BUDAYA KORUPSI: SEBUAH BENTUK MASALAH SOSIAL DI INDONESIA

A. Latar Belakang

”Beberapa Bupati dan Gubernur antri menunggu giliran diperiksa KPK” demikian bunyi sebuah headline surat kabar Metro Riau edisi 5 Juli 2007. Dari sinyalemen berita tersebut tampak bahwa budaya korupsi sudah semakin marak di Indonesia, termasuk di daerah Riau. Akhir-akhir ini masalah korupsi bukan lagi sebagai sebuah fenomena baru, bahkan setiap hari dalam berbagai media massa disajikan kasus-kasus penyelewangan dana yang dilakukan berbagai oknum, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif.
Korupsi bukan hanya di pusat pemerintahan tetapi sekarang sudah merambah ke berbagai pelosok daerah, bahkan ke desa-desa. Buktinya banyak kepala desa, kepala sekolah yang dituntut mundur oleh warganya karena diindikasikan melakukan penyelewangan dana BLT, raskin, dana BOS, pungutan liar dan sebagainya.
Apakah korupsi sejak era reformasi semakin meningkat dilakukan masyarakat ?, bila kita amati di berbagai media massa yang melaporkan masalah korupsi, memang di era reformasi seperti sekarang ini intensitas laporan dan persidangan kasus-kasus korupsi semakin meningkat. Tetapi bukan berarti masalah korupsi baru muncul di era sekarang ini saja, tetapi sudah ada sejak era Orde Baru. Cuma bedanya ketika era Orde Baru kasus-kasus korupsi tidak terungkapkan secara murni dan jelas, karena peran media massa ketika itu masih tumpul dan kemampuan masyarakat untuk menyuarakannyapun terbatas.
Bila bercermin pada perkembangan sejarah bangsa Indonesia, sejak zaman dahulu negeri Indonesia dikenal sebagai negeri agraris. Sebagai negeri agraris maka sebagian besar rakyat Indonesia adalah sebagai petani. Dalam masyarakat petani di Indonesia, sebagaimana kita maklumi umumnya mereka adalah golongan masyarakat miskin.
Maka di alam kemerdekaan seperti sekarang ini muncullah dorongan yang amat kuat di tengah masyarakat kita untuk menaikkan taraf kehidupan dan memperbaiki status sosial; khususnya terdapat di kalangan para pemimpin. Selain pengaruh budaya konsumerisme, lingkungan sosial dan sebagainya mendorong perubahan pola hidup masyarakat di Indonesia. Tambahan pula, sebagai hasil daripada proses pendidikan yang lebih baik di zaman kemerdekaan ini, muncullah aspirasi-aspirasi materil, harapan dan ambisi-ambisi yang kuat untuk mengangkat diri.
Ketika era pembangunan mulai berlangsung di alam Orde Baru, semakin mendorong keinginan yang kuat dari sebagian besar bangsa Indonesia untuk merubah nasib dengan cara-cara yang radikal. Di tengah gejolak ambisi yang meluap-luap sedemikian itu tidak sedikit tokoh pemimpin yang dihinggapi obsesi untuk cepat menjadi makmur dan lekas menjadi kaya. Dengan segala daya dan upaya orang berlomba menduduki kursi pimpinan, untuk cepat menjadi kaya dan makmur, dengan cara yang paling mudah dan dengan biaya paling murah. Sehingga berkembang pola konsumsi mewah, tingkah laku menyeleweng untuk berkorupsi.
Korupsi sedemikian ini cepat berkembang, karena masa transisi itu mengandung banyak kelemahan di bidang hukum, sehingga memberikan banyak kesempatan bagi usaha-usaha penyelewengan dan perbuatan illegal. Setiap kesempatan, tiap jabatan dan fungsi formal, dipakai sebagai alat untuk memperkaya diri. Maka penyimpangan situasional berkembang menjadi endemis bahkan cenderung sistematis.

B. Tinjauan Pustaka.

Uang sering kali dianggap sebagai alat yang bersifat netral, bebas dari makna-makna sosial. Uang hanya merupakan alat transaksi pasar, yang merupakan satuan hitung dan bersifat obyektif, dalam penggunaannya uang tunduk pada aturan main pasar. Dalam perkembangannya uang saat ini bukan lagi sebagai instrumen alat pembayaran semata, melainkan juga sebagai komoditas yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk mendorong atas terjadinya perubahan social, bahkan uang dapat dijadikan sebagai alat kekuatan politik yang mampu mempengaruhi pihak lain, serta mampu membuat ketergantungan pihak lain terhadap mereka yang memiliki uang.
Bahkan uang dalam hubungannya dengan politik, ekonomi, hukum dan sosial kemasyarakatan berada pada pengaruh yang dominan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh dua sosiolog klasik Weber dan Simmel ,dalam buku yang ditulis Heru Nugroho (2001) dalam Risdayati (2004) bahwa : uang dapat dijadikan sebagai entrypoint untuk memahami proses rasional dalam masyarakat. Uang adalah sarana paling akurat untuk transaksi dan interaksi sosial ekonomi, akibatnya memiliki kemampuan mentransformasikan dunia sosial ke dalam “Problem aritmatik” ; bahkan Lebih lanjut ditegaskan bahwa uang merupakan sarana reifikasi paling murni karena kemampuan kalkulatifnya.
Atas pandangan di atas, apabila dikaitkan dengan perilaku masyarakat ada kecenderungan bahwa uang dapat mereduksi tindakan sosial ke dalam kalkulasi kuantitatif. Masyarakat kini tidak lagi cenderung bertanya apa dan bagaimana terhadap nilai uang dan makna-makna sosial, melainkan uang dapat difungsikan sebagai instrumen dalam membangun hukum pasar, baik perlakuannya antar individu, lembaga dengan individu, maupun antar lembaga.
Kecenderungan fungsi uang tersebut, apabila dikaitkan dalam teori Durkheim tentang uang dan fakta-fakta sosial (Nugroho, 2001) dalam Risdayati (2004) bahwa : Uang keberadaannya dalam masyarakat bersifat bebas dari motif-motif personal, obyektif bahkan memaksa terhadap individu. Esensi paling mendalam dari uang adalah kemampuan mempertukarkan berbagai obyek yang berbeda yang tidak terikat ruang dan waktu. Jadi uang melayani transaksi pasar yang impersonal dan mengekspresikan hubungan-hubungan ekonomi antar berbagai obyek dalam bentuk kuantitatif. Dengan uang dapat merubah seluruh perbedaan kualitatif menjadi kalkulasi aritmatik atau sistem angka-angka yang berpengaruh terhadap fakta-fakta sosial yang berkembang di masyarakat.
Senada dengan pandangan diatas menurut aliran sosiologi klasik, dari Marx dalam buku Sosiologi Uang ( Hugh dalziel duncan, 1997 dalam Risdayati, 2004) tentang fungsi uang yang menegaskan bahwa : Kemampuan uang dalam merubah fenomena sosial menjadi bentuk kuantitatif cenderung mengganggu dan mengacaukan seluruh aspek kehidupan sosial budaya. Marx mengamati bahwa uang sebagai instrumen yang obyektif mampu melenyapkan seluruh hubungan-hubungan subyektif antar obyek dan individu, dan mereduksi hubungan-hubungan personal ke dalam ikatan-ikatan instrumental yang kalkulatif.
Bertolak dari pandangan diatas, maka fungsi uang ternyata dapat menjadi penyekat hubungan sosial yang memiliki dimensi positif dan sebaliknya uang dapat berakibat pada dimensi negatif. Dalam kerangka tersebut, uang agar memiliki makna sosial yang kontrukstif secara alamiah, telah berlangsung suatu mekanisme hukum pasar, dimana akan berlaku suatu tatanan permintaan dan penawaran sebagaimana hukum ekonomi. Oleh karena demikian penting nilai uang, maka uang jadi diperebutkan dan sumber kekuasaan, kemewahan dan lain sebagainya.
Ditambah dengan masuknya arus kebudayaan “modern” di tanah air yang sangat menjunjung tinggi aspirasi materil dan kebudayaan uang, kebahagian hidup dinilai dengan standar uang. Maka uang mendominir segala pertimbangan; uang menjadi moral kebenaran. Muncullah kemudian kelompok Orang Kaya Baru. Muncul pula kelompok elite megah dengan kekayaan yang melimpah-limpah, sebagai hasil dari praktek-praktek koruptif. Maka koruptor-koruptor yang kaya raya, politisi yang berani ceroboh, pejabat yang korup baik yang sipil maupun yang berbaju uniform dan kaya raya, semua dipuja-puja dan dielu-elukan banyak orang. Tumpukan kekayaan dan kemewahan hidup tadi menjadi selendang penutup bagi praktek-praktek korupsinya.
Dalam kontek korupsi, sebenarnya tindakan ini termasuk dalam kategori penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial diartikan sebagai perbuatan yang abnormal dari kebiasaan umum (Ahmadi, 1987) dalam Marliana (2008). Tentang normal tidaknya perilaku menyimpang, pernah dijelaskan dalam pemikiran Emile Durkheim (dalam Soerjono Soekanto, 1985) . Bahwa perilaku menyimpang (tidak bermoral) atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal. Dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja. Jadi kebalikan dari perilaku yang dianggap normal yaitu perilaku nakal/jahat (tak bermoral) yaitu perilaku yang disengaja meninggalkan keresahan pada masyarakat, termasuk dalam kontek ini adalah masalah korupsi.

C. Analisis.

Korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan, dan menjadi hambatan paling utama bagi pembangunan. Bahkan orang mengatakan, korupsi sudah menjadi salah satu aspek kebudayaan kita. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan politisi korup yang berlebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elite yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka juga menduduki status social yang tinggi.
Korupsi itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan); juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak korupsi bisa dilakukan secara sadar ; yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar; misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya.
Memang benar bahwa manusia itu bisa bebas berbuat menurut kemauannya. Dengan kemauan bebas dia berhak menetukan pilihan dan sikapnya. Untuk menjamin agar setiap perbuatan berdasarkan kemauan bebas cocok dengan keinginan masyarakat, maka manusia harus diatur dan ditekan, yaitu dengan hukum, norma-norma sosial, dan pendidikan. Hukum dan hukuman biasanya menyertai ancaman-ancaman pidana yang menakutkan, agar manusia merasa ngeri untuk berbuat korupsi dan tidak menyimpang dari pola kehidupan normal.
Di Indonesia, korupsi berkembang subur disegala bidang pemerintahan dan sector kehidupan. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sangsi, pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Di satu pihak mereka sangat bangga dan takjub akan kemewahan dan cara hidup orang golongan “jet-set” dan para koruptor. Namun dibalik itu juga terdapat dongkol terhadap tingkah laku mereka yang berlebihan. Selanjutnya sikap rakyat menjadi semakin apatis dengan semakin luasnya praktek-praktek korupsi oleh pejabat local, regional maupun nasional.
Tanggapan pemerintah terhadap korupsi juga cukup serius, sejak tahun-tahun 60an dilancarkan tim-tim pemberantasan korupsi, komisi empat dan OPSTIB (operasi tertib) pusat dan daerah. Perkembangan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan yang baru ini memang memberikan banyak celah untuk berlangsungnya tidak korup, terutama korupsi materiil dari kelas-kelas social menengah dan tinggi. Namun jelas bagi kita, bahwa korupsi itu menjadi tanda pengukur bagi:
1. tidak adanya perkembangan politik yang efektif
2. tidak adanya partisipasi politik dari sebagian besar rakyat Indonesia khususnya rakyat miskin dan masyarakat di daerah pedesaan
3. tidak adanya badan hukum dan sanksi yang mempunyai kekuatan riil
Untuk memberantas korupsi yang sudah berurat berakar dalam sendi-sendi masyarakarat kita, diperlukan adanya partisipasi segenap lapisan rakyat. Tanpa partisipasi dan dukungan mereka, segala usaha, undang-undang dan komisi-komisi akan terbentur pada kegagalan. Beberapa saran diungkapkan disini, antara lain adalah:
1. Adanya kesadaran rakyat ikut memikul tanggungjawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara.
3. para pemimpin dan pejabat memberikan teladan yang baik dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial.
4. adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberabtas, dan menghukum tindak korupsi. Tanpa kekuatan riil dan berani bertindak tegas, semua undang-undang, tim, komisi, dan operasi menjadi mubazir.
5. reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintahan, melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan-jawatan sebawahnya.
6. adanya sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip achievement atau keteranpilan teknik. Dan bukan berdasarkan norma ascription. Sehingga memberikan keluasaan bagi berkembangnya nepotisme.
7. adanya kebutuhan pada pegawai-pegawai negeri yang non politik, demi kelancaran administrasi pemerintah. Ditunjang oleh gaji yang memadai bagi para pegawai, dan ada jaminan masa tua, sehingga bertukarlah kecenderungan untuk melakukan korupsi.
8. menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur, kompleksitas hierarki administratif harus disertai disiplin kerja yang tinggi.
9. sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi.
10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok, dengan pengenaan pajak yang tinggi. Kekayaan yang statusnya tidak jelas dan diduga menjadi hasil korupsi, disita oleh negara (Marliana, 2008)

D. Kesimpulan

Ringkasnya, tindak korupsi itu merupakan tindak pidana yang sangat merugikan bangsa dan negara. Selain itu menjadi hambatan utama pada pembangunan. Salah satu tugas negara ialah menghadapi bahaya-bahaya subversi dan ancaman dari luar dengan sarana angkatan bersenjata. Maka tugas lainnya yang teramat penting ialah: mampu menyusun kekuatan riil untuk menanggulangi bahaya dari dalam, salah satunya ialah korupsi.

TANAH SEBAGAI MODAL DAN JAMINAN SOSIAL

1. Pengantar.

Konflik masalah tanah seakan melekat dalam tata kehidupan manusia. Tanah, sampai kapanpun akan menjadi komuditas menarik yang bukan saja bernilai ekonomi tapi juga sosial. Dalam tataran sosiologi seringkali penguasaan tanah dijadikan indikator strata sosial dalam suatu masyarakat (Saad, 1985). Sehingga tidak jarang konflik mengiringi kepemilikan atas penguasaan tanah. Bahkan untuk memiliki atau mempertahankannya bisa terjadi korban jiwa. Hal itu bisa terjadi antara rakyat dan negara, antar tetangga antar teman bahkan antar saudara.
Tentu konflik tersebut akan menarik perhatian umum bila sudah bersifat kolektif. Masih lekat dalam ingatan kita dalam media massa akhir-akhir ini kasus penggusuran di Jakarta dan kota-kota lain. Di mana mereka dengan mengatas namakan rakyat menduduki tanah yang dianggapnya tidak bertuan atau mereka minta ganti rugi karena sudah mereka bangun dan ditempati sekian lama.
Konflik tersebut akan semakin menarik perhatian publik, baik local, nasional maupun internasional bila sudah menimbulkan korban jiwa atau kerusakan alam. Seperti yang terjadi di beberapa wilayah hutan dan perkebunan di Jatim, Kalimantan Timur, Riau dan Jambi akibat konflik kondisi alam jadi rusak berat. Bagaimana tidak, yang tadinya hutan kini berubah tanah gersang dan panas. Begitu pula, tidak sedikit perkebunan, baik kopi, coklat, kelapa sawit, dan karet yang juga bernasib sama.
Tapi memang konflik tanah tersebut tidak bisa dijeneralisasikan, dengan mengkalim sebagai tindak penjarahan tapi harus dilihat kasus per kasus. Ada kasus tanah yang sifatnya memang murni untuk menuntut balik hak nya atas tanah yang telah lama hilang. Namun ada pula pendudukan secara paksa, kendati secara histories tidak ada ikatan kepemilikan. Namun apapun bentuknya tindakan represip terhadap mereka akan menimbulkan kontroversial.
Harus diakui bahwa selama ini konflik tanah selalu disikapi dengan pendekatan represif untuk menekan gejolak. Tindakan represif jelas melanggar HAM. Karena dalam keadaan apapun setiap orang berhak untuk hidup, tidak disiksa , persamaan hukum dan seterusnya. Jadi yang perlu digaris bawahi adalah kata kondisi apapun. Artinya dalam kondisi perangpun hak mereka harus dilindungi apalagi dalam kondisi damai. Gerakan radikal dari masyarakat terjadi tidak begitu saja, tapi ada pra kondisi. Perlu pula dipahami bahwa masyarakat itu terbentuk lebih dahulu baru kemudian terbentuk negara . Dan dalam masyarakat tradisional tersebut telah punya organisasi otonomi yang mengatur kehidupan mereka termasuk hak atas tanah.

B. Teori.

Kinerja modal memiliki prinsip, bagaimana mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya seefisien mungkin. Bisa jadi kinerja ‘modal’ pada hakekatnya adalah mesin uang atau sebagai pengganda kapital belaka. Kinerja ‘modal’ berhasil menumbuhkan kekayaan, akan tetapi hasil kekayaannya tidak dinikmati oleh semua orang. Inilah yang disebut bahwa modal menjadi hukum privat, maka wajar jika kinerja ‘modal’ mengelak dari peran sosial, karena peran sosial tidak ada korelasi langsung dengan kenerjanya. Kinerja ‘modal’ memilik prinsip bahwa kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab organ publik (pemerintah).
Menurut Mahdy, (2005) Ada dua pemahaman terhadap ‘modal’: Pertama, ‘modal’ menjadi hukum privat, demi kepentingan kekayaan pribadi ( prinsip ekonomi). Kedua, ‘modal’ memiliki fungsi sosial. Persoalan sekarang adalah bagaimana pemerintah menjembatani dua pemahaman tentang ‘modal’ menjadi kesejahteraan bersama.
Pengertian modal sosial, dalam kajian ilmu-ilmu sosial kontemporer, terkait dengan perilaku kooperatif yang terorganisasikan secara horisontal, meski sering kali tidak formal, yang bisa mendorong pada adanya keteraturan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di samping itu, dalam modal sosial ini terkandung pula hubungan saling mempercayai di antara warga masyarakat dan antara masyarakat dengan negara, bukan hubungan-hubungan dominasi dan otoritarianisme.
Konsep modal sosial telah menjadi pemahaman yang lebih penting dalam pembangunan ekonomi di zaman globalisasi seperti saat ini. Konsep ini, modal sosial perlu dipahami dalam kondisi:
1. Modal sosial harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan jaringan sosial
2. Modal sosial berkaitan dengan asosiasi institusi dalam pembangunan ekonomi lokal.
Bila bercermin dengan konsep modal sosial yang menekankan bahwa aspek komunitas, jaringan, asosiasi dann norma merupakan hal yang penting. Maka dalam kontek masalah tanah dapat dijadikan sumber modal sosial. Untuk menjelaskan hubungan masyarakat dengan sumber daya tanah yang merupakan lingkungan hidupnya, maka hubungan tersebut harus dilihat dari hubungan fungsional masyarakat dan lingkungan hidupnya.
Menurut Rajab (2005) mengutip Fukuyama, banyak juga pemerintah yang cakap dalam menghancurkan modal sosial. Umpamanya, bagaimana negara telah gagal memberikan dan melindungi hak-hak keamanan dan kepemilikan yang stabil kepada publik, sehingga mengakibatkan para warga negara tidak percaya bukan hanya pada pemerintah tapi juga saling tidak percaya di antara mereka sendiri dan menjadi sangat sulit untuk diasosiasikan. Pertumbuhan negara-negara kesejahteraan modern di Eropa Barat, sentralisasi fungsi-fungsinya, dan turut campurnya pada hampir seluruh perjalanan kehidupan warga negaranya cenderung melemahkan sosiabilitas spontan.
Sebagai contoh, misalnya seperti dilaporkan Hidir (2008), bahwa keadaan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, maka masyarakatnya secara erat dan turun-temurun telah memanfaatkan lingkungan sebagai sumber sosial,ekonomi dan budayanya. Komunitas dan kebersamaan antar mereka dalam memanfaatkan sumber daya tanah tetap mereka pertahankan karena bagaimanapun juga tanah adalah sumber hidup mereka bersama. Dengan kata lain, tanah merupakan modal dan jaminan sosial mereka.
Namun ketika banyaknya pembangunan ke daerah mereka, maka komunitas desa semakin heterogen, norma berubah dan jaringanpun berubah sesama mereka. Dahulu struktur sosial masyarakat desa dimanapun bercirikan homogen, berlaku suatu nilai yang mengutamakan kesederhanaan dan persamaan. Ketika ma-suknya berbagai pembangunan dan penggusuran ke daerah mereka dan banyaknya kaum pendatang serta pertambahan penduduk, sehingga homogenitas mengarah pada diferensiasi. Hal ini akan mengancam modal sosial mereka dalam kontek persatuan atas penguasaan tanah. Maka tanah sebagai sumber modal sosial akan mengalami erosi maka kemudian yang muncul adalah konflik pertanahan (Hidir, 2008).

C. Analisis.
Dalam sejarah konflik pertanahan di Indonesia, bila kita melihat ke zaman kolonial, tanah-tanah tersebut banyak yang bergeser kepemilikan. Baik itu dirampas secara paksa, disewa maupun dibeli dengan harga murah (cultur stelsel). Diantaranya tanah-tanah tersebut banyak yang berubah menjadi perkebunan. Ketika zaman kemerdekaan, perkebunan tersebut bergeser kepemilikannya kepada negara. ( Hidir, 2008).
Di masa orde baru, rakyat masih belum berani melakukan gerakan. Karena waktu itu tekanan pemerintah terhadap setiap gerakan rakyat sangat kuat. Ketika era sudah berubah, euproria- pun melanda mereka (rakyat yang merasa punya hak tanah. Berubahlah dendam yang terpendam menjadi gerakan radikal.
Dalam UUD 45 pasal 33 ada kata menguasai tapi makna kata tersebut adalah hak untuk mengatur bukan memiliki. Memang dalam hal ini secara legal formal rakyat kalah karena surat-surat bukti kepemilikan tanah tidak dimiliki. Seharusnya gerakan radikal tersebut tidak harus dihadapi dengan tindakan represif tapi dengan melakukan konsolidasi hak atas tanah. Dalam hal ini negara maupun pihak yang merasa memiliki atas tanah (misal HPH, HTI, perkebunan) lebih dahulu harus menelusuri sejarah kepemilikan tanah, baru setelah itu dibuat ketentuan yang baru.
Memang hal ini tidak mudah, untuk itu sebaiknya mengembalikan fungsi tanah sebagai social capital. Artinya status tanah dirubah menjadi hak sewa kepada desa. Dan pembayarannya haruslah bersifat komunal, seperti pembangunan sarana publik, penyantunan fakir miskin ataupun anak yatim yang ada didesa tersebut.
Kepemilikan tanah pada masyarakat agraris tradisional sebetulnya telah cukup baik. Tapi sejak masa kolonial secara lambat laun hal itu terhapus hingga sekarang. Dalam masyarakat tradisional tanah punya fungsi social yang telah menjadi kesepakatan bersama. Seperti tanah punya fungsi Sengkeran dimana hasil dari tanah tersebut dimanfaatkan untuk acara bersih desa. Tanah titisara yang hasilnya untuk membantu fakir miskin dan anak yatim. Kemudian tanah guron yang dipergunakan untuk pendidikan. Tanah pangonan yang digunakan untuk ternak, tanah ganjaran untuk biaya hidup pamong desa, tanah cawisan yang digunakan untuk para tamu desa (Fakih dalam Hidir, 2008).
Tapi dalam perkembangan, fungsi tanah tersebut hilang yang ada tinggal tanah ganjaran. Itupun di perkotaan juga sudah menghilang seirig dengan digantinya kepala desa jadi lurah yang digaji pemerintah. Padahal tidak otomatis pergantian tersebut menjadikan kepemilikan tanah bergeser ke pemerintah. Inilah konflik yang kemudian marak muncul di perkotaan dan beberapa tempat lainnya.
Perlu dipahami pula bahwa tanah tidak hanya berdimensi ekonomi sehingga cukup diberi ganti rugi uang. Tanah juga punya dimensi religi, social maupun solidaritas yang menjadi sumber integrasi social. Selama ini mereka kehilangan sumber cultural maupun ruang imajenasi sehingga begitu datang era keterbukaan merekapun bergerak menuntut haknya.
Sementara itu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang selama ini menjadi benteng pertahanan terakhir kaum tani, secara substansial (misalnya land reform) sejak Orde Baru berkuasa tidak pernah dilaksanakan. Bila kita runtut ke belakang, ketika UUPA dilahirkan pada tahun 1960, suasana saat itu antimodal asing. Berbeda dengan saat ini, kehadiran modal asing sudah menjadi kebutuhan negara. Demikian pula, secara ideologis, tanah untuk petani yang diamanatkan dalam UUPA tidak lagi menjadi kenyataan, tetapi sudah menjadi objek spekulan dan komoditas.
Bahkan, pada fase kapitalisme global, tanah tidak lagi menjadi nilai guna tetapi berubah menjadi nilai tukar dalam bentuk saham -saham yang setiap saat dapat diperjualbelikan melalui pasar bebas.
Mau tidak mau, suka tidak suka, kini zaman sudah berubah. Para petani tidak lagi selalu berhadapan dengan tuan tanah, tetapi langsung dengan pemodal besar. Jika demikian, penetrasi kapital berskala global tak terbendung lagi yang pada akhirnya melahirkan proletarisasi besar-besaran..
Konsekuensinya, maraknya penetrasi kapital dengan berbagai bentuknya yang masuk ke pedesaan di Indonesia telah pula menimbulkan berbagai kemiskinan di pedesaan. Dampak lebih lanjut dikatakan oleh Poerwanto, bahwa kemiskinan di pedesaan seringkali diungkapkan sebagai akibat isolasi dan rusaknya sumber daya alam dengan berbagai sebabnya. Selain itu masuknya berbagai penetrasi kapital ke dalam masyarakat sekitar hutan (hutan) dapat mengancam keanekaragaman hayati yang ada.
Jika hutan tropis ditebangi bukan tidak mungkin akan banyak jenis tumbuhan yang berpotensi menjadi makanan di masa mendatang sudah punah lebih dulu. Pada hal masyarakat sekitar hutan ketergantungannya terhadap hutan masih sangat tinggi. Hutan yang sehat dapat meningkatkan mutu kehidupan, melestarikan nilai-nilai tradisional dan budaya dan memacu kebanggaan regional dan nasional sekaligus sebagai modal sosial kebersamaan mereka.
Sebenarnya generasi sekarang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melestarikan hutan bagi generasi mendatang. Hilangnya hutan bagi umat manusia bukan hanya berarti hilangnya kayu tetapi juga berkurang atau tidak ada lagi suplai air bersih dan lebih jauh lagi meningkatkan resiko banjir. Hilangnya serangga bisa menyebabkan berkurangnya panenan tanaman pangan yang penyerbukannya tergantung dari serangga.
Kenyataannya masyarakat desa sangat menghargai keragaman hayati karena ketergantungan mereka pada keragaman mahluk hidup sangat nyata. Mereka mengambil berbagai jenis buah yang bisa dimakan. Non masyarakat hutanlah sebenarnya yang paling banyak mengeksploitasi sumber daya alamnya, karena keterkaitannya secara langsung tidak pernah mereka rasakan.

TINJAUAN MODAL SOSIAL SEBAGAI PEMBENTUK JAMINAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT

1. Pendahuluan

Banyak bukti yang dapat dilihat, betapa program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini dan telah menghabiskan biaya relatif besar, namun kemudian kurang dapat bermanfaat secara optimal. Hal ini antara lain terjadi karena program-program tersebut sebenarnya kurang dibutuhkan oleh masyarakat dan hal di atas terjadi karena selama ini pemerintah menganggap bahwa pemerintahlah yang serba tahu dan masyarakat dianggap tidak mampu untuk mengurus hal-hal yang demikian. Ketidakmampuan itu tidak lain sebenarnya adalah karena kesalahan pemerintah dalam menempatkan masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat ditempatkan pada posisi yang lemah yaitu sebagai objek pembangunan dan tidak dikembangkan dayanya agar menjadi kreatif sehingga mereka harus menerima keputusan yang sudah diambil.
Namun kemudian paradigma tersebut berubah, terutama setelah disadarinya oleh banyak orang bahwa segala sesuatu yang dipaksakan dari atas, tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi bagi daerah Kabupaten/Kota dengan keluarnya UU N. 22/1999 dan UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, disamping itu Pemerintah Daerah ditantang oleh segenap komponen masyarakat untuk rnelaksanakan kepemerintahan yang baik.
Dalam kontek pembangunan masyarakat dewasa ini muncul konsep baru yang cukup mengemuka, yaitu konsep modal sosial. Dalam konsep ini pembangunan diupayakan untuk membangkitkan kembali partisipasi masyarakat.
Partisipasi masyarakat dimulai dengan menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan akan tetapi juga sekaligus sebagai subjek/ pelaku pembangunan. Dengan menempatkan masyarakat seperti ini, maka tumbuhlah daya kreatif dalam dirinya sehingga mereka sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka.

2. Telaah Pustaka.
Modal sosaial merupakan kekuatan yang mampu membangun masyarakat dan dapat menimbulkan pembangunan patisipatif dan mengandung nilai sosial. Mahdy (2005), mengilustrasikan modal sosial sebagai jalan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran dalam bentuk kesetaraan dan kemitraan sehingga tidak muncul perbedaan perlakuan antar warga. Modal sosial juga bisa diartikan sebagai pengetahuan bersama, saling memahami untuk dapat bekerja bersama-sama.
Untuk dapat melihat dan mengidentifikasi potensi modal sosial yang ada dalam suatu masyarakat (komunitas) maka terlebih dahulu harus diketahui elemen-elemen dari modal sosial (social capital) tersebut.
Coleman (1988) dalam badaruddin (2005) mendefinisikan modal sosial sebagai aspek-aspek dari struktur hubungan antar individu yang memungkinkan menciptakan nilai-nilai baru. Modal sosial berintikan elemen-elemen pokok, yaitu:
1. Saling percaya (trust), yang meliputi adanya kejujuran (honesty), kewajaran (fairness), sikap egaliter (egalitarianism), toleransi (tolerance) dan kemurahan hati (generosity);
2. Jaringan sosial (networks), yang meliputi adanya partisipasi (participations), pertukaran timbal balik, solidaritas, kerjasama, dan keadilan;
3. Pranata, yang meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama, norma-norma dan sanksi-sanksi, dan aturan-aturan (Badaruddin, 2005).
Dari elemen-elemen pokok modal sosial tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi modal sosial yang ada dalam komunitas. Potensi modal sosial tersebut terwujud dalam bentuk kelembagaan, baik yang masih eksis maupun yang sudah tidak eksis lagi dalam komunitas.
Sementara itu pengertian modal sosial, dalam kajian ilmu-ilmu sosial kontemporer, terkait dengan perilaku kooperatif yang terorganisasikan secara horisontal, meski sering kali tidak formal, yang bisa mendorong pada adanya keteraturan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di samping itu, dalam modal sosial ini terkandung pula hubungan saling mempercayai di antara warga masyarakat dan antara masyarakat dengan negara, bukan hubungan-hubungan dominasi dan otoritarianisme.
Dalam rumusan Robert D. Putnam (Mahdy, 2005), modal sosial menunjuk pada ciri-ciri organisasi sosial yang berbentuk jaringan-jaringan horisontal yang di dalamnya berisi norma-norma yang memfasilitasi koordinasi, kerja sama, dan saling mengendalikan yang manfaatnya bisa dirasakan bersama anggota organisasi. Dalam konteks ekonomi, jaringan horisontal yang terkoordinasi dan kooperatif itu akan menyumbang pada kemakmuran dan pada gilirannya diperkuat oleh kemakmuran tersebut.
Modal sosial dalam bentuk asosiasi-asosiasi horisontal ini umpamanya berperan penting dalam mendukung kemajuan ekonomi pada komunitas

3. Pembahasan: Refleksi Beberapa Kasus.

3.1. Patron-Klien
Dilihat dari elemen-elemen pokok sosial (social capital), maka kelembagaan sosial ekonomi, yaitu hubungan patron – klien yang ditemui pada berbagai komunitas, merupakan salah satu potensi modal sosial yang ada. Meskipun tidak sepenuhnya elemen-elemen pokok modal sosial tersebut ditemui dan berjalan sebagaimana mestinya, tetapi sejumlah elemen sosial merupakan dasar bagi lahirnya kelembagaan patron – klien.
Sikap saling percaya (trust) sebagai salah satu elemen dari modal sosial merupakan salah satu dasar bagi lahirnya hubungan patron-klien. Adanya sikap saling percaya yang terbangun antara beberapa golongan komunitas merupakan dasar bagi munculnya keinginan untuk membentuk jaringan sosial (network), yang akhirnya dimapankan dalam wujud pranata (institutions), yang dikenal dengan pranata patron-klien (toke-anak buah)
Secara umum pranata patron-klien merupakan sebuah pranata yang lahir dari adanya saling percaya antara beberapa golongan komunitas baik nelayan maupun petani, yaitu:
1. Golongan pemilik modal yang di Kepulauan Riau dikenal dengan sebutan “toke”, yang berperan sebagai patron.
2. Golongan komunitas petani/nelayan yang tidak memiliki modal ekonomi tetapi memiliki modal lain, diantaranya keahlian dan tenaga.
Adanya saling percaya diantara beberapa golongan komunitas tersebut membuat mereka mampu membentuk jaringan sosial. Jaringan sosial tersebut terbentuk antar golongan yang berperan sebagai “patron” dan golongan yang berperan sebagai “klien”. Jaringan sosial juga terbentuk antar sesama golongan “klien”.
Fenomena pranata patron-klien merupakan hal yang umum ditemukan pada masyarakat agraris (baik pertanian maupun maritim). Persistensi kelembagaan patron-klien di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat agraris, menunjukkan bahwa kelembagaan patron-klien masih berfungsi sentral di tengah-tengah kemajuan masyarakat.

3.2. Arisan
Sampai saat ini arisan dapat dikatakan sebagai wujud aktifitas kemasyarakatan yang masih populer di wilayah indonesia, dalam realitasnya, arisan dilakukan hampir oleh semua lapisan masyarakat.
Berdasarkan hasil riset yang pernah dilakukan oleh Hotze Lont, (Pilo, 2007), arisan mudah berkembang, karena masyarakat terutama ibu-iu rumahtangga kesulitan mendapatkan akses kredit dari bank mapun lembaga keuangan lainnya. Dari sini dapat diambil suatu pengertian bahwa uang hasil arisan dinilai efektif untuk memenuhi kebutuhan (keuangan mendadak). Namun ada satu hal positif yang dapat diraih penyelenggaraan arisan, yakni adanya semacam disiplin kelompok yang dapat “memaksa” setiap anggotanya untuk menyimpan sehingga upaya tersebut bermanfaat untuk menolong pada saat salah satu anggotanya menghadapi krisis keuangan.
Setiap anggota berkewajiban menyetor sejumlah uang tanpa adanya perhitungan bunga, giliran ditentukan secara undian atau berdasarkan musyawarah anggota, jumlah pesertanya cenderung terbatas, dan tidak ada staf pengelola khusus. Sedangkan pertemuan acara arisan dilakukan ditempat salah satu peserta yang telah mendapat undian, dan biasanya tuan rumah menyediakan minuman dan makanan ringan bagi par peserta yang hadir.
Dengan demikian, pertemuan arisan merupakan ajang silaturahmi bagi peserta untuk kumpul-kumpul.
Arisan merupakan modal sosial yang semestinya ada dalam setiap masyarakat Kemampuan komunitas mendayagunakan modal sosial ini membuat penggunaan modal menjadi lebih efektif dan efisien sehingga memungkinkan terciptanya sistem pengelolaan yang berkelanjutan.
Dengan tidak mengecilkan arti modal lainnya dalam pengelolaan “arisan” uraian di bawah ini lebih menyoroti bagaimana bekerjanya modal sosial dalam pengelolaan “arisan”. Ada sejumlah faktor yang saling terkait yang menyebabkan pendayagunaan modal sosial dalam “arisan” dapat bertahan, diantaranya adalah :
1. Kemampuan Membangum Konsensus. Semua pengelolaan “arisan” yang dapat bertahan memperlihatkan fakta adanya kemampuan warganya untuk merumuskan konsensus bersama dalam menentukan cara pengelolaan “arisan”. Ketika konsensus akan dibuat, warga komunitas dihadapkan pada suatu keharusan untuk melakukan tindakan kolektif atau perilaku kerjasama kolektif Tindakan atau perilaku kerjasama kolektif itu dimungkinkan melalui cara paksaan atau sukarela atas dasar saling percaya. Konsensus bulat pada kasus “arisan” yang dapat bertahan ditandai oleh pilihan mereka pada yang kedua, yaitu tindakan kerjasama kolektif atas dasar sukarela dan saling percaya.
2. Kemampuan Menetapkan Tujuan. Suatu hal yang paling penting sejalan dengan terbangunnya konsensus membentuk “arisan” adalah kemampuan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan “arisan” tersebut. Tujuan yang dimaksud tentu bukan saja hanya berupa sasaran terkumpulnya sejumlah uang yang ingin diraihnya nanti, tetapi suatu misi yang disepakati untuk diemban bersama warga komunitas yang dengan itu mereka terdorong untuk bekerjasama satu sama lain. Kekeliruan dalam menetapkan tujuan bisa berakibat pada runtuhnya komitmen warga komunitas untuk mendukung sistem pengelolaan “arisan” tersebut.
3. Kemampuan Membangun Jaringan Sosial Yang Kompak. Keputusan untuk membentuk “arisan”, menentukan tujuan, membangun sistem aturan main, dan lain sebagainya tidak ditetapkan dari atas (top down), tetapi diproses dari bawah (botton up) dengan melibatkan semua anggota dalam kedudukan yang setara. Pelibatan setiap orang di dalam komunitas dalam menentukan suatu tindakan kolektif yang akan dibuat merupakan bagian penting dari partisipasi masyarakat. Dengan pelibatan warga dalam jaringan sosial yang akan menjadi satuan sosial/organisasi lokal. Dengan kemampuan warga kolektif mengalihkan kepentingan ‘saya’ menjadi ‘kita’ terbangunlah kekompakan dan solidaritas antar warga.
4. Kemampuan Merajut Pranata. Dalam sistem “arisan” terkandung seperangkat aturan-aturan, norma-norma, dan sanksi-sanksi. Dalam kasus “arisan” yang dapat bertahan, ditandai oleh adanya ketegasan dalam menegakkan aturan dan norma-norma. Kemampuan suatu kolektif atau komunitas merajut aturan-aturan, merupakan prakondisi untuk mengembangkan pengelolaan arisan yang berkelanjutan. Aturan-aturan tersebut diperkuat pula oleh sistem norma dan nilai-nilai yang dianut bersama oleh warga komunitas, yang menjadi paduan moral bagi mereka dalam bertindak. Hal itu bersifat kontekstual dan dikreasi bersama oleh warga komunitas secara partisipasif. Dalam konteks negara, kepatuhan warga terhadap aturan-aturan yang ada biasanya bersifat satu arah, karena warga tidak disertakan dalam proses pembuatan aturan-aturan itu sehingga kepatuhan yang demikian biasanya dilandasi oleh suatu paksaan (coercion) melalui badan-badan negara yang diberi wewenang untuk itu.
5. Kemampuan Membangun Kepercayaan. Kepercayaan antar anggota dan antar anggota dengan pengurus “arisan” merupakan perekat kuat untuk terjalinnya kerjasama yang lebih baik. Anggota percaya kepada pengurus karena mereka jujur, bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan anggota (bukan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok individu), dan menjaga kepercayaan itu ketika ditunjuk sebagai pengurus dalam musyawarah anggota. Beberapa faktor tersebut merupakan prasyarat agar modal sosial dapat lebih efektif dan efisien didayagunakan dalam bentuk kerjasama kolektif. Faktor tersebut menjadi prasyarat bagi suatu model alternatif kreasi modal sosial.

3.3. Koperasi.
Pranata koperasi merupakan potensi modal sosial juga untuk beberapa komunitas. Karena beberapa elemen pokok dari koperasi memenuhi kriteria modal sosial. Sikap dasar saling percaya merupakan elemen pokok dari koperasi. Sikap saling percaya ini membentuk jaringan sosial dalam bentuk partisipasi anggota terhadap keberlangsungan koperasi.
Pranata koperasi yang berhasil menjalankan seluruh unsur dari elemen modal sosial secara baik akan mampu menjadi kekuatan yang cukup potensial dalam menghadapi tekanan eksternal dalam jaminan sosial warganya.
Demikianlah kira-kira beberapa pola pengembangan modal sosial yang dapat dikembangkan dalam beberapa komunitas untuk menjamin kepentingan sosial warga masyarakat.

4. Kesimpulan.

Dari beberapa uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat dibuat dari bahasan ringkas ini adalah:
1. Potensi modal sosial untuk jaminan sosial pada komunitas di Indonesia dapat dikembangkan antara lain, hubungan patron-klien, arisan, dan koperasi. Potensi modal sosial tersebut merupakan aset yang perlu dibangun untuk menumbuhkan kesadaran dan tindakan kolektif dalam menghadapi tekana struktural untuk keluar dari belenggu kemiskinan.
2. Arisan merupakan salah satu potensi modal sosial yang memanfaatkan elemen modal sosial secara efektif dan efisien, dan menunjukkan hasil yang sangat positif dalam arti sosial semakin kuatnya rasa solidaritas sosial dalam menghadapi kesulitan dan jaminan sosial.

5. Saran.

Sesuai dengan topik bahasan, maka saran yang diajukan dalam penulisan ini adalah:
1. Pengembangan dan kreasi modal sosial dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan alternatif bagi pembangunan, khususnya bagi upaya penanggulangan kemiskinan.
2. Pengembangan modal sosial diperlukan kolaborasi dengan lembaga lain. Hal ini dilakukan untuk penguatan internal, misalnya keterlibatan LSM, swasta, pemerintah dan berbagai pihak yang relevan.