pemerintah sangat berbeda antar 2 negara tersebut. Cina meskipun melakukan modernisasi tetap mereka lebih banyak bertumpu pada kekuatan lokal, nasionalisme, dan berusaha sekuat mungkin menekan pengaruh asing pada kekuatan ekonominya, sementara Indonesia sebaliknya. Selain itu kekuatan ilmuwan, teknorat dan birokrat di Indonesia dalam perspektif teori kritik tidak bersifat emansipatoris.

F. Kesimpulan.

Kegagalan-kegagalan pembangunan dan industrialisasi di Indonesia dibandingkan dengan Cina, bila mengacu pada para penganut teori kritik, disebabkan para ilmuwan, teknorat dan manusia modern, terjebak pada pola fikir yang terlalu pragmatis. Sehingga ilmu yang dimiliki menjadi belenggu dan hanya sekedar alat melegalisasi program penguasa. Oleh sebab itu, menurut teoretisi kritik, ilmuwan harus mampu melahirkan ilmu yang praksis dan emansipatoris. Kegagalan program pembangunan yang lebih banyak dalam tataran inisial ini disebabkan oleh adanya kesalahan dalam memaknai pembangunan dan terlalu menekankan pentingnya modernisasi dan adopsi teknologi dari barat.

PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

2009-10-10T17:27:00.000-07:00

1. Latar Belakang.

Pengkajian terhadap peranan penduduk sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat mendasar. Hal ini mengingat penduduk adalah subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Peranan penduduk di satu pihak dapat diandalkan sebagai modal dasar pembangunan, serta mampu menyerap output yang dihasilkan oleh perekonomian sehingga mampu untuk meningkatkan Pendapatan Nasional. Namun disisi lainnya penduduk yang besar akan menjadi beban pembangunan dan akan dapat menimbulkan problema dalam segala aspeknya. Modal dasar atau beban pembangunan terletak pada kualitas penduduk itu sendiri, bukan pada jumlah atau kuantitas penduduk.

Diantara permasalahan yang timbul ke permukaan berkaitan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan semakin bertambahnya tenaga kerja setiap tahunnya. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaannya. Sehingga fenomena ini memunculkan adanya pengangguran dalam perekonomian.

Pengangguran, di satu sisi menunjukkan adanya selisih antara permintaan (demand for labor) dan penawaran tenaga kerja (supply of labor) dalam suatu perekonomian. Diluar itu terdapat juga sebab-sebab non ekonomis seperti pranata, sikap dan pola tingkah laku yang berhubungan dengan pengamanan hak kerja, serta keinginan si penganggur untuk menerima jenis pekerjaan yang lebih cocok dengan kualifikasi, aspirasi atau selera mereka. (Munir, 1985)

Masalah pengangguran makin hari makin meningkat. Sejak krisis global melanda banyak perusahaan gulung tikar dan mem PHK kan sejumlah karyawannya (Riau Pos, 12 November 2008). Demikian headline yang dimuat sebuah harian di Propinsi Riau. Adanya fenomena itu maka tidak dapat disangkal akan memunculkan sejumlah pengangguran baru yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan masalah sosial yang ada.

Dampak krisis ekonomi, terorisme, dan lain lain, makin menurunkan niat investasi dari luar negeri dan juga menurunkan daya beli masyarakat. Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi keadaan rakyatnya. Karena masalah pengangguran sudah menjadi masalah yang sangat mengkuatirkan.

Sebenarnya, buat negara (pemerintah Indonesia) sendiri masalah tingginya angka pengangguran tidaklah mengganggu kinerja dan kelangsungan hidup negara (terkait dengan soal finansial), yg membuat "resah" negara (pemerintah) hanyalah masalah "reputasi" pemerintahan yg sedang berkuasa dan sekedar "rasa empati" tanpa bisa dilihat tindakan nyata pemerintah dalam mengatasi masalah sosial yang jadi momok dunia ini.

Masalah ini harus ditangani serius, sebab kalau masalah ini tidak ditangani secara serius, akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar lagi buat negara, misalnya tingginya angka kriminalitas. Atau juga maraknya aksi demo dan terror yang sejatinya hanyalah merupakan bentuk dari rasa ketidakpuasan dan keputusasaan manusia.

Melihat realita tersebut, masalah pengangguran seharusnya ditangani dengan baik oleh pemerintah dengan melakukan tindakan riil guna menolong mereka yang benar-benar terpaksa menjadi pengangguran karena kondisi negara yang bobrok disebabkan karena amburadulnya management negara. Pengangguran, kalau itu terjadi karena murni atas kesalahan pengelola negara, maka dia menjadi tanggung jawab negara! Tapi bila pengangguran terjadi karena faktor individu, mentaly illnes, maka pengangguran model ini menjadi tanggung jawab pribadi (atau keluarga sesuai dengan sistem kekeluargaan bangsa Indonesia). Melihat angka pengangguran yang terus merangkak naik, maka sudah semestinya untuk langkah kedepan negara harus bersiap-siap mengalokasikan dana guna mengatasi masalah ini.

B. Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimanakah problema pengangguran ditinjau dalam perspektif sosiologis ?

C. Tujuan.

Tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk memahami masalah pengangguran dalam perspektif sosiologis untuk memahami masalah sosial yang banyak terjadi di Indonesia.

D.Teori.

Identifikasi dan pengukuran bentuk pengangguran yang tepat penting untuk mengetahui sebab akibat dan pemecahannya merupakan salah satu di antara pokok pikiran yang menonjol dalam aspek teoritis dan pragmatis. Diantara kategori utama pengangguran secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut :

· Pengangguran yang bergeser (frictional unemployment), sebagai akibat berpindahnya dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, akibatnya terdapat tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang lainnya.

· Pengangguran musiman (seasonal unemployment), menganggur sementara diakibatkan oleh pergantian musim panen dan musim tanam.

· Pengangguran struktural (structural unemployment), menganggur karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian.

· Pengangguran yang diakibatkan oleh kelebihan yang kronis dari total penawaran dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja.(Sukandar, 2004)

Disisi lainnya masalah pengangguran terbuka dan setengah pengangguran terutama, adalah refleksi dari kemiskinan dan rendahnya produktivitas penduduknya, meskipun golongan yang disebut terakhir juga melakukan aktivitas ekonomi (baca: bekerja) demi menjaga “gengsi”? Pada mulanya mereka melakukan kegiatan tersebut hanya untuk sekedar mempertahankan hidup atau status sosial bila tidak ingin dikatakan sebagai penganggur. Namun sebagian dari mereka ada yang meneruskan kegiatan tersebut secara sukarela bahkan tidak jarang dari mereka ada yang dilakukan secara terpaksa. Hal ini mungkin dilakukannya sambil menunggu sambil melamar pekerjaan yang lebih “baik”.

Oleh Todaro (2000) mereka inilah yang terjaring pada golongan setengah pengangguran (under unemployment). Golongan ini kemudian terbagi atas (Simanjuntak, 1998)[1] :

· Setengah penganggur tidak kentara (invisible underemployment), mereka yang bekerja memenuhi jam kerja normal, namun berada pada jabatan/posisi yang sebetulnya membutuhkan kualifikasi adan atau kapasitas di bawah yang ia miliki.

· Setengah penganggur kentara (visible underemployment), mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja di bawah jumlah jam kerja normal (35 jam per minggu)

· Setengah penganggur potensial (potential underemployment), mereka yang bekerja memenuhi jam kerja normal dengan kapasitas kerja normal, namun menghasilkan output yang rendah dikarenakan oleh faktor organisasi, teknis, dan keterbatasan lainnya pada tempat ia bekerja.

Dari setengah pengangguran kentara memberikan indikasi pemanfaatan yang belum optimal sumber daya manusia, sedangkan setengah pengangguran tak kentara memberikan indikasi rendahnya kualitas sumber daya manusia karena produktivitas/pendapatan mereka rendah. Kondisi ini oleh Badan Pusat Statistik (2000) diungkapkan sebagai hipotesis “menganggur sebagai suatu kemewahan”. Hipotesis ini menyatakan bahwa hanya penduduk yang termasuk kelompok mampu (baca: beruang) saja yang dapat bertahan untuk “menganggur” dalam waktu yang relatif lama. Namun hal ini kurang mampu dilakukan penduduk yang termasuk kurang mampu, mengingat sumber pendapatan mereka demikian juga jaminan sosial bagi penganggur di Indonesia tidak dapat dijadikan sandaran.

Disamping itu komposisi umur dan jenis kelamin angkatan kerja juga dapat membawa akibat terhadap angka pengangguran. Secara demografis, semakin besar keikutsertaan kaum wanita dalam angkatan kerja, semakin kuranglah tingkat pengangguran tersebut. Sedangkan struktur umur muda terutama di negara berkembang, justru seringkali terlihat didominasi oleh golongan umur produktif yang yang belum memperoleh pekerjaan. Hal inilah yang menyebabkan tingginya angka pengangguran bila dikaitkan dengan kedua hal tersebut.

Pada tataran regional yang lebih sempit ternyata beberapa “ironi” yang sebenarnya merupakan kebijakan dimasa lalu, ternyata berbuah di masa-masa berikutnya. Sebut saja, secara ideal sebenarnya dengan bekal pendidikan tinggi sewajarnya angkatan kerja dapat menduduki sebuah pekerjaan sesuai dengan “investasi” yang telah dikeluarkannya, setidaknya demikian menurut Teori Human Capital (Ananta, 1993: 143). Namun apa hendak dikata, kenyataan berbicara lain. Pengangguran yang berpendidikan tampaknya menjadi “tren” dan sesuatu yang lazim di kalangan masyarakat dengan kedok “jual mahal” dikarenakan gaji (pertama) yang ditawarkan kurang sesuai dengan investasinya.

Sangat ironis, justru pengangguran yang berpendidikan rendah dari tahun ke tahun mengalami angka penurunan. Hal ini dimungkinkan karena adanya peningkatan angka partisipasi sekolah dari penduduk usia kerja, dengan indikasi angka transisi SD ke SLTP diharapkan untuk masing-masing daerah kabupaten/kotadapat mencapai lebih dari 90%. Bisa jadi keadaan tersebut dikarenakan mereka yang berpendidikan rendah ini masuk dalam sektor pertanian atau jasa yang tidak terlalu mensyaratkan keahlian atau pendidikan formal.

E. Pembahasan Perspektf Sosiologis

G.W.F Hegel, seorang filsuf Jerman, pernah menyatakan, bahwa kerja membuat manusia mengaktualisasikan dirinya ke level yang paling maksimal. Melalui kerjalah manusia menemukan keutuhan dirinya. Dengan bekerja, manusia merasa bahagia. Dengan bekerja, tidak hanya kebutuhan ekonomi dan sosialnyalah yang terpenuhi, tetapi kebutuhan eksistensialnya. Apa yang dikatakan oleh Hegel dibantah oleh Marx. Menurut Marx, di dalam masyarakat kapitalis, kerja bukanlah tanda aktualisasi diri, tetapi tanda keterasingan manusia (Hidir, 2000). Manusia menjadi terasing, karena ia tidak pernah menikmati hasil kerjanya sendiri. Ia bekerja untuk orang lain. Ia bekerja keras, tetapi orang lainlah yang kaya. Orang lain itu adalah pemilik modal. Orang jadi tidak mengenali dirinya sendiri, yang tercermin di dalam hasil kerjanya, karena hasil kerjanya langsung menjadi milik orang lain. Saya bekerja di pertanian orang lain. Ketika panen, panen tersebut bukan milik saya, tetapi milik bos saya, yakni si pemilik pertanian yang tidak pernah bekerja sehari-harinya. Saya tidak mengenali hasil kerja saya, karena hasil kerja saya langsung diambil oleh bos saya. Saya mendapatkan uang dari kerja saya, tetapi uang itu pun bukan hasil dari kerja saya langsung, melainkan gaji dari bos saya. Kondisi semacam inilah yang menciptakan keterasingan bagi para pekerja. Mereka tidak mengenali diri mereka lagi, sama seperti mereka tidak lagi mengenali hasil kerja mereka. Kerja pun menjadi sumber ketidakbahagiaan dan kecemasan hidup.

Disini, kita menemukan dilema kerja: ketika bekerja orang merasa tidak bahagia, karena ia merasa terasing. Ketika ia menganggur, ia menjadi tidak bahagia, karena ia mengalami krisis eksistensial. Keadaan semakin mencekam, ketika di dalam masyarakat modern kapitalis sekarang ini, orang menyamakan begitu saja hakekat manusia dengan kepunyaannya.

Dalam kosa kata filsuf Perancis Gabriel Marcell, being seseorang disamakan dengan having-nya. Saya adalah apa yang saya punya, itulah pandangan yang dianut banyak orang sekarang ini. Jika saya punya rumah, mobil, dan tabungan, maka itulah saya: sang pemilik rumah, pemilik mobil, dan pemilik tabungan. Tidak kurang dan tidak lebih. Cara berpikir semacam ini tidak hanya berada di level orang yang satu memandang orang lainnya, tetapi juga cara kita memandang diri kita sendiri. Kita merasa tidak berguna, ketika kita tidak punya rumah, mobil, dan tabungan. Tanpa rumah, mobil, dan tabungan, saya bukanlah manusia. Cara berpikir semacam inilah yang merusak, yang juga membuat situasi para pengangguran menjadi lebih menyakitkan. Di satu sisi, ia kehilangan konsep tentang dirinya sendiri. Di sisi lain, ia merasa tidak berguna, karena hampir semua miliknya terancam hilang (Kompas.com updated, 12 Januari 2009).

Jadi, pengangguran pada dirinya sendiri bukanlah sebuah masalah sosial, tetapi sebuah masalah eksistensial yang terkait erat dengan keberadaan (eksistensi) seseorang. Tidak heran, banyak orang bunuh diri, karena menjadi pengangguran. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kecemasan eksistensial? Apa bedanya dengan kecemasan-kecemasan lainnya, yang tidak eksistensial? Jika kita khawatir anak anda belum pulang, padahal hari sudah malam, itu bukanlah kecemasan eksistensial. Ketika kita hendak bepergian dan cuaca mendung, dan kita takut akan kehujanan, itu juga bukanlah kecemasan eksistensial.

Kecemasan berbeda dengan ketakutan. Obyek dari ketakutan jelas: takut pada anjing, takut pada kegelapan, dan sebagainya. Sementara, obyek dari kecemasan itu abstrak. Orang cemas, karena ia takut pada apa yang akan terjadi di depan. Padahal, tidak ada orang yang bisa meramal masa depan. Kecemasan eksistensial juga sama, yakni obyeknya abstrak, yakni tentang keberadaan manusia itu sendiri. Orang mengalami kecemasan eksistensial, jika ia mempertanyakan segala sesuatu yang ia yakini sebelumnya di dalam hidupnya secara radikal. Biasanya, momen kecemasan eksistensial terjadi, ketika kita sedang mengalami krisis. Misalnya, kita tidak jadi menikah, karena calon istri kita selingkuh. Akibat peristiwa yang menyakitkan ini, kita jadi bertanya: apakah saya ditakdirkan untuk menikah? Apakah ada wanita yang bisa sungguh memahami saya?

Ketika kita di PHK secara tidak adil, kita akan bertanya? Bisakah saya hidup setelah ini? Apakah saya masih punya kesempatan untuk bekerja di tempat lain? Bagaimana dengan masa depan istri dan anak-anak saya? Itulah kecemasan eksistensial. Kecemasan yang terkait erat dengan seluruh keberadaan manusia. Inilah kecemasan paling parah yang diderita oleh banyak orang pengangguran.

Martin Heidegger, seorang filsuf Jerman, pernah menulis, bahwa kecemasan eksistensial memiliki dampak positif. Dengan mengalami kecemasan eksistensial, orang menjadi terbuka terhadap realitas. Ia terbuka pada “Ada“. Dengan mengalami kecemasan eksistensial, orang menjadi bercermin, dan melihat dirinya sendiri. Ia berhenti menjadi bagian dari masyarakat, dan menjadi otentik secara individual. Tentu saja, tidak sembarang orang bisa melakukan ini. Banyak orang yang hancur secara emosional, ketika ia mengalami kecemasan eksistensial. Dibutuhkan suatu pandangan yang jernih dan hati yang tegar untuk mencari sisi positif dari kecemasan eksistensial. Dan memang, tidak semua orang memiliki kemampuan seperti itu.

Lalu bagaimana? Jika masalah utama dari orang pengangguran adalah masalah eksistensial, maka solusi utamanya juga harus berada di level eksistensial. Tentu saja, kita harus memperjuangkan berdirinya sebuah sistem, yang sungguh menghargai martabat manusia, apapun status sosialnya di dalam masyarakat. Kita juga harus memperjuangkan berdirinya sebuah sistem, yang tidak begitu mudah merendahkan manusia di dalam pekerjaannya, seperti PHK misalnya. Akan tetapi, itu semua masih jauh dari realitas di Indonesia. Bangsa kita belum bisa berpikir dan bertindak ke arah itu.

F. Penutup.

Kehidupan manusia ditandai dengan satu hal, yakni kontingensi. Artinya, kehidupan manusia itu tidak pernah pasti. Segala sesuatu berubah, dan perubahan itu tidak memiliki arah yang jelas. Jika hakekat dari kehidupan adalah kontingensi, maka kita pun harus menyingkapi kehidupan ini dengan sikap yang kontingen pula. Jika hidup ini penuh dengan ketidakpastian, maka kita harus menyingkapinya juga dengan ketidakpastian. Jika dipadatkan, argumen itu akan berbunyi seperti ini: belajarlah untuk hidup di dalam tegangan ketidakpastian, karena memang hakekat dari hidup ini adalah ketidakpastian! Belajarlah untuk selalu hidup di dalam suasana naik-turun, karena hidup ini memang naik-turun. Dengan lincah bermain di antara ketidakpastian, kita akan menjadi terbuka pada realitas. Kita tidak lagi terikat pada apa yang kita punya, tetapi menjadi dinamis dan kontingen, sama seperti realitas itu sendiri. Dengan menjadi terbuka pada ketidakpastian realitas, kita bisa melampaui paradoks pengangguran. Dengan terbuka pada realitas, siapa tahu, kita akhirnya bisa merasa bahagia.

[1] Berdasarkan pertimbangan praktis, International Conference of labour Statisticiants (ICLS) ke-13 tahun 1982 menyarankan agar pengukuran setengah pengangguran, terutama di negara sedang berkembang, sebaiknya dilakukan hanya terhadap setengah pengangguran kentara.

KESADARAN HUKUM

2009-10-10T17:18:00.000-07:00

Tidak salah bila Robert Seidman mengatakan dalam bukunya The State Law and Development (1978) bahwa; seseorang barangkali akan mematuhi undang-undang atau aturan hukum, bila kebaikan atau keuntungan dari kepatuhannya itu melebihi kerugiannya bila ia melanggar hukum. Artinya, aturan hukum itu memiliki subyektifitasnya masing-masing bagi si pelaku dalam menjalankan aturan hukum itu. Sementara itu, banyak juga orang berpendapat, bahwa kepatuhan pada hukum itu dipengaruhi oleh teladan yang diberikan oleh para penegak hukum (reference group), seperti misalnya; jaksa, hakim, atau aparat kepolisian.

Dengan demikian, para penegak hukum dianggap oleh warga masyarakat sebagai kalangan yang paling tahu tentang seluk-beluk hukum --- termasuk penegakkannya. Maka dapatlah dimengerti bahwa keresahan pasti akan timbul apabila ada penegak hukum yang melanggar hukum, atau menjadi backing dari suatu tindakan pelanggaran hukum.

Sebenarnya, secara psikologis, warga masyarakat mematuhi aturan hukum (termasuk aturan dan rambu – rambu lalu-lintas) karena ada semacam rangsangan untuk mentaatinya yang menimbulkan rasa takut. Kecuali itu, mungkin kepatuhan hukum disebabkan oleh karena yang bersangkutan juga ingin memelihara hubungan baik dengan lingkungan sosial atau penguasa (dalam hal ini mungkin aparat atau pemerintah). Selain itu sebenarnya, masih ada faktor lain yang turut mempengaruhi mengapa seseorang patuh pada hukum; yakni sesuainya nilai-nilai hukum dan aturan hukum dengan aspirasi yang tumbuh di kalangan masyarakat. Dari hal-hal inilah kiranya akan timbul bentuk – bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Namun tak disangkal, adakalanya pula masyarakat mematuhi aturan hukum disebabkan karena terpaksa (baik terpaksa karena sukarela atau tidak). Dikatakan terpaksa karena tidak sukarela karena memang tidak jarang seseorang atau katakanlah aparat memiliki kekuatan secara fisik dan non fisik yang dapat mempengaruhi setiap warganya untuk patuh.

Dengan demikian, maka dapatlah dimengerti mengapa masih ada seseorang --- katakanlah supir angkot/taksi yang masih mau melanggar rambu-rambu lalu-lintas, sementara di lain waktu ia malah demikian patuh untuk mentaati rambu-rambu lalu-lintas. Fenomena ini menjelaskan, bahwa seringkali kepatuhan terhadap hukum itu muncul manakala ada petugas atau manakala ada pengawasan yang ketat.

Dari fenomena itu, pertanyaan yang muncul adalah; Apakah ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat kita masih rendah ?. Untuk menjawab masalah ini tidaklah mudah dan sederhana. Karena kesadaran hukum menyangkut efektifitas, dan berfungsinya hukum sangat tergantung pada keefektivitasan menanamkan hukum tadi, kemudian reaksi masyarakat dan jangka waktu untuk menanamkan ketentuan hukum tersebut. Artinya, sepanjang masyarakat belum mengerti dan belum paham arti hukum yang ditanamkan maka sepanjang itu pulalah pelanggaran hukum akan terjadi.

Jadi proses kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat pada diri manusia, yang mungkin muncul atau mungkin juga tidak. Karena masing-masing warga mempunyai rasa keadilannya sendiri-sendiri. Disadari atau tidak bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat tergantung pada iklim dan contoh dari aparat penegak hukum. Ambillah ilustrasi misalnya, seorang bapak yang hendak menerapkan disiplin untuk taat sembahyang pada anak-anaknya, sementara ia sendiri tidak pernah memberikan contoh untuk taat sembahyang. Maka tidaklah mungkin seorang anak itu akan taat, kalaupun taat itu hanyalah semu dan hanya seketika bila ada kontrol yang kuat --- dalam hal ini mungkin bapaknya.

Menarik untuk disikapi adalah pooling yang dilakukan oleh salah satu TV swasta nasional yang baru lalu, tentang persepsi masyarakat terhadap kepercayaannya pada penegak hukum dan hukum di Indonesia. Hasilnya adalah mayoritas masyarakat tidak percaya lagi pada hukum dan penegak hukum. Indikasi ini sebenarnya menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat pada hukum sudah sangat kurang. Kenapa ?. karena bukti-bukti penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan pemerintah secara kasat mata tidak lagi menyentuh rasa keadilan masyarakat. Sebagai contoh sampai saat ini masih banyak konglomerat bermasalah masih berkeliaran, Release & Discharge yang dikeluarkan pemerintah tidak memperhatikan keluhan masyarakat sementara masyarakat dibebani dengan kenaikan harga yang melambung. Bahkan pernah seorang seniman membuat teka-teki pada suatu surat kabar ibukota, ia membuat pertanyaan; apa bedanya penyakit dengan pesakitan ?. Lalu kemudian ia memjawab dengan jenaka, (kalau tidak keliru) bahwa kalau penyakit suatu keadaan yang tidak normal dalam tubuh sedangkan kalau pesakitan kini jadi ketua DPR.

Sementara bila kita saksikan dalam acara derap hukum, buser, atau patroli yang ditayangkan hampir setiap hari oleh TV Swasta telah memperlihatkan; bagaimana seorang aparat menangkap buronan seperti layaknya menangkap hewan buruan yang tidak memiliki naluri manusia. Memang tindakan para penjahat itu perlu dihukum, namun cara penangkapannya itu yang kurang manusiawi, mereka menangkap, memukul, menjambak dan bahkan menendang. Dan itu dipertontonlan secara nyata di TV. Sangat ironis sekali dengan cara penangkapan para koruptor. Contohnya; tatkala Tommy ditangkap bukannya memperoleh pukulan dari aparat justru pelukan dari Kapolda Metro Jaya.

Fenomena ini pulalah yang menimbulkan kritik dari seorang pembaca pada Harian Kompas beberapa waktu yang lalu yang mengatakan tayangan-tayangan yang dipertontonkan pada acara buser, sergap ataupun patroli di TV swasta itu tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, karena terlalu menekankan pada arogansi aparat dan kekerasan layaknya film detektif Hollywood. Pada hal kenyataannya, hal itu kontradiktif dan kontraproduktif dengan kenyataan di lapangan.

Sebenarnya bila diruntut ke belakang, masalah kriminalitas dan ketidakdisplinan itu adalah manusiawi, karena dalam perilaku manusia itu selalu ada kecenderungan untuk selalu melakukan penyimpangan (deviation). Namun masalahnya kenapa, pada masyarakat yang sangat maju dan modern penyimpangan hukum sangat sedikit ?. atau bila dibalik pertanyaannya; kenapa pada masyarakat yang sangat tradisional dan nyaris primitif pelanggaran hukum yang terjadi juga hanya sedikit ?. Katakanlah, untuk kasus perkosaan pada masyarakat Dani di Irian (Papua) sampai sekarang ini nyaris tidak pernah terdengar. Pada hal dari cara berpakaiannya saja mereka sangat kondusif untuk melakukan perkosaan, kaum laki-laki hanya pakai koteka sementara kaum perempuan nyaris tidak berbaju. Tapi kenapa kasus perkosaan jarang terjadi pada hal secara logika sangat memungkinkan terjadi, karena kaum wanitanya tidak berbaju ?.

Untuk menjawab itu, sebenarnya sederhana saja, yaitu penegakan hukum di kalangan mereka dilaksanakan tanpa pilih kasih. Hukum dipahami tidak hanya sebagai perangkat aturan, tapi juga sebagai regularitas kehidupan mereka. Bila terjadi pelanggaran dan pelecehan terhadap hukum dipahami oleh mereka akan mengancam eksistensi mereka sebagai suku Dani. Maka menjadi kewajiban seluruh masyarakatnyalah untuk taat hukum dan kewajiban ketua adatnya pulalah untuk melaksanakannya secara tegas. Hal yang sama juga dialami oleh suku Badui di Banten Selatan atau orang Kuta di daerah Tambaksari Kabupaten Ciamis yang memenangkan hadiah Kalpataru 5 Juni 2002 lalu, karena ketaatan masyarakatnya pada hukum lingkungan pada pemanfaatan leuweung gede di daerahnya.

Sanksi hukum yang diberikan pada masyarakat tradisional bila terjadi pelanggaran sebenarnya tidaklah terlalu mahal dan sulit, dan mereka sebenarnya dengan mudah saja untuk melanggarnya. Namun kenyataannya mereka tetap mentaati hukum yang berlaku, karena hukum dianggap oleh mereka sebagai regularitas dan ditegakkan dengan konsekuen dan tanpa pilih kasih serta contoh yang baik dari tokoh adat.

Sekarang masalahnya, maukah pemimpin bangsa kita, penegak hukum dan kita semua merenungkan diri, kontemplasi dan melakukan introspeksi serta merefleksikan, sudahkah penegakan hukum itu dilakukan sesuai keinginan masyarakat ?. Bila belum, marilah kita mencontoh masyarakat Dani, warga Kuta atau orang Badui yang menurut orang modern adalah masyarakat kuno dan tradisional. Pada hal sebenarnya merekalah yang modern dalam penerapan sanksi hukum.

DEMOKRASI, WACANA DAN KEBAJIKAN

2009-10-10T08:25:00.000-07:00

2. Sekilas Tentang Pemikiran Jurgen Habermas.

Pemikiran Jurgen Habermas, intinya adalah mengharapkan diri manusia (self) mampu menentukan dirinya. Pemikiran ini muncul ketika ia melihat manusia dewasa mengalami dehumanisasi, tidak bisa bertindak bebas. Ilmu dan teknologi menjadi ideologi yang turut memenjarakan manusia. Manusia modern lagi tidak memiliki pilihan bebas. Ia terasing (alienasi) dan tertekan oleh hasil karyanya dan lingkungannya .

Menurut Habermas, saintifikasi politik dan ideologi ini akan menempati posisi kesadaran (super ego) manusia. Hukum-hukum sains dan teknologi yang rasional, teknis dan mekanis dikenakan pada manusia. Akibatnya, masyarakat kehilangan makna akan dirinya sendiri dan tidak mampu menumbuhkan partisipasi dan demokrasi. Manusia menjadi abdi dari ilmu dan teknologi yang ia ciptakan sendiri.

Menurut Habermas hal ini harus diubah. Dengan logika interaksi atau logika hermeneutik Habermas mencoba membangun sains yang praksis. Melalui logika tersebut ia menonjolkan pengakuan, saling pengertian atau komunikasi sebagai tema interaksi. Oleh sebab itu, tulisan-tulisan Habermas dalam berbagai kesempatan banyak juga menyinggung dunia komunikasi (selain ekonomi dan politik).

Dalam suasana komunikasi itulah akan terjadi dialog berdasarkan pengakuan satu sama lain diantara mereka yang mengambil bagian dialog tersebut, sambil membuang kemungkinan-kemungkinan terjadinya saintifikasi dan teknikalisasi pada dunia humanitas. Melalui diologis yang bebas dari tema-tema penguasaan sebaliknya dengan penuh kebersamaan, saling pengertian dan pengakuan satu sama lain, memungkinkan untuk menciptakan ruang waktu yang cukup dalam upaya membangun kesepakatan-kesepakatan humanitas yang sebenarnya. Dari sinilah harapan Habermas, bahwa ilmuwan bukan hanya berdiri di menara gading, tetapi juga turut melakukan perubahan sosial bersama kaum proletar.

Idealisme dari pemikiran Habermas (Frankfurt School) ini sangat menarik. Namun tak urung banyak juga menuai kritik. Kritik dari pemikiran Habermas ini adalah; apa yang digambarkan oleh Habermas itu meluncur begitu saja, tanpa melihat bahwa ada kenyataan di sisi lain dari dunia yang begitu luas ini. Di mana belum tentu ilmu dan teknologi itu yang mendominasi dunia manusia. Sebagai contoh, gambaran yang ia lihat hanyalah gambaran dunia Eropa yang ia lihat di mana ia berada. Ia tidak melihat bagaimana perlakuan orang dari benua lain terhadap orang di benua lain. Kepentingan yang muncul tidak diterapkan seramah yang ia bayangkan (idealismenya).

3. Tinjauan Terhadap Esei Habermas dan Sebuah Perbandingan.

Ada 4 Esei terakhir yang ditulis oleh beberapa penulis berkaitan dengan perkembangan Teori Kritik. Selain ditulis oleh Habermas sendiri, juga ada beberapa penulis lain yang tertarik mengkaji teori ini, antara lain :

1. End Games The Irreconcilable Nature of Modernity Esseays and Lectures, oleh : Albert Wellmer, 1998.

2. Habermas on Law and Democracy : Critical Exchanges, oleh : Michel Reosenfeld dan Andrew Arato (editors), 1998.

3. The Inclusion of The Others : Studies in Political Theory, oleh Jurgen Habermas di edit oleh : Ciaran Cronin dan Pablo de Gereiff, 1998

4. On The Pragmatics of Communication, oleh Jurgen Habermas diedit oleh Maeve Cooke, 1998.

Harus diakui bahwa, esei dan pemikiran Habermas dalam berbagai tulisannya memang banyak mencakup tentang ekonomi dan politik dalam dunia kapitalistik modern. Karya-karya tulisannya sebagaimana dijelaskan di atas, baik yang ditulis oleh Habermas sendiri maupun rekannya, sebenarnya merupakan inti dari pemahaman tentang diri dan dunia modernitas, yang terus ia bela, ia kritik dan ia rekonstruksi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya yang ia tulis beberapa tahun sebelumnya di era 1970-an hingga 1980-an seperti ; Knowlegde and Human Interest (1972) The Philosophycal Discourse of Modernity (1987), The Theory of Communicative Action (1984).

Seperti tulisan Habermas tentang ; The Inclusion of The Others : Studies in Political Theory (1998), dan juga tulisannya dalam Habermas on Law and Democracy : Critical Exchanges, 1998 yang diresensi oleh Rommand Coles dari Duke University jelas kedua karya itu adalah karyanya dalam ilmu politik dan itu terkait dengan beberapa karya sebelumnya.

Pertanyaan-pertanyaan utama dalam kedua volume tersebut selalu berkaitan dengan ; sifat, tantangan dan kemungkinan transformasi moralitas demokrasi modern, legalitas dan praktek-prakteknya dalam dunia modern dan pluralistik. Tetapi sebenarnya, tema umum dari teori politik yang diajukan oleh Habermas umumnya sederhana. Menurutnya dunia politik itu adalah : dunia intersubyektif non kekerasan yang perlu dikembangkan secara terus menerus, di mana variabel komunikasi adalah suatu variabel yang perlu dimaknai dan dikembangkan daripada bentuk-bentuk ritual atau penggunaan senjata. Teman anti kekerasan tampaknya dipengaruhi oleh para seniornya (Frankfurt School generasi pertama) yang juga tidak menyukai kekerasan dan menentang ideologi dan sistem.

Pola fikir dari teori politik Habermas ini sekilas memang berbau utopia, namun intinya, menurut Habermas untuk menciptakan hal itu harus adanya kemapanan dunia demokrasi. Demokrasi ini haruslah didasarkan konsensus yang dimotivasi secara rasional, berkesadaran dan bebas. Dalam buku itu (Habermas on Law and Democracy) Habermas, mencoba menelaah heterogenitas, ketidaksepakatan dan hubungan antara yang baik dan adil yang dikaitkan dengan sistem pasar, birokrasi dan demokrasi.

Dalam karyanya yang lain, The Inclusion of The Others, Habermas membedakan 2 model demokrasi politik, yaitu :

Ø Model Liberal, intinya adalah setiap warga negara memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri dari intervensi negatif dari negara atau warga negara lain. Dalam model ini, menurut Habermas setiap warganegara harus mampu menekan pemerintah untuk menciptakan perundang-undangan yang melindungi mereka dari intervensi yang merugikan mereka.

Ø Model Republik, intinya bahwa kehidupan politik adalah pilar utama untuk menciptakan solidaritas dan integrasi yang berakar pada hubungan transformatif. Dalam model ini setiap warga negara memiliki hak utama dalam partisipasi politik secara bebas dan mampu mengatur kekuatan pasar dan administratif.

Satu kritik dari tulisan Habermas di atas tadi tampaknya ia terlalu idealistik memandang masyarakat, di mana dalam model liberal dianggap semua warga memiliki keperibadian yang baik-baik saja. Pada hal setiap warga negara itu pastilah memiliki berbagai karakter yang berlainan. Dan sebaliknya dalam model republik juga Habermas tampaknya lupa, bahwa tidaklah mungkin warga negara mampu menjalankan semua aktivitasnya dalam mengatur kekuatan politik, pasar dan sebagainya, bila hak-hak pribadinya tidak dijamin.

Kritik lain dari karya Habermas, dalam The Illusion of the Others, (1998), Habermas juga mencampur-adukkan antara moral dan etika dalam suatu norma hukum. Pada hal inipun diakui bahwa norma hukum adalah suatu kerangka yang mengatur hubungan masyarakat secara umum. Di mana norma ini bersifat mengikat secara umum. Di sisi lain, perembesan isu-isu moral dan etika pada norma-norma konstitusional dan budaya politik menggiring Habermas mengembangkan argumen lain tentang politik multikultural.

Menurut Habermas politik multikultural ini akan terwujud manakala hak-hak dan otonomi individu dan publik tercipta. Ini berarti bahwa hak dan budaya mayoritas harus membatasi dirinya. Sementara itu budaya minoritaspun harus terjamin hak pengelolaan dirinya, subsidi dan lain sebagainya. Tanpa semua itu hak minoritas akan terabaikan. Namun semua itu tidak akan tercapai tanpa perjuangan politik dan gerakan sosial. Dengan demikian tampak terjadi kontradiksi dalam pemikiran Habermas ini.

Beralih pada karya lain dari Habermas adalah Habermas on Law and Democracy (1998), dalam karyanya ini, Richard Bernstein menyatakan bahwa penggunaan kata perbedaan antara yang baik dan yang buruk yang digunakan Habermas sangat kaku, sehingga melahirkan teori demokratis yang semakin kosong. Mengacu pada konsep baik dan buruk, Habermas dianggap gagal menjelaskan adanya “ kebaikan internal “ dalam individu dalam praktek demokrasi atau kebaikan-kebaikan yang muncul dari praktek demokrasi yang dihasilkan individu.

Di sisi lain juga Habermas dianggap gagal dalam menjelaskan tatanan moral dan etika dalam kehidupan demokrasi, karena menurut Mc Carthy sisi penting dari demokrasi itu adalah ; bagaimana menciptakan wacana politik untuk usaha mencapai konsensus, kompromi untuk upaya menemukan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terselesaikan secara masuk akal. Dengan demikian, karya Habermas tentang Habermas on Law and Democracy (1998) menurut Mc Carthy tampaknya Habermas sudah mulai bersandar pada teori sistem yang bersifat fungsional yang selama ini ia kecam karena pro status quo.

Oleh sebab itu, dalam tulisan Rommand Coles dari Duke University, ia melihat bahwa tulisan Habermas beberapa tahun terakhir ini dirasakan kurang tajam dalam menganalisis demokratisasi. Kekurang tajamannya ini disebabkan Habermas melakukan penekanan yang berlebihan terhadap pentingnya konsensus. Tampaknya inilah tekanan-tekanan dalam teori tindakan komunikatifnya yang membawa Habermas semakin mendekati teori sistem.

Harus diakui bahwa penekanan konsensus yang diajukan Habermas dalam esei tersebut adalah untuk menekankan pentingnya koordinasi. Penekanan akan pentingnya koordinasi ini terus diperlihatkan oleh Habermas dalam eseinya yang lain yang berjudul : Pragmatics of Communication. Dalam buku On The Pragmatics of Communication, oleh Jurgen Habermas diedit oleh Maeve Cooke, 1998 ini tampaknya Habermas tertarik dalam dunia komunikasi.

Ketertarikan ini menurut Habermas, karena para teoretisi Frankfurt generasi pertama terlalu menekankan pada paradigma kerja. Hal ini dasari dari paradigma yang mereka anut waktu itu masih banyak menggunakan pemikiran Marx dan Hegelian tentang kerja sebagai pembentukan eksistensi manusia. Sebab menurut Frankfurt School generasi pertama, hubungan kerjalah yang menentukan eksistensi manusia. Pada hal menurut Habermas justru hubungan kerja itulah penyebab terjadinya alienasi.

Maka menurut Habermas, kini satu-satunya jalan adalah melepaskan paradigma kerja yang dianut oleh teoretisi kritik generasi pertama itu dan menggantinya dengan paradigma komunikasi. Karena komunikasi dan kerja adalah dua proses yang membentuk masyarakat dimana yang satu tidak bisa direduksi pada yang lain.

Menurut anggapan Habermas, teori kritik generasi pertama yang masih berparadigma kerja telah gagal melanjutkan proyek pencerahan untuk mencapai masyarakat yang terbuka bagi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan kebahagiaan.

Di dalam paradigma komunikasi situasi subjek-objek bisa dihindarkan. Komunikasi mengandaikan dua hal: (a) manusia berhadapan satu sama lain sebagai dua pihak yang sejajar dan berdaulat, komunikasi berlainan dengan kerja karena tidak menciptakan situasi subjek-objek; (b) adanya ruang kebebasan, dalam menangkap maksud orang dalam suatu komunikasi sama sekali tidak dapat dipaksakan. Komunikasi merupakan karateristik universal manusia. Habermas mengembangkan apa yang disebutnya “ universal pragmatic analysis ” untuk menganalisa kondisi-kondisi bagi situasi ideal komunikasi (ideal speech situation).

Teori kritis Habermas tidak lagi memfokuskan diri pada tindakan rasional bertujuan melainkan pada tindakan komunikasi alias bahasa. Masyarakat rasional yang diidealkan Habermas bukan lagi masyarakat tanpa kelas dimana hubungan kerja tidak lagi represif melainkan masyarakat rasional dimana komunikasi berjalan sehat, dialogis, dan tidak distortif. Keseriusan Habermas untuk mewujudkan masyarakat terbuka-dialogis terbukti dengan diterbitkannya dua volume bukunya: Theory of Communicative action.

Habermas mengkontraskan antara tindakan komunikasi dan tindakan strategis yang masing-masing diasosiasikan dengan sistem (kapitalisme) dan lifeworld (dunia praktis moral dimana manusia, alam tidak dipandang sebagai objek pasif melainkan realitas yang dihayati). Tindakan strategis yang mendominasi masyarakat modern menciptakan suatu realitas politik tempat kebijakan-kebijakan publiknya tereduksi pada persoalan teknis semata yang mengabaikan persoalan nilai.

Suatu realitas politik yang menempatkan manusia sebagai objek kebijakan tidak membiarkan mereka merekonstitusi identitasnya sendiri. Setiap kebijakan publik yang didasari oleh kepentingan kontrol teknis cenderung monologis dan tidak komunikatif terhadap realitas sosial yang dihadapinya.

Habermas mengembangkan teori tindakan komunikasinya dengan mengemukakan bahwa setiap komunikasi yang sehat adalah komunikasi dimana setiap partisipan bebas untuk menentang klaim-klaim tanpa ketakutan akan koersi, intimidasi, dan sebagainya dan dimana tiap partisipan memiliki kesempatan yang sama untuk bicara, membuat keputusan-keputusan, self-presentations, klaim normatif, dan menentang pendapat partisipan lain. Pendeknya, Habermas mewajibkan setiap proses argumentasi untuk memuat proposisi-proposisi antara lain: (a) setiap subjek dengan kompetensi untuk berbicara dan bertindak diperbolehkan mengambil bagian dalam suatu diskursus (b) setiap orang diperbolehkan mempertanyakan setiap assertions apa saja. (c) setiap orang diperbolehkan untuk mengajukan suatu keputusan apasaja ke dalam diskursus.

2. Sekilas Tentang Pemikiran Jurgen Habermas.

3. Tinjauan Terhadap Esei Habermas dan Sebuah Perbandingan.

1. End Games The Irreconcilable Nature of Modernity Esseays and Lectures, oleh : Albert Wellmer, 1998.

2. Habermas on Law and Democracy : Critical Exchanges, oleh : Michel Reosenfeld dan Andrew Arato (editors), 1998.

3. The Inclusion of The Others : Studies in Political Theory, oleh Jurgen Habermas di edit oleh : Ciaran Cronin dan Pablo de Gereiff, 1998

4. On The Pragmatics of Communication, oleh Jurgen Habermas diedit oleh Maeve Cooke, 1998.

Dalam karyanya yang lain, The Inclusion of The Others, Habermas membedakan 2 model demokrasi politik, yaitu :